Buzzer Politik dan Informasi Hoax

Editor: Ivan Aditya

KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Bahkan ada ancaman pidana bagi masyarakat yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Pelaku penyebar hoax bisa dijerat Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (21/11/16).

Pernyataan tersebut disebabkan makin maraknya peredaran informasi hoax dimedia sosial. Sebut saja baru-baru ini informasi ajakan #RushMoney untuk melakukan pengambilan uang atau sejenisnya yang telah membuat resah masyarakat. Artinya, saban hari kampanye politik digital kian banal oleh informasi hoax. Eksesnya, kampanye politik dalam langgam digital tidak lagi mencerminkan sebuah ruang pertarungan beragam program kerja dan pembelajaran politik kewargaan, melainkan ruang pertarungan untuk saling menyudutkan antar pendukung.

Banalitas Politik

Jika ditelaah banalitas politik digital dalam kampanye Pilkada 2017 lebih dipengaruhi oleh buzzer politik yang keberadaannya kian mendapat tempat pasca kontestasi Presidensial 2014. Dalam langgam politik digital istilah buzzer politik merupakan sebuah aktivitas pemasaran politik yang berisi informasi pada saluran komunikasi digital untuk menciptakan efek mempengaruhi dan menjadi perbincangan luas (viral). Hingga kemudian menjadi opini publik.

Ada dua kategori buzzer dalam politik digital. Pertama, volunteers buzzer, berasal dari netizen yang bersedia secara sukarela menjadi relawan politik digital. Dikarenakan tugas relawan digital adalah untuk menyebarkan informasi perihal calon yang didukung, maka secara otomatis para relawan ini kemudian menjadi buzzer politik. Akan tetapi para buzzer ini tidak menerima bayaran karena merupakan bagian relawan digital yang mengedepankan semangat voluntarisme.

Kedua, independent buzzer, berasal dari para netizen yang memiliki sifat netral dan tidak memiliki keberpihakan apapun baik ideologi maupun program kerja sang calon. Dengan sifat yang netral membuat ada sebagian besar rentan beralih profesi menjadi buzzer yang berwatak pragmatis. Artinya, para buzzer ini kemudian bergerak sesuai dengan tuntutan para pembayar dan penyewa. Para buzzer ini seringkali mematok tarif sesuai dengan banyaknya follower yang dimiliki dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Kedua tipologi buzzer ini memiliki kreativitas dan inovasi yang sama dalam mengunggah postingan hingga memberikan efek mempengaruhi bagi netizen lainnya untuk bertindak sama dengan nalarnya. Biasanya para buzzer politik ini menggunakan akun anonim dan real baik di Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube.

Ironisnya hajatan kampanye harus dicederai oleh laku para independent buzzer yang seringkali berupaya dengan segala cara memenangi pasangan calon yang didukung. Salah satunya dengan mengulirkan model kampanye hitam untuk menjatuhkan serta membunuh karakter lawan politik. Padahal dalam kampanye politik pola-pola kampanye hitam seperti menyebarkan informasi hoax tentulah tidak diperbolehkan. Lain halnya dengan kampanye negatif yang diperbolehkan guna mempertegas rekam jejak sang calon.

Kampanye Kreatif

Oleh sebab itu kita berharap baik volunteers buzzer maupun independent buzzer dapat kembali mengedepankan model kampanye kreatif. Tujuannya agar kita dapat lebih mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan masyarakat. Apalagi prasyarat utama kampanye dapat dikatakan sukses apabila dapat berorientasi pada isu bukan semata berorientasi pada citra. Sebab bukan saatnya lagi kampanye menawarkan solusi imajiner yang abstrak, apalagi yang tidak memiliki basis pemecahan masalah.

Sudah saatnya kampanye politik harus bisa mengedepankan materi kampanye yang dapat membekali dan memengaruhi aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan pemilih sebagai prasyarat utama perubahan perilaku pemilih. Oleh sebab itu, banalitas yang terjadi dalam kampanye digital terutama maraknya persebaran informasi hoax harus segera diantisipasi bersama-sama oleh netizen dan polisi cyber. Sinergisitas ini diharapkan dapat mendorong agar pemerintah lebih berani memblokir akunakun yang terbukti menyebarkan informasi hoax dan kebencian. Langkah taktis ini dipercaya dapat mengawal serta mengembalikan politik digital sebagai ruang informasi, pembelajaran dan pendidikan politik publik.

(Bambang Arianto MA. Peneliti Politik Digital & Alumnus S2 Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 28 November 2016)

BERITA REKOMENDASI