Calon Walikota dan Potret Malioboro

Editor: Ivan Aditya

PERNYATAAN yang pernah dilontarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X soal revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro dinilai cukup serius. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Malioboro masih saja menyimpan problem yang tak kunjung usai. Padahal yang diharapkan Gubernur cukup realistis. Agar tim yang telah dibentuk untuk menangani kawasan semi pedestrian ini bisa bekerja secara solid, dan bertanggung jawab penuh sesuai tugas masing-masing. Malioboro selama ini memang menyimpan magnet yang besar. Namun sebaliknya juga menyimpan problem yang besar pula.

Malioboro tak hanya hadir sebagai kawasan fisik dan lingkungan saja, namun ia juga mengakumulasi berbagai elemen sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai contoh soal pengaturan area pedagang kaki lima dan pengaturan juru parkir di kawasan tersebut. Ternyata tak hanya sekadar meletakkan tempat sebagai satu-satunya parameter untuk menyelesaikan masalah. Mereka yang bekerja di kawasan itu memiliki peran, kepentingan, dan persepsi yang berbeda-beda.

Maka mengelola Malioboro adalah membangun komunitas yang komprehensif. Hanya dengan pola kepemimpinan yang ‘khas Malioboro banget’ seluruh potensi yang ada di tempat itu bisa digerakkan secara dinamis namun tetap terjaga nilai-nilai subtansi yang menguatkan eksistensi kawasan budaya ini. Oleh karena itu siapapun yang menjabat sebagai pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta, harus memiliki konsep dan implementasi program yang tegas dan konsisten. Ini tantangan di depan mata bagi para pemangku kepentingan, termasuk juga bagi bakal calon walikota (cawali) Yogyakarta yang akan maju dalam pilkada mendatang.

PR Walikota

Demikian istimewanya Malioboro. Sehingga bertahun-tahun ‘dimanjakan’ dengan energi pemikiran yang berlebih, anggaran negara yang tidak sedikit, dan berbagai pergesekan kepentingan antara pelaku usaha dari yang berskala kecil hingg besar. Penataan yang tidak pernah selesai-selesai ini menunjukkan tidak adanya format final yang kemudian dijadikan model atau standar terhadap spesifikasi kawasan yang bertrade mark : budaya, edukasi, wisata dan ekonomi Hal ini menunjukkan kesan betapa tidak mudahnya menata kawasan ini dengan segala problemnya yang cepat berubah mengikuti dinamika keadaan. Isu apapun soal Malioboro sejak awal, tidak akan bergeser dari persoalan yang itu-itu saja.

Kota Yogya harus tetap berada pada frame besar sebagai barometer kota budaya, artinya Yogya tak boleh ‘mengalah’ pada hegemoni posmodernitas yang mengatasnamakan gerakan global yang mengikat. Yogya adalah bagian penting dari wajah kota dunia. Maka kota ini membutuhkan kearifan, kecerdasan, seni mengelola konsep, dan keberanian untuk menemukan halhal yang serba baru. Termasuk di antaranya strategi mengatasi problem kemacetan, lalu lintas.

Pemilihan Walikota (Pilwali) Yogyakarta, sebagaimana pilkada serentak di seluruh Indonesia akan digelar 15 Februari 2017. Hajat demokrasi lokal ini akan menjadi ekskalasi untuk menghimpun gagasan, ide, pemikiran, dan semangat mengelola eksistensi kota Yogyakarta yang jauh lebih egaliter. Ide dan gagasan yang cerdas bagaimana mengelola Malioboro, konsep dan rencana mewujudkan Yogyakarta sebagai kawasan miniatur Indonesia yang inklusif dan toleran, lewat regulasi dan kebijakan.

Menjadikan kota ini sejuk dan terpercaya adalah kerja besar. Yogya sebagai tempat hunian yang nyaman, ruang ekspresi yang merdeka, kawasan fasilitas umum yang egaliter, tempat kunjungan wisata yang ‘ngangeni’, dan model bagi penanganan kota yang berbasis budaya, dan bukan kota yang berlatar belakang grand kapital. Ini yang kemudian membedakan Yogyakarta dengan Jakarta, Bandung dan Surabaya. Siapkah bakal calon walikota (cawali) Yogyakarta, untuk merespons tuntutan publik tersebut dalam sebuah visi, misi dan program yang tidak sekadar normatif dan usang?

Sejatinya banyak yang sudah diperbuat oleh para pemangku kepentingan di kota Yogyakarta soal penataan kawasan Malioboro. Tetapi sekali lagi Malioboro adalah denyut kota yang selalu berdetak. Ia selalu dinamis. Yogyakarta tak hanya kota tua yang menghimpun ‘klangenan’. Tapi juga kota peradaban yang selalu memberi jawaban terhadap setiap perubahan zaman.

(Budhi Wiryawan. Pengamat sosial politik dan kebudayaan, peneliti di PKPSD Pemda. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 24 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI