Cengkeraman Korporasi Asing

Editor: Ivan Aditya

SEJAK Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Kemerdekaan RI, sejak itu pula pembangunan sebagai bangsa merdeka dimulai. Selama 71 tahun pembangunan di negeri ini melintasi tiga zaman: Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Setiap orde tentunya memiliki momentum dan problematikanya sendiri. Namun ketiganya menyimpan 'kegalauan' sama, dan relevan untuk didiskusikan sampai saat ini.

Apakah pembangunan itu telah membebaskan bangsa kita dari keterikatan pada kontrak-kontrak perusahaan eksplorasi alam milik asing yang merugikan negara? Ketergantungan pada komoditas pangan asing dan utang luar negeri yang kian melilit? Bukankah secara nyata penjajahan militer telah berevolusi dengan sempurna menjadi penjajahan ekonomi?

Dalam buku teks sejarah disebutkan, VOC mengalami kebangkrutan pada 1799. Kemudian menyerahkan seluruh asset perdagangan beserta negeri jajahannya kepada Kerajaan Belanda. Setidaknya bisa ditarik benang merah bahwa penjajahan ekonomi atau korporasi asing menjadi pintu masuk yang 'elegan' bagi penjajahan secara militer.

Dalam suatu kesempatan, Bung Karno pernah menyatakan: "… kami ingin berjuang untuk kemenangan akhir berupa Indonesia merdeka, yang sebenar-benarnya berisi kemerdekaan yang sempurna”. Pernyataan itu boleh jadi mengindikasikan ‘keresahan’ Bung Karno terhadap ancaman masa depan Indonesia yang mengarah kepada distorsi esensi kemerdekaan.

Kemerdekaan yang sempurna, bukan sekadar telah bebas dari penjajahan militer atau pencaplokan wilayah teritorial. Namun merdeka dari ketergantungan ekonomi pada pihak asing, dan bebas menganut sistem ekonomi yang dipercaya membawa pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu bisa dicermati dari cita-cita Bung Karno yang terangkum dalam ajaran Trisakti, salah satunya adalah berdikari dalam bidang ekonomi.

Cita-cita luhur itu menghadapi batu ujian teramat berat semenjak ditekennya kontrak ‘kerja karya’ antara PT Freeport Indonesia milik AS dengan Pemerintah RI pada 1967, dan perpanjangan kontrak sampai 2021. Sepak terjang perusahaan tambang AS itu tak ubahnya seperti VOC yang mengeksploitasi asset/kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran. Bayangkan saja Freeport diizinkan oleh pemangku kepentingan negeri ini, bebas mengeruk isi perut Gunung Tembagapura Papua seluas 219.950 hektare (1999) dan 90.360 hektare (2014). Hasil tambang itu berupa miliaran ton tembaga dan emas, sehingga menyulap gunung menjulang itu menjadi lobang raksasa yang sangat dalam.

Konon Papua masih memiliki cadangan emas terbesar di dunia, yakni mencapai 95% (29,8 juta ons), dan tembaga sebesar 27%. Ironisnya negara kita hanya memiliki saham Freeport sebesar 9,36%. Kepemilikan saham sebesar itu jelas tidak berdaya baik dari sisi manajemen maupun kerugian negara. Jika dibandingkan dengan kepemilikan saham Freeport sebesar 81,28%, konsekuensinya Freeport juga bebas mengekspor hasil eksplorasi bumi ‘ibu pertiwi’ itu ke negara mana saja, terutama AS.

Korporasi asing yang mencengkeram negeri ini tentu tidak hanya Freeport. Masih ada daftar panjang perusahaan ‘kapal keruk’yang menguras sumber daya mineral dan energi Indonesia. Sebut saja misalnya, PT NHM milik Australia (82,5%), PT Newmon NTT dan Minahasa dikuasai AS (80%), Exxon Mobil (Texas AS), PT INCO (Brazil), PT Caltex Pasific (AS), British Petrole (Inggris), PT Komerindo Utama (Taiwan), International Nikei Indonesia (Jepang), dan masih banyak lagi korporasi asing sejenisnya.

Tugas berat bangsa ini setelah kemerdekaan militer adalah meraih kemerdekaan ekonomi. Karena bebas dari belenggu ekonomi/korporasi asing merupakan prasyarat terwujudnya kemerdekaan yang sempurna sebagaimana dicitacitakan Bung Karno. Hal itu sejalan dengan tesis Amartya Sen (1999) peraih Nobel di bidang ekonomi, yang menguraikan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah memerdekakan manusia. Maknanya pembangunan harus bisa memberdayakan umat manusia dari belenggu kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.

(Imron Rosyadi. Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Suka Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 26 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI