Danais Untuk Siapa?

Editor: Ivan Aditya

UNDANG-UNDANG No 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diundangkan Presiden SBY bukan hanya diiringi penyerahan kewenangan  Pemerintah Pusat ke DIY. Namun dengan penyerahan kewenangan,  pusat pun mengalokasikan Dana Keistimewaan (Danais) bagi DIY yang pengelolaannya difokuskan pada tingkat  provinsi. Besaran dana yang dikucurkan meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada  tahun anggaran 2017, pusat menggelontorkan sebesar Rp 853,90 miliar, Meningkat Rp 306 miliar dari tahun 2016 yang hanya Rp 547,45 miliar.

Kucuran dana ternyata masih membuat beberapa pekerjaan rumah. Pertama, fakta empiris menunjukkan belum ada korelasi positif antara besarnya kucuran danais dengan tingkat kemakmuran masyarakat DIY, yang diindikasikan dari masih tingginya indeks rasio gini di DIY.  Kedua, muncul  fenomena ketidakpuasan  perangkat desa, khususnya dukuh, terkait ‘kue’  danais yang belum menyentuh desa dan pedukuhan (KR, 14/9).

Dalam adagium politik dikenal there is no such free lunch,  tidak ada makan siang gratis. Fenomena tuntutan para dukuh tersebut pun bisa dimaknai demikian. Hal ini bisa dilihat dari proses pengesahan RUU Keistimewaan menjadi UUK yang  memakan waktu lama dan tidak ada kejelasan kapan akan diundangkan. Dalam situasi kritis tersebut, Paguyuban Lurah Ismoyo dan Paguyuban Dukuh Semar Sembogo memobilisasi masyarakat DIYuntuk memperjuangkan aspirasi kolektif berupa mekanisme penetapan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan melalui pemilihan. Gelombang dukungan juga muncul dari para perangkat desa di DIY yang tergabung dalam Parade Nusantara menuntut referendum terkait penentuan jabatan gubernur dan wakil gubernur.  Kontribusi historis inilah sangat mungkin yang menjadi latar belakang para dukuh menuntut ‘balas jasa’ untuk ikut menikmati ‘kue danais’ yang  cukup menggiurkan.

Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan para dukuh. Entah dalam bentuk penggajian maupun alokasi dana langsung ke desa dengan menggunakan danais. Kendala utamanya adalah faktor regulasi. Baik dari UU maupun peraturan turunannya dalam bentuk Perdais maupun Peraturan Menteri Keuangan tidak memungkinkan hal itu.  Tidak ada dasar hukum yang kuat sebagai payung untuk mengakomodasi tuntutan tersebut. Sebab, penggunaan danais hanya untuk lima kewenangan : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan serta tata ruang. Pos untuk penggajian ataupun alokasi dana untuk desa maupun pedukuhan tidak dimungkinkan. Paling banter alokasi dana yang bisa dikucurkan yang potensial menyentuh ke sebagian masyarakat desa adalah dana untuk kewenangan urusan kebudayaan.

Perlu ada upaya serius pemerintah daerah untuk mencari terobosan, agar penggunaan Danais sesuai  tujuannya, yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan meredefinisi beberapa urusan yang menjadi kewenangan keistimewaan agar bisa pro kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 tahun, dari kelima urusan keistimewaan yang ada, 4 urusan di antaranya sudah berhasil diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa atau Perdais. Namun keempat Perdais tersebut kelihatannya belum mampu menampung aspirasi para dukuh khususnya dan masyarakat umumnya untuk secara langsung. Satu-satunya peluang yang masih bisa diharapkan adalah dari Raperdais Kebudayaan yang masih dalam proses legislasi.

Selama ini kebudayaan masih dilihat dari perspektif sempit, terbatas pada aktivitas atraksi kesenian maupun hal lain yang bersifat tangible. Sehingga alokasi danais  hanya terbatas pada pegiat kesenian yang kuantitasnya tidak banyak.  Agar Danais bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat desa, perlu dilakukan reinterpretasi terkait urusan kebudayaan ini untuk dimaknai sebagai kebudayaan dalam arti luas. Yang mencakup adat istiadat dan nilai-nilai yang selama ini berkembang baik dan mensejahterakan.  Salah satu contoh  adalah nilai guyub rukun gotong royong.

Nilai ini dapat dimanifestasikan dalam kebijakan menumbuhkembangkan program bedah rumah tidak layak huni melalui kegiatan gotongroyong (Bhs Jawa=sambatan) yang distimulasi dengan  alokasi Danais. Apabila inovasi ini mampu dilakukan, maka kehadiran Danais akan dapat dinikmati sebagian besar masyarakat desa. Sehingga tidak sia-sia usaha para Dukuh dan perangkat desa untuk memakmurkan warganya.

(Dr Suranto. Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 15 September 2017)

BERITA REKOMENDASI