Dari UKPPIP Ke BPIP

Editor: Ivan Aditya

BERDASARKAN Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Terdapat beberapa implikasi substantif dari perubahan tersebut.

Pertama, secara kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) menjadi lebih permanen dan tidak mengikuti masa jabatan Presiden. Intensi tersebut dapat dilihat secara eksplisit dari perubahan nama, meskipun dari sisi dasar hukum sebenarnya belum terjadi penguatan. UKP saat itu juga dibentuk berdasarkan Perpres, yaitu Perpres No 54 tahun 2017. Dasar hukum berupa undang-undang tentu lebih ideal, tapi membutuhkan waktu relatif panjang.

Meskipun dasar hukumnya masih sama dengan landasan yuridis pembentukan UKP, BPIP tetap memberikan harapan baru bagi sustainabilitas pelembagaan PIP. Di tengah menguatnya fenomena deideologisasi atau bahkan sekaratnya ideologi dalam banyak konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, revivalisasi ideologi Pancasila menjadi semakin relevan dan urgen.

Perluasan Kewenangan

Kedua, perluasan area dan pendalaman substansi kewenangan. Setelah menjadi Badan, lembaga pembinaan ideologi nasional itu akan berstatus setingkat kementerian. Dengan sendirinya kewenangan lembaga yang dipimpin Yudi Latif tersebut akan mengalami perluasan kewenangan. Sebelumnya an sich sebagai think tank dan tangan kanan Presiden Jokowi dalam isu pembinaan ideologi ke lembaga setingkat kementerian yang memiliki kewenangan eksekutif dengan kewenangan jauh lebih besar dari sebelumnya.

Implikasi kebijakan tersebut bagi kelembagaan PIP cukup kompleks. Antara lain berupa peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, penambahan anggaran, kebutuhan akan kapasitas kelembagaan sebagai implementor program. Dan keniscayaan kemampuan sebagai lembaga yang memimpin dalam pembinaan ideologi negara.

Kebijakan ini harus segera direspons secara memadai oleh pemerintah dan publik. Terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan Tim UKPPIP. Pertama, rekrutmen sumber daya manusia Badan. Aspek ini merupakan titik krusial kunci dalam pelembagaan BPPIP. Rekrutmen personalia Badan baru tersebut harus menjadi cermin besar bagi implementasi Pancasila dari dalam lembaga itu sendiri. Pengisian jabatan kunci di BPPIP mulai dari level eselon, staf, hingga tim ahli harus merefleksikan watak substantif Pancasila dan berorientasi pada penguatan moral Pancasila dalam personalia Pancasila.

Bila banyak lembaga negara dari sisi SDM terinfiltrasi anasir anti-Pancasila dan kontra negara demokrasi, BPIP harus memastikan adanya ‘screening ideologisí dalam rekrutmen personalia. Personalia BPIP seyogianya merefleksikan integritas ke-Pancasila-an dari beraneka ragam latar belakang yang mempersatukan bukan sekadar wadah baru bagi all the president men and women. SDM bekerja di BPIP juga harus menggambarkan kemampuan untuk meresponss kebutuhan objektif bangsa yang fungsi-fungsi ideologisnya mulai melemah.

Kedua, tata kelola dan implementasi program. Sebagaimana jamak diketahui publik, birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan negara merupakan salah satu sektor yang secara potensial dan aktual korup.

Skala Prioritas

Dalam situasi demikian, implementasi program-program Badan, baik dari sisi birokrasi program maupun substansi program PIP, harus menjadi antitesis bagi fenomena umum abuse dalam pelaksananaan kerja-kerja pemerintahan. Good and clean governance harus betul-betul bekerja dalam tata kelola dan implementasi Program BPIP. Contoh konkritnya, minimal seperti tata kelola dan implementasi program yang dicontohkan KPK. Sekali BPIP, menampilkan diri seperti ‘lembaga pemerintah pada umumnya’, maka akan terjadi demoralisasi di lingkup internal dan deekspektasi di lingkup eksternal.

Ketiga, akselerasi agenda PIP. Banyak hal yang harus menjadi agenda utama BPIPdalam rangka pemantapan aktualisasi fungsi-fungsi Pancasila sebagai ideologi. Namun, Badan baru ini harus membuat skala prioritas dalam memastikan Pancasila menjadi working ideology, ideologi yang bekerja dan berfungsi. Satu dari sekian prioritas yang mendesak untuk diagendakan adalah bagaimana memastikan agar Pancasila bekerja sebagai paradigma pembangunan, oleh lembaga-lembaga negara dan para penyelenggaranya.

BPIP tidak boleh mengulang kegagalan BP7 era Orde Baru. Yang memaksa warga bermoral Pancasilais melalui proyek-proyek penataran. Sementara penyelenggaraan negara dibiarkan jauh berjarak dari nilai-nilai Pancasila.

(Halili MA. Pengajar Prodi PKn FIS UNY dan Direktur Riset Setara Institute, Jakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 22 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI