Darurat Terorisme

Editor: Ivan Aditya

BANYAKNYA teroris yang tertangkap belakangan ini setidaknya menandakan dua hal sekaligus. Pertama, adalah keberhasilan inteljen dan Densus 88 berkerja dengan maksimal. Sehingga rencana pengeboman sudah lebih dulu diketahui sebelum berhasil dilaksanakan. Tentu hal ini patut kita berikan apresiasi. Kedua, di sisi lain hal ini juga membuktikan bahwa jaringan teroris masih tetap eksis di Indonesia. Mereka juga dengan leluasa melakukan perencanaan atas tindakan teror diberbagai tempat.

Beruntung! Karena sebelum bom diledakkan, semua itu telah lebih dulu tercium oleh Densus 88. Namun pertanyaannya sampai kapan ini akan terjadi? Kalau saja Densus 88 terlambat melakukan tindakan, tentu korban nyawa tidak dapat dihindarkan.

Leluasanya terorisme dalam membangun jaringan di Indonesia hingga terus berkembangan sampai hari ini, sudah menjadi cukup bukti bahwa penyelesaian masalah terorisme mengalami kegagalan. Sekalipun apresiasi memang patut diberikan kepada tim Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan maksimal, namun hal ini belum menyentuh ke akar persoalan. Penangkapan dan pembunuhan terhadap terduga teroris, hanya memunculkan teroris lain yang semakin banyak jumlahnya, ibarat kata pepatah mati satu tumbuh seribu.

Kegagalan ini disebabkan oleh dua hal: Pertama, penyelesaian kasus terorisme yang mengacu pada UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kalau kita perhatikan upaya itu dilakukan dengan sangat represif. Seringkali kita mendengar tembak mati ditempat bagi seseorang yang baru ‘diduga’ dengan alat bukti terkait dengan jaringan teroris. Hal ini tentu saja memicu rasa iba dan bahkan kemarahan dari pihak lain baik yang terkait ataupun tidak dengan jaringan terorisme. Bagi sesama jaringan teroris, tentu akan membuat mereka semakin marah kepada pemerintah atas dasar loyalitas ideologi mereka. Sedangkan bagi yang tidak terlibat jaringan teroris akan menimbulkan rasa iba dan simpati atas tindakan ‘bringas’ atau mungkin membabi buta negara yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), selain bisa saja tindakan itu salah sasaran.

Kedua, terkait dengan masalah yang pertama bahwa penyelesaian terorisme belum menyentuh ke akar masalah (preventif). Masalah terorisme adalah masalah ideologi. Seorang teroris tidak pernah merasa bahwa dirinya salah. Bahkan sebaliknya. Ia merasa tindakannya mulia, karena bagian dari jihad. Oleh karena itu tidak tepat jika penyelesaiannya terfokus pada pembunuhan pelaku teror saja, karena hanya akan memicu semakin maraknya tindakan-tindakan teror lain. Penyelesaian sejatinya juga menyentuh pada akar ideologi. Selagi seorang teroris masih beranggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari jihad, maka selama itu pula aksi teror akan terus berlansung. Karenanya rekonstruksi ideologi mutlak dilakukan.

Rekonstruksi ideologi memang tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun kita tidak punya pilihan lain. Objek pelaksanaan rekonstruksi ideologi tidak hanya pesantren namun juga sekolah-sekolah umum. Karena berdasarkan data justru orang yang pemahaman agamanya rendah yang paling berpotensi menjadi seorang teroris. Disamping itu, tindakan tembak mati terhadap terduga teroris seperti yang selama ini dipraktikkan harus dihentikan.

Penembakkan boleh saja dilakukan dalam kondisi tidak ada lagi cari lain yang dapat ditempuh, sasaran tembakpun ditempatkan pada daerah yang melumpuhkan bukan mematikan. Hal ini penting, untuk menghindari kebencian dan kemarahan yang semakin menjadi oleh teroris lain.

(Despan Heryansyah SHI MH. Penulis adalah  Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII, peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 29 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI