Daya Saing Logistik

Editor: Ivan Aditya

PEMERINTAH pekan lalu telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (Pakem) Jilid 15. Fokus dari Pakem tersebut adalah untuk perbaikan sistem logistik dan tujuan akhir implementasinya untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (airport), pelabuhan laut (seaport), jalan raya (road), jalan kereta api (railway), dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Pakem jilid ke-15 juga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Hal tersebut dilakukan melalui upaya: (i) pengurangan biaya operasional jasa transportasi; (ii) menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang; (iii) meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan; (iv) standarisasi dokumen arus barang dalam negeri; (v) pengembangan pusat distribusi regional; (vi) kemudahan pengadaan kapal tertentu; dan (vii) mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.

Penulis setuju diterbitkannya Pakem jilid ke-15 oleh pemerintah, meskipun sebenarnya agak terlambat. Seperti diketahui, daya saing logistik Indonesia belum menggembirakan. Berdasarkan survei Bank Dunia (2014), biaya logistik nasional cukup besar yaitu 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga diharapkan turun menjadi 16% pada tahun 2019. Bank Dunia secara periodik menerbitkan laporan mengenai daya saing logistik global (logistic performance index/LPI), dan pada tahun 2016 terbit dengan judul ‘Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy’ (15/09/ 2016). Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menunjukkan bahwa negara maju masih menghuni peringkat teratas dalam daya saing global. Sebaliknya negara berpendapatan menengah bawah menurun peringkatnya.

Peringkat LPI tertinggi masih dipimpin Jerman, kemudian diikuti oleh negara-negara Luxemburg, Swedia, Belanda, Singapura, Belgia, Austria, Inggris, Hong Kong dan Amerika Serikat. Peringkat negara-negara tersebut tidak jauh berbeda dengan peringkat tahun 2014. Negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Filipina masuk 10 negara dengan kinerja terbaik untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Peringkat LPI Indonesia turun dari 53 pada 2014 menjadi 63 pada 2016. Vietnam turun dari 48 di 2014 menjadi peringkat 64. Filipina turun dari peringkat 57 di 2014 menjadi peringkat 71. Sementara Singapura berada di peringkat 5, Malaysia peringkat 32 dan Thailand peringkat 45.

Mengapa peringkat daya saing logistik (LPI) Indonesia belum menggembirakan dan bahkan mengalami penurunan? Menurut Sri Mulyani (2016), setidaknya ada empat faktor utama penyebab rendahnya daya saing logistik (LPI) Indonesia, yakni keterbatasan infrastruktur, mahalnya bea dan cukai atau kepabeanan, perkapalan internasional, dan kompetensi sumber daya manusia di sektor logistik dan trucking. Dari ke-4 penghambat daya saing tersebut, hanya 2 hal yang membuat LPI Indonesia menurun yaitu rendahnya kualitas infrastruktur logistik serta proses kepabeanan yang masih perlu diperbaiki secara signifikan. Tuntutan terhadap infrastruktur logistik tidak hanya mengenai kualitas, melainkan juga mengenai kapasitas dan konektivitas.

Hasil studi Jones Lang LaSalle (2013) menyatakan di Indonesia secara relatif kualitas infrastruktur bandara dan pelabuhan lebih baik dibandingkan kualitas infrastruktur jalan raya dan jalan kereta api. Hasil kajian Yunani (2017) dan Zaroni (2016), direkomendasikan beberapa inisiatif strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja LPI Indonesia: (1) Integrasi jaringan transportasi multimoda melalui penyelarasan infrastruktur jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan untuk memudahkan akses transportasi darat ke transportasi udara dan laut. (2) Penyederhanaan dokumentasi dan komunikasi transportasi logistik melalui penerapan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) untuk perencanaan dan pengendalian transportasi logistik. (3) Peningkatan kinerja operasional dan kualitas layanan perusahaan transportasi, freight forwarding, dan perusahaan third party logistic (3PL) untuk memberikan solusi layanan logistic.

Peningkatan kualitas LPI tidak menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan dukungan BUMN dan perusahaan swasta terkait. Jika kinerja daya saing logistik meningkat maka dapat dipastikan daya saing produk Indonesia di pasar global juga akan meningkat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi dan mengalokasikannya untuk membangunan infrastruktur logistik berarti sudah tepat!

(Dr Y Sri Susilo MSi. Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta periode 2017-2020 dan Pengurus Pusat ISEI periode 2015-2018, Dosen PTS di Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 22 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI

Pandemic Bond

6 Mei 2020

Soccernomics

20 Juni 2018

Ekonomi dan Koperasi Kreatif

13 September 2017

Utang Pemerintah

25 Juli 2017

Dua Tahun Jokowinomics

20 Oktober 2016