Deklarasi Komitmen Bencana

Editor: Ivan Aditya

TAHUN 2012 lalu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Menteri-menteri se ASEAN dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau AMCDRR ke-5 . Kegiatan diselenggarakan di Yogyakarta Oktober 2012 silam dengan tema Strengthening Local Capacity for Disaster Risk Reduction atau Penguatan Kapasitas Lokal dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan dukungan dari UNISDR (Lembaga PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tema tersebut sangat penting terutama dalam mencapai ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana yang merupakan visi dari BNPB. Salah satu prestasi Indonesia dalam pengarusutamaan isu PRB adalah penganugerahan Global Champion for Disaster Risk Reduction.

Dipilihnya Yogyakarta sebagai tuan rumah karena kota ini pernah mengalami beberapa bencana dan masyarakat telah mampu bangkit sebagai masyarakat yang tangguh. Salah satu bencana alam yang terbesar pada abad ini adalah gempabumi 27 Mei 2006. Pada saat itu, masyarakat Yogya sedang mengamati kemungkinan erupsi Gunungapi Merapi. Memang secara teoritis ada pengaruh antara meningkatnya aktivitas kegempaan dengan aktivitas vulkanik. Desakan magma dari perut bumi telah memicu aktivitas gunungapi.

Data kegempaan dari BMKG dapat memberikan bukti-bukti bahwa kegempaan dengan skala di atas 5,5 Skala Richter (SR) lebih sering terjadi saat ini. Secara geologis di selatan wilayah DIYada celah seismik yang tidak pernah terjadi gempabumi yang merusak. Gempabumi Yogya menjadikan fenomena alam yang memberikan dampak sangat luar biasa pada bidang infrastruktur, ekonomi, sosial kemasyarakatn, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perhubungan. Dampak kerugian yang sangat besar mencapai Rp 29 triliunan.

Tidak ada keseimbangan antara investasi dan kerugian akibat bencana ini, sehingga perlu ada kebijakan soal asuransi bencana yang perlu dilaksanakan. Beberapa negara maju telah menerapkan asuransi bencana, seperti Jepang, Zelandia Baru, Turki dan sebagainya. Untuk kondisi wilayah Indonesia juga perlu asuransi bencana untuk gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir dan banjir bandang, kekeringan, dan bahkan kebakaran hutan dan lahan. Perubahan iklim sangat mendukung kondisi kebakaran hutan dan lahan, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran lahan gambut hampir 90% adalah faktor manusia.

Lewat komitmen bersama, Deklarasi Yogyakarta, para delegasi sepakat bahwa penguatan kapasitas lokal sangat penting terutama pada tahapan menghadapi ancaman bahaya alam, melakukan respons darurat maupun saat pemulihan pasca bencana. Apalagi sekarang ini ancaman perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan ekstrim, angin puting beliung, kenaikan muka air laut di wilayah pesisir telah menjadi ancaman yang serius.

Tenggelamnya beberapa pulau kecil dan menyusutnya luasan lahan pesisir telah menjadi suatu kenyataan., Bencana hidrometeorologi telah mendominasi sekitar 80% bencana di Indonesia. Ke depan nampaknya bencana yang merupakan gabungan antara bencana alam dan bencana nonalam (bencana lingkungan) makin memberikan dampak yang luar biasa bagi kelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya. Jadi kemungkinan besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 dapat terancam.

Beberapa isu penting yang dideklarasikan di Yogyakarta antara lain pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim. Isu penguatan kapasitas lokal meliputi : (a) Mengintegrasikan Strategi PRB dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal dalam perencanaan pembangunan, (b) Penilaian risiko dan pembiayaan di tingkat lokal, dan (c) Penguatan tata kelola risiko dan kemitraan di tingkat lokal. Program mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan menjadi tugas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (swasta). Selama ini sektor swasta belum optimal, padahal sangat diperlukan dalam Program-program PRB.

Komitmen Yogyakarta terkait dengan kebencanan akan menjadi lebih nyata apabila kontribusi para pemangku kepentingan dalam rangka memperkokoh risk governance terutama fokus pada perencanaan program dan kegiatan, pendanaan, transparansi dan akuntabilitas. Isu ñisu pembangunan berkelanjutan pasca Hyogo Framework for DRR terutama pemahaman tentang risiko bencana menjadi kunci keberhasilan Komitmen Yogyakarta.

(Prof Dr Sudibyakto. Anggota Unsur Pengarah BNPB dan Ketua Prodi Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 25 Mei 2017)

BERITA REKOMENDASI