Demokrasi dan Demonstrasi

Editor: Ivan Aditya

TERLEPAS dari apakah kita setuju atau tidak dengan wacana demonstrasi besar-besaran yang dilakukan beberapa organisasi Islam hari ini (4/11), kita harus menerima kenyataan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Karena itu, tidak seorang pun termasuk negara, berwenang untuk melarangnya. Justru sebaliknya, negara melindungi setiap orang yang akan menyampaikan pendapatnya.

Begitulah prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, kepentingan rakyat harus diutamakan. Konsekuensinya, negara harus terbuka dengan aspirasi juga kritikan dari rakyat. Terlebih lagi, kebebasan menyatakan pendapat ini dijamin dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28 dan Pasal 28E berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang Undang”. Kemudian dengan lebih nyata disebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dengan demikian, jaminan konstitusi atas kebebasan mengeluarkan pendapat ini harus kita terima dan hormati, terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan pendapat yang mereka nyatakan. Kran kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi harus kita manfaatkan, namun harus tetap masih di relnya.

Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perjalanan kebebasan mengeluarkan pendapat ini. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru (lebih kurang 53 tahun) rakyat Indonesia telah merasakan bagaimana kebebasan dikekang sedemikian rupa. Orang-orang yang menyuarakan perbedaan terlebih lagi mengritik pemerintah dianggap melakukan tindakan subversif, lalu ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan. Bahkan beberapa di antaranya dibunuh. Maka pascakotak pandora dibuka pada 1998 silam, wajar saja jika rakyat bereuforia dengan kebebasan yang baru saja mereka peroleh.

Demonstrasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Ia hanya merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa tulisan maupun nontulisan. Hanya saja demonstrasi dirasa sebagai sarana yang paling ideal, selain mengerahkan massa. Demonstrasi juga menuntut bargaining langsung antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun demikian, demonstrasi tidak berada pada ruang hampa sehingga bebas nilai dan moral. Bagaimanapun, demonstrasi harus tetap tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Setidaknya dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, demonstrasi tidak boleh mengganggu aktivitas orang lain yang tidak ikut serta melakukan demonstrasi. Di sini terjadi hubungan timbal balik dimana hak setiap orang untuk berdemonstrasi harus dihormati, namun para demonstran pun harus menghormati hak orang-orang yang tidak ikut berdemonstrasi.

Kedua, demonstrasi harus dilakukan dalam koridor nilai dan norma. Hal ini setidaknya menyangkut dua hal, yaitu: (1) Isi atau substansi demonstrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, ia tidak boleh berisi ungkapan yang berbau SARA(suku, agama, ras, dan antargolongan). Bangsa Indonesia lahir dalam keadaan yang heterogen atau plural, maka tindakan yang meniadakan kepluralan itu harus dihindari. (2) Demonstrasi tidak boleh dilakukan dengan mengganggu ketertiban umum apalagi merusak fasilitas umum. Bahwa negara harus menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum termasuk berdemonstrasi. Sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, maka mereka bebas untuk menggunakan hak tersebut kapan pun mereka mau. Namun negara juga harus menjamin bahwa demonstrasi yang dilakukan itu harus tetap berada pada koridor nilai dan hukum yang berlaku.

Jika terjadi demonstrasi yang mengangkat isu SARA atau demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum, maka negara harus bertindak tegas. Siapa pun orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum harus diproses sesuai dengan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(Despan Heryansyah SHI MH. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII dan peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 4 November 2016)

BERITA REKOMENDASI