Dibalik Krisis Qatar

Editor: Ivan Aditya

SEBUAH kejadian sangat mendadak dan aneh terjadi di Timur Tengah ketika negara-negara Islam Suni dibawah kepemimpinan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dari sesama negara Suni, Qatar. Para pemimpin dunia terkejut dan mengernyitkan dahi bertanya-tanya mengapa Arab Saudi dan teman-teman begitu keras menghukum negara tetangganya sesama Islam suni?

Ada beberapa persoalan yang sebenarnya telah agak lama mengganjal pimpinan Arab Saudi, khususnya, dan pimpinan Uni Emirat Arab. Persoalan pertama muncul dari faktor eksternal Qatar. Yakni, kebijakan Obama yang sejak 2013 berusaha keras untuk mencabut sanksi ekonomi atas Iran agar menghentikan program nuklirnya. Dalam serangkaian diplomasi rahasia yang diselenggarakan di Oman antara diplomat Amerika dan Iran dibantu oleh Sultan Qabus akhirnya menghasilkan perjanjian Geneva yang mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran serta mengembalikan ratusan miliar aset Iran yang dibekukan Amerika.

Di Timur Tengah negara yang paling kecewa dengan pencabutan sanksi Iran ini adalah Arab Saudi dan sampai tingkat tertentu Israel. Bagi Arab Saudi pencabutan sanksi adalah pintu bagi Iran untuk kembali memainkan peran yang lebih besar di Timur Tengah. Padahal selama delapan tahun pemerintahan Obama yang mulai meninggalkan Iraq tahun 2011 membuat Iran dengan leluasa memasuki Iraq dan Suriah.

Selama Obama memerintah, Iran berhasil memperlebar pengaruhnya ke Suriah dan Iraq hingga saat ini. Dan proses ini disaksikan oleh Obama dari Washington sambil terus memproses pencabutan sanksi Iran. Bisa dibayangkan betapa sakit perasaan pimpinan Arab Saudi dengan menguatnya pengaruh Syiah di Iraq dan Suriah sejak Sadam Hussein dilenyapkan pasukan Presiden Bush.

Sebaliknya, Arab Saudi bahagia dengan kunjungan Trump karena sikapnya yang anti-Iran, telah melakukan aksi militer ke Suriah yang dikuasai Syiah. Sebagai ucapan terima kasih Arab Saudi memberi hadiah ratusan miliiar dolar AS dalam bentuk kontrak pembelian senjata. Tuduhan Trump terhadap Qatar membuat krisis Qatar semakin rumit.

Faktor kedua adalah kecenderungan politik luar negeri Qatar yang relatif lebih merdeka dibandingkan dengan negara-negara Arab yang mendukung Arab Saudi. Qatar selama beberapa bulan terakhir cenderung tidak bersedia menuruti kemauan Arab Saudi agar menentang Iran. Pimpinan Qatar beberapa waktu lalu ditengarai mulai menyanjung Iran sebagai negara kuat di Timur Tengah. Sanjungan ini merupakan pukulan sangat berat bagi Arab Saudi karena tidak menyangka tetangga dekatnya sesama Islam Suni justru mendukung kepemimpinan Iran yang merupakan musuh bebuyutan Arab Saudi.

Mengapa Qatar berani tampil beda dari negara-negara Arab Suni lainya? Qatar adalah negara penghasil gas alam terbesar di dunia. Dengan karunia yang sedemikian besar Qatar berani mengklaim dirinya sebagai negara dengan penghasilan paling makmur diseluruh dunia. Banyak orang asing tinggal di Qatar karena rejeki gas alam sedemikian melimpah di negeri kecil itu. Kekayaan alam luar biasa ini membuat Qatar tidak mudah ditundukkan oleh Arab Saudi selaku seniornya di kawasan Timur Tengah sehingga politik luar negerinyapun menjadi lebih merdeka tidak tunduk penuh pada Arab Saudi.

Disamping kekayaan yang besar stasiun televisi Al Jazeera adalah milik Qatar yang pengaruhnya sangat mendunia dan berani bersaing dan tidak kalah dengan CNN maupun BBC. Kekuatan media ini membuat Qatar tambah berpengaruh. Ditambah lagi basis militer Amerika dengan ribuan pasukan ada Qatar sehingga membuat Qatar sangat secara ekonomi, diplomasi, dan militer.

Kondisi ini sangat tidak disukai Arab Saudi sehingga setelah Trump menyatakan menentang gerakan Islam radikal di negara-negara Arab, Qatar terkena dampaknya. Berbagai media internasional memang menyebut Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin. Pada titik inilah hawa panas Arab Saudi mencapai titik didihnya dan kemudian meledak dan menghancurkan hubungan diplomasi antara Arab Saudi yang didukung beberapa negara Arab dengan Qatar. Jika krisis berlangsung kesatuan Arab Suni di Timur Tengah menjadi retak dan sangat merugikan. Semoga segera didapat titik temu untuk menyatukan kembali sesama negara Islam Suni di kawasan teluk.

(Prof Dr Bambang Cipto. Pengamat politik UMY dan anggota ICMI DIY.  Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 9 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI