Dilema Modernisasi Alutsista dan Kontroversi Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

OPINI yang disampaikan Connie Rahakundini Bakrie melalui podcast Akbar Faizal Uncensored pada 27 Mei 2021 lalu, bergulir terus dan menimbulkan berbagai ruang diskusi pada media mainstream lainnya, baik visual, cetak, dan online. Rencana penggunaan anggaran sebesar Rp 1,7 Kuadriliun atau Rp 1.760 T oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) tersebut dikritisi oleh Connie melalui pandangannya sebagai pengamat, akademisi, dan praktisi yang pernah terlibat dalam penyusunan Road Map Pertahanan.

Pandangan kritis terkait rencana belanja yang harus dihabiskan pada tahun 2024 dan eksistensi PT. Teknologi Militer Indonesia seolah-olah menjadi opini yang menggiring pada kesimpulan akan adanya skandal besar di Kemhan, tentu tokoh sasarannya adalah Prabowo Subianto sebagai Menhan.

Opini dalam bungkusan data yang masih mentah dan perlu analisis mendalam lebih lanjut tersebut, ternyata disambut media lainnya untuk mengisi ruang publik dalam ragam acara talk show. Namun seminggu kemudian, tepatnya pada 3 Juni 2021 pada acara podcast yang sama, Akbar Faizal Uncensored, opini yang disampaikan Andi Widjajanto, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Connie. Penjelasan sistematis yang disampaikan Andi terkait adanya upaya pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum – KPM (Minimum Essential Force) yang telah ditetapkan pada 2004 s.d 2024 dalam tiga tahap, KPM I, II, dan III, dapat dijadikan dasar berpijak untuk melihat masalah ini secara jelas. Rencana Strategis (Renstra) 2004 – 2024 tersebut akan berakhir pada 2024 nanti dan Menhan harus membuat Renstra baru, diharapkan dapat memproyeksikan Renstra 2024 – 2044 sebagai kesinambungan dari Renstra 2004 – 2024.

BERITA REKOMENDASI