Distribusi Ujian

Editor: Ivan Aditya

NIAT, hasrat dan keinginan dari pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menghapus Ujian Nasional (UN) sepertinya makin tidak terbendung. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, rencana menghentikan UN sepertinya benar-benar sudah mantap dan tak tergoyahkan lagi.

Posisinya sekarang adalah terselesaikannya kajian untuk menghentikan sementara UN oleh Kemdikbud dan rencana penghentiannya sudah diserahkan kepada presiden. Itu berarti, apabila Presiden Jokowi menyetujui maka dipastikan UN akan dimoratorium, diberhentikan sementara, dihapus atau apa pun namanya. Bahkan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menyatakan, pada dasarnya Presiden Joko Widodo sudah setuju atas usulan penghapusan UN, secara teknis tinggal menunggu turunnya instruksi presiden (inpres).

Waktu penghentiannya pun sudah ditetapkan, yaitu mulai tahun ajaran 2016/2017. Itu berarti pada akhir tahun pelajaran yang sedang berjalan ini tidak akan dilakukan UN. Artinya pada bulan April atau Mei 2017 nanti tidak ada lagi UN di SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK.

Distribusi

Pertanyaannya sekarang adalah metode apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi belajar siswa nantinya? Pertanyaan ini sangat penting dikarenakan setiap terjadi proses pendidikan maka selalu diakhiri dengan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan atau kegagalannya.

Menjawab pertanyaan, menteri pendidikan menyatakan nantinya akan dilakukan distribusi ujian. Dalam hal ini untuk satuan SMA, MAdan SMK akan dikoordinasi oleh pemerintah provinsi, sedangkan untuk SMP, MTs, SD dan MI akan dikoordinasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ilustrasi konkretnya : Ujian SD dan MI tahun 2014/2015 yang lalu dikoordinasi bersama oleh daerah. Untuk standar pembuatan soal, sekitar 75% oleh daerah dan 25% Kemdikbud atau pusat. Ini berarti koordinasi ujian ada di daerah, bukan di pusat.

Dalam pelaksanaan distribusi ujian mendatang memang belum ada pengaturan standar pembuatan soal, kriteria kelulusan, prosedur penentuan kelulusan dan sebagainya. Tentu saja Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan ‘ujian daerah’tersebut juga belum ada karena inpres tentang penyelenggaraannya juga belum ke luar. Meskipun demikian aspirasi guru yang setiap harinya melakukan pembelajaran dengan siswa secara teoretis akan lebih mudah diakomodasi. Mengapa? Secara fisik jarak sekolah dan madrasah ke provinsi tentu lebih dekat dibanding ke pusat.

Distribusi ujian yang didesain oleh Kemdikbud tentu bukan sama sekali tanpa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah bervariasinya bobot nilai antardaerah. Misalnya nilai 7 di DKI Jakarta berbeda bobotnya dengan nilai 7 di Nangroe Aceh Darussalam, nilai 6 di DIY berbeda nilai 6 di Papua Barat, Nilai 5 di Bali berbeda bobotnya dengan nilai 5 di Kalimantan Utara, dan sebagainya. Ini adalah masalah klasik.

Jujur

Permasalahan lainnya pun akan muncul. Daerah yang jujur akan ‘terkalahkan’ daerah tidak jujur dalam pelaksanaan ujian. Siswa yang melakukan kecurangan justru berpotensi mendapat nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak melakukan kecurangan dalam menjawab soal ujian.

Berdasarkan penilaian kejujuran Kemdikbud beberapa waktu lalu, DIY merupakan provinsi yang perilaku kejujurannya paling tinggi dalam pelaksanaan UN (belum ‘ujian daerah’). Sementara Gorontalo merupakan provinsi yang perilaku kejujurannya paling rendah. Kalau perilaku kejujuran tidak berubah besar kemungkinan, siswa-siswa di DIY yang relatif jujur ‘terkalahkan’ oleh siswa-siswa di Gorontalo yang relatif tidak jujur dalam menjawab soal ujian.

Permasalahan berikutnya, dalam penerimaan siswa baru. Kalau perguruan tinggi hanya mendasarkan nilai ujian SMA, MA dan SMK dalam menerima mahasiswa baru. Demikian pula kalau SMA, MA dan SMK hanya mendasarkan nilai ujian SMPdan MTs dalam menerima siswa baru serta SMP dan MTs hanya mendasarkan nilai ujian SD dan MI dalam menerima siswa baru, maka lulusan sekolah di DIY akan dirugikan. Hal seperti ini juga berlaku kalau perkantoran, perusahaan, industri, dan lembaga kerja lain yang dalam menerima pegawai baru hanya didasarkan pada nilai ujian.

Ternyata sistem distribusi ujian tidak mampu menyelesaikan masalah kecurangan dan ketidakjujuran dengan segala implikasinya.

(Prof Dr Ki Supriyoko MPd. Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta, Doktor Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 30 November 2016)

BERITA REKOMENDASI