Dokter Asing Wajib Berbahasa Indonesia

Editor: Ivan Aditya

KABAR baik datang dari Malang. Konferensi Kerja Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) XIV pada 13ó16 Juli 2017 lalu, memutuskan bahwa dokter asing diwajibkan menguasai Bahasa Indonesia jika ingin bekerja di Indonesia. Hal itu menjadi aturan baru menghadapi era bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat optimal.

Sebagai pengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), penulis setuju dengan keputusan Konferensi Kerja PAPDI XIV itu. Alasannya, sebagai profesi yang prestisius dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dokter harus bisa berkomunikasi dengan pasien. Jika pasien hanya bisa berbahasa Indonesia, namun dokter tidak bisa berbahasa Indonesia, bagaimana dokter bisa melayani dengan baik?

Apakah pasien harus membawa penerjemah dwibahasa saat pergi ke rumah sakit (RS)? Hal konyol itu pernah saya lakukan saat memeriksakan kehamilan istri saya di China dulu. Saat pergi ke RS, saya harus membawa istri saya dan dua orang sebagai penerjemah (mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di China dan mahasiswa asal China yang belajar bahasa Indonesia). Dokter tidak bisa berbahasa Inggris. Kami tidak bisa berbahasa Mandarin. Klop bukan?

Wajib

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Dari bunyi ayat tersebut, dapatlah kita garis bawahi bahwa bahasa Indonesia wajib dijunjung oleh siapa pun, baik orang Indonesia sendiri maupun orang asing yang bekerja di Indonesia.

Kemudian Pasal 33 ayat (2) disebutkan, pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Dari bunyi ayat tersebut, dapatlah pula kita garis bawahi bahwa pegawai asing sekali pun harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang sesuai standar.

Persoalannya, standar apa yang bisa dijadikan acuan oleh kita? Hal ini, setidaknya, terjawab dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan, standar kemahiran berbahasa Indonesia seorang penutur bahasa Indonesia diperoleh dari hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Memang diakui, UKBI belum populer di kalangan masyarakat kita. Baru sebagian orang yang mengetahuinya, seperti guru/dosen bahasa Indonesia dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. UKBI merupakan uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati (orang Indonesia sendiri) dan penutur asing (orang asing). Keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, menulis, berbicara) plus tata bahasa merupakan materi UKBI.

Guna mewujudkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Permendikbud No 70 Tahun 2016, saya kira, pihak pemerintah perlu bersikap tegas dalam membuat kebijakan seperti halnya di negara ASEAN lain. Di Thailand, misalnya, dokter asing dituntut bisa berbahasa Thai dan menulis huruf Thai. Demikian pula di Filipina, dokter asing di sana harus bisa berbahasa Tagalog dan menulis huruf Tagalog. Bagaimana sikap pemerintah kita?

Kedaulatan

Bahasa Sebagai penutup artikel ini, penulis ingin sampaikan dua usul. Pertama, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesegera mungkin membuat kebijakan bahwa pekerja asing (termasuk dokter asing) harus bisa berbahasa Indonesia dan menulis huruf bahasa Indonesia. Hal ini perlu dilaksanakan demi tegaknya kedaulatan bahasa Indonesia di wilayah Republik Indonesia.

Kedua, pemerintah bersama-sama masyarakat Indonesia perlu menjunjung kembali Bahasa Indonesia dengan sejumlah upaya. Misalnya, penyediaan kursus Bahasa Indonesia bagi orang asing dengan profesional. Atau, penyelenggaraan tes UKBI secara berkala bagi masyarakat Indonesia sendiri dan/atau orang asing. Jujur saja, kedaulatan bahasa Indonesia tidak akan terwujud tanpa rasa cinta yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Bahasa Indonesia sendiri.

(Sudaryanto MPd. Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Ahmad Dahlan; Pengurus APPBIPA DIY Periode 2015-2019. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 29 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI