Doktor Karbitan, Sebuah Tragedi Akademik

Editor: Ivan Aditya

GELAR doktor diberikan kepada siapapun yang berhasil menyelesaikan studinya pada jenjang S3. Gelar ini amat mentereng. Prestisius. S3 merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Dengan demikian, ilmu yang dicapai dan dimilikinya sudah tergolong klas wahid. Itulah idealitasnya. Bagaimana realitasnya?

Sangat diapresiasi. Kini, semakin marak, animo orang masuk jenjang studi S3. Tentu, berbagai motivasi dan latar belakangnya. Sementara orang, memang ingin menambah ilmu. Terlepas dari usia, jabatan, ataupun faktor-faktor lain, ilmu dipandang sebagai barang indah, ampuh, dan mujarab. Diyakini, dengan ilmu, kehidupannya pasti bertambah baik.

Sejujurnya, saya prihatin terhadap siapapun yang menjadikan gelar doktor hanya sebagai asesori. Orang demikian, umumnya sudah mapan. Kecukupan sandang, pangan, papan, jabatan, popularitas dan harta kekayaan. Sisa umur dan modal semangat, ingin dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang studi S3 dimanfaatkan. Persyaratan masuk dipenuhi. Seleksi diikuti, diterima. Jadilah sebagai peserta didik program S3.

Bermasalah

Kiranya patut diketahui bersama, bahwa ternyata tidak semua peserta didik S3 memiliki modal ilmu yang cukup. Pun pula, ketika saatnya harus berjuang sendirian untuk menulis proposal, penelitian, penulisan, dan berbagai ujian selama proses studi, mulai terlihat jatidiri dan kualitasnya. Inilah mahasiswa bermasalah. Dalam keterbatasannya, berimbas pada rasa percaya diri yang rendah. Mulailah jarang ketemu dengan sesama mahasiswa seangkatan. Mulai menghindar dari promotor. Mulai hilang dari orbit.

Pengelola dan promotor kehilangan jejak dan alamatnya. Komunikasi terputus. Lantas, bagaimana studi bisa sukses? Pengelola program S3 di berbagai universitas, umumnya peduli terhadap mahasiswa bermasalah. Dipanggi, dikumpulkan, dinasihati juga diperingatkan. Peringatan diberikan lisan maupun tertulis. Bahwa masa studi ada batas waktunya. Bila batas waktu tidak ditepati risikonya terkena sanksi, yakni drop out. Bahkan ada kontrak, sebagai bukti kesepakatan kedua belah pihak, yakni antara pengelola dan mahasiswa. Surat kontrak ini berfungsi sebagai alat pemutusan hubungan di antara keduanya, bila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studi sesuai kesepatakan.

Walau demikian, publik perlu tahu, bahwa aspek bisnis dalam penyelenggaraan studi S3, dipastikan ada, bahkan sering menonjol pada beberapa universitas tertentu. Indikasinya antara lain: (1) pengiklanan sedemikian marak melalui berbagai media; (2) penggunaan orangorang tertentu sebagai makelar pencarian calon mahasiswa; (3) proses seleksi amat mudah dan sederhana, sehingga peluang diterima amat sangat besar; (4) biaya studi ditarik diawal proses studi; (5) dijanjikan oleh pengelola proses studi lancar dan lulus tepat pada waktunya.

Mengamankan

Agar berbagai kemudahan dan janjijanjinya dapat ditepati, maka pengelola mohon kepada para dosen, mengamankan kebijakannya. Walaupun demikian, kemungkinan terjadi kemacetan proses studi masih ada. Kapan? Ketika mahasiswa bermasalah, sehingga tidak aktif.

Realitas empiris menunjukkan, jumlah mahasiswa S3 bermasalah ini tidak sedikit. Rumit masalahnya. Bisa dibayangkan. Dalam rentang masa studi tinggal satu semester, promotor diminta bantuannya agar kepada mahasiswa bermasalah diberi kemudahan dan prioritas. Padahal, proposal belum beres. Setelah beres, masih harus diuji kelayakannya oleh beberapa dosen. Perlu perbaikan. Dilanjutkan penelitian lapangan dan literatur. Seminar hasil penelitian, penulisan, ujian tertutup. Terakhir ujian terbuka (promosi). Begitu banyak tahap-tahap yang wajib diikuti. Semuanya harus terbimbing. Betapa berat beban promotor, kopromotor, membimbing mahasiswa bermasalah seperti ini.

Tragedi akademik akhirnya terjadi. Seperti apapun kualitasnya, bendel disertasi wajib ada. Dengan memejamkan mata, tim promotor, tim penguji, pengelola, sampai dengan dekan dan rektor terpaksa tandatangan. Mahasiswa dinyatakan lulus. Dia berhak menyandang gelar doktor. Itulah doktor satu semester. Doktor kabitan.

Prof Dr Sudjito Atmoredjo.
Guru Besar Ilmu Hukum UGM.

BERITA REKOMENDASI