Edukasi Anti-trafiking di Sekolah

Editor: Ivan Aditya

KASUS perdagangan anak untuk kepentingan kejahatan bisnis prostitusi semakin massif dan mengkhawatirkan. Kasus perdagangan anak (trafficking atau trafiking) menjadi indikator bahwa perlindungan terhadap hak asasi anak masih jauh harapan publik. Peran aparatur penegak hukum untuk memberantas perilaku kejahatan perdagangan anak (dan juga perempuan) belum optimal. Sehingga banyak kasus trafiking yang tidak terbongkar dalam periode penanganan perkara dalam tahap penyelidikan di lapangan.

Mempersoalkan berbagai peristiwa perdagangan anak yang terungkap ke ruang media akan nampak sebagai tragedi sosial yang menjadi penanda kegagalan peran lembaga hukum dan juga lembaga pendidikan. Lembaga hukum gagal dalam memberikan sosialisasi dan skema perlindungan hukum atas hak asasi anak. Sementara lembaga pendidikan tidak cukup mumpuni untuk menjelaskan potensi, ancaman, dan modus praktik trafiking yang sering menimpa siswa dan mantan siswa yang telah lulus.

Beberapa waktu lalu, berita utama harian ini (KR, 22/9) menarasikan kisah empat gadis ABG yang diperdagangkan di Surabaya untuk bisnis prostitusi. Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan tawaran pekerjaan yang bergaji tinggi saat mereka telah lulus dari jenjang pendidikan sekolah menengah. Dan sesungguhnya modus operandi semacam bujuk rayu lapangan kerja sering menimpa anak-anak lulusan sekolah menengah. Ironisnya, kebanyakan korban tidak menyadari praktik kejahatan yang mengancamnya.

Hak Anak

Minimnya pengetahuan dasar anak terhadap kejahatan perdagangan manusia disebabkan institusi pendidikan – sekolah –tidak menjalankan peran sosialisasi tentang konstitusi hak anak dan juga berbagai kasus pelanggaran hak anak. Padahal sekolah dengan muatan mata pelajaran seperti PPKN, Budi pekerti, sejarah dan sosiologi bisa menjadi media pemaparan tentang materi hak konstitusional anak. Guru sebagai insan cendekia memiliki waktu dan ruang untuk berperan sebagai fasilitator diseminasi informasi Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 termasuk yang sudah disempurnakan.

Sekolah dalam kapasitas sebagai institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab penuh untuk menyadarkan, mengingatkan dan memberikan pencerahan atas potensi dan ancaman praktik trafficking. Sehingga anak didik ketika lulus sekolah khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas dan dalam masa tunggu mendapatkan pekerjaan tidak mudah tertipu oleh pelaku kejahatan tersebut. Sekolah bisa menjalin sinergi, koordinasi dan aktualisasi keprograman bertema gerakan anti-trafiking. Sebagaimana sosialisasi anti-narkoba yang digencarkan oleh institusi penegak hukum yang bekerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan untuk mencegah masuknya narkoba di lingkungan pendidikan.

Langkah edukasi anti-trafiking di sekolah bisa dilaksanakan dengan berbagai aktivitas program. Pertama, mendorong optimalisasi fungsi guru konseling (BP) yang bekerja sama dengan institusi kepolisian dan juga dinas pemberdayaan perempuan untuk menyelenggarakan sosialisasi rutin bertema gerakan antitrafiking di sekolah. Sosialisasi dikhususkan bagi siswa-siswa sekolah menengah pertama dan atas yang bersiap memasuki dunia kerja karena tuntutan ekonomi.

Kedua, mengoptimalisan internalisasi kesadaran anti-trafiking dalam muatan lokal kurikulum pendidikan. Termasuk menjadikan wacana anti-trafiking sebagai materi ajar dalam beberapa bidang studi yang memiliki relevansi. Termasuk yang utama adalah materi ajar pendidikan budi pekerti, PPKN dan juga sosiologi.

Pusat Informasi

Ketiga, menyiapkan embrio crisis center atau pusat informasi tentang data siswa sekolah yang memasuki usia remaja maupun alumni sekolah yang sedang menunggu lapangan pekerjaan. Sehingga sekolah memiliki andil dalam membantu informasi tentang ketenagakerjaan yang profesional dan menghargai hak-hak anak. Sekolah meski tidak lagi memiliki tugas edukasi namun sesungguhnya mempunyai relasi psikokultural dengan alumni. Bukan hanya membanggakan alumni yang sukses menjadi orang terpandang dalam pekerjaan dan karya semata.

Perlu adanya inisiasi membentuk satgas anti-perdagangan anak yang melibatkan institusi pendidikan. Selama ini satgas anti-trafiking hanya melibatkan lembaga pemerintah yang memiliki tupoksi pemberdayaan anak dan perempuan yang bekerja sama dengan institusi penegak hukum. Partisipasi lembaga pendidikan sudah waktunya didorong terlibat dalam gerakan sosial anti-perdagangan anak.

(Ari Kristianawati. Penulis Guru SMAN 1 Sragen. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 29 September 2016)

BERITA REKOMENDASI