Ekosistem Pertanian Berbasis Teknologi

Bayu Dwi Apri Nugroho PhD
Kepala Laboratorium Teknik Fisika Hayati Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM

WABAH Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan fluktuasi yang tidak menentu dan menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Realita ini bisa berakibat pada perpanjangan work from home (WfH) dan tentunya akan berdampak pada ketersediaan pangan di pasar. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menginstruksikan BUMN melalui Menteri Koordinator Perekonomian untuk ‘keroyokan’ membuka lahan persawahan baru sebagai antisipasi ancaman kekeringan dan kelangkaan pangan.

Kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengolah lahan baru hingga mampu berproduksi. Kenapa kita tidak memaksimalkan potensi yang sudah ada dan yang telah berjalan saat ini?

Berbasis Teknologi

Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah ekosistem pertanian berbasis teknologi. Pengembangan eksosistem berbasis teknologi ini termasuk salah satu visi misi Presiden 2020-2024 program prioritas bidang perekonomian, yaitu program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi.

Sedangkan di Kementerian Koordinator Perekonomian, program klaster pertanian berbasis teknologi ini masuk pada quick win Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi. Ekosistem atau klaster pertanian merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan BUMN atau kementerian pertanian dengan membentuk petani-petani binaan atau kelompok-kelompok tani di suatu desa.

Namun, kegiatan yang diterapkan tersebut belum berbasis teknologi, karena teknologi terkait dengan sektor pertanian masih tergolong baru. Faktanya, Indonesia sudah siap untuk menerapkan teknologi di sektor pertanian, tidak hanya di lahan (on-farm) tetapi juga termasuk teknologi digital untuk menjual komoditas hasil petani.

Inovasi teknologi merupakan salah satu pilar dari ekosistem. Ekosistem pertanian yang dimaksud disini adalah sistem pertanian terpadu. Dimana dalam satu lokasi atau desa sudah terjamin atau tersedia, (1) penyedia saprotan/saprodi sebagai penyedia input dengan produk- produk yang disepakati ekosistem. (2) Perbankan dan asuransi pertanian, menyediakan platform pinjaman atau kredit bagi petani. (3) Teknologi, menyediakan teknologi yang bisa dimanfaatkan petani, baik di lahan maupun teknologi digital untuk penjualan produk hasil petani. (4) Penjamin keberlangsungan ekosistem.

Dalam hal ini bisa kementerian atau pemerintah provinsi. Sebagai leader ekosistem yang akan bertanggung jawab dalam kelancaran kegiatan operasional, misalnya terkait perizinan kegiatan. (5) fasilitator, dalam hal ini adalah dinas pertanian setempat. Sebagai penyedia sarana dan prasarana pendukung budidaya pertanian berbasis teknologi, Kominfo membantu pemasangan tower sinyal untuk memastikan kinerja teknologi IoT.

(6) Offtaker, sebagai penjamin bahwa hasil panen petani mampu terserap secara keseluruhan dengan harga yang pantas. (7) petani atau kelompok tani itu sendiri sebagai pelaksana dalam ekosistem. Ketujuh faktor tersebut harus ada dalam suatu klaster pertanian berbasis teknologi, sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai.

Kerja Sama

Pelaksanaan ekosistem pertanian berbasis teknologi harus dikerjakan bersama-sama atau ‘keroyokan’ antar kementerian dan Lembaga. Kementerian Pertanian bertanggungjawab terhadap lokasi calon ekosistem pertanian berbasis teknologi, kemudian fasilitator (pelibatan penyuluh), penyediaan sarana prasarana pertanian.

Kementerian Komunikasi dan Informasi bertanggungjawab terhadap ketersediaan jaringan sinyal untuk teknologi, Kementerian BUMN bertanggung jawab pada perbankan, dan offtaker. Juga kementerian yang lain sesuai bidangnya. Selain itu, perlu adanya keterlibatan startup-startup e-commerce dan marketplace dibidang pertanian dalam penjualan produk hasil panen petani yang belum terserap oleh offtaker. Sehingga petani akan lebih yakin lagi bahwa komoditas yang ditanamnya akan selalu terbeli oleh konsumen.

Ketahanan pangan selama pandemi Covid-19 ini akan lebih mudah diatasi melalui kerja sama antar kementerian dan Lembaga sesuai dengan tupoksi masing-masing. ❑-o *)

BERITA REKOMENDASI