Evaluasi Ibadah Haji

Editor: Ivan Aditya

PENERBANGAN kloter perdana calon jemaah haji (CJH) Indonesia ke Tanah Suci telah dimulai Selasa (9/8). Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), jumlah CJH tahun ini mencapai 154.049 orang (CJH reguler) dan 12.831 orang (CJH khusus). Kemenag mewanti-wanti agar CJH memperhatikan peraturan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA). Sebagai pelayan dua kota suci (khadim al-haramain), Pemerintah KSA jelas ingin memberikan pelayanan terbaik pada tamu-tamu Allah.

Sudah sewajarnya Kemenag berpesan agar CJH Indonesia menaati peraturan. Karena ibadah haji 2015 lalu diwarnai insiden jatuhnya crane yang mengakibatkan banyak korban meninggal dan luka. Tidak hanya memperingatkan CJH, Pemerintah Indonesia melalui Kemenag juga harus aktif menyuarakan evaluasi manajemen pelaksanaan haji.

Evaluasi manajemen haji penting agar pemerintah KSA maksimal dalam melayani tamu-tamu Allah yang datang dari penjuru dunia dengan berbagai karakternya. Setidaknya ada tiga persoalan yang harus didiskusikan Kemenag dengan Pemerintah KSA dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pertama, Kemenag harus memelopori perubahan regulasi penentuan kuota haji. Dalam pertemuan tingkat tinggi di Amman Jordania (1986), negara-negara anggota OKI memutuskan penentuan kuota haji berdasarkan jumlah penduduk muslim.

Rumusan yang disepakati saat itu adalah setiap 1.000 penduduk muslim memperoleh kuota haji 1 orang. Jika ketentuan ini diterapkan berarti Indonesia memiliki kuota haji sekitar 210 ribu orang. Asumsinya, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 210 juta orang. Kuota CJH Indonesia berkurang sekitar 20% seiring dengan kebijakan Pemerintah KSA sejak Masjidil Haram direnovasi. Regulasi penentuan kuota haji semestinya diubah karena minat umat untuk berhaji saat ini semakin tinggi. Misalnya, penentuan kuota haji dengan rumus 1 : 1.000 bisa diubah dengan skema 1:5.000 atau 1 : 6.000. Dengan demikian jumlah jemaah haji di Tanah Suci tidak berjubel.

Kedua, seluruh petugas haji dan kelompok bimbingan haji (KBIH) harus memberikan penyadaran pada jemaah untuk tertib beribadah. Jemaah haji Indonesia harus menaati peraturan yang dibuat panitia haji di Makkah dan Madinah. Jemaah haji tidak boleh melanggar jadwal beribadah, meskipun dengan alasan mencari waktu utama (afdlal).

Jemaah haji wajib menyadari bahwa mencari waktu utama dalam beribadah harus juga mempertimbangkan keselamatan. Sebab, waktu-waktu yang dipersepsi utama bisa menjadi berbahaya karena semua jemaah berpikiran sama. Di antara penyebab berulangnya tragedi Mina yang menimbulkan korban adalah karena semua jemaah berebut untuk melempar jumrah pada waktu utama. Itu berarti pandangan mengenai waktu utama dalam ibadah haji harus diubah.

Ketiga, Kemenag bersama ormas dan elite agama harus duduk bersama untuk membuat regulasi bahwa ibadah haji cukup sekali sepanjang hayat. Dasarnya adalah teladan Nabi Muhammad.

Beliau berhaji hanya sekali, yakni pada 9 Hijriah. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai haji perpisahan (wada’). Larangan haji berkali-kali penting untuk memangkas jumlah antrean calon jemaah haji. Apalagi di beberapa daerah antrean haji kini mencapai lebih dari 30 tahun. Berdasar realitas itu, maka ibadah haji lebih dari sekali tanpa alasan syar’i dapat dikategorikan kezaliman yang besar.

Harus diakui, rangkaian proses ibadah haji pasti memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi jemaah. Setiap tamu Allah pasti teringat saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Selalu terbayang tatkala mengelilingi Ka’bah (thawaf), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwa (saíi), berkumpul di Arafah (wuquf), melontar dengan batu-batu kecil (jumrah), bermalam (mabit) di Muzdalifah dan Mina, menggunting atau mencukur rambut (tahalul), mencium batu hitam (hajar aswad), serta salat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Tetapi yang juga penting diingat, kini ada jutaan orang yang sedang mengantre menjadi tamu Allah. Karena itu, orang yang sudah berhaji harus berempati dengan menahan ego spiritualitasnya untuk memberikan kesempatan pada saudaranya.

(Dr Biyanto MAg. Dosen UIN Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 12 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI