Fenomena ’Rumah Hantu’ di Pusat Kota Yogya

Editor: Ivan Aditya

ADA yang menarik menyimak perkembangan utilitas bangunan di pusat kota Yogyakarta. Bangunan yang sesungguhnya berada pada posisi yang sangat strategis, misalnya di perempatan ruas jalan yang ramai, justru menjadi bangunan kosong, menganggur dan seolah menjadi ‘kartu mati’ yang tidak mampu dimanfaatkan secara optimal.

Kita dapat menyimaknya misalnya di perempatan Tugu, bangunan yang dahulu sempat jaya menjadi toko buku, kemudian beralih menjadi dealer kendaraan, saat ini menjadi bangunan kosong yang tidak berfungsi apapun. Begitu pula yang terjadi di beberapa tempat, misalnya perempatan Taman Sari, Pojok Beteng Wetan dan sebagainya, kita menemukan fenomena serupa. Mengapa posisi bangunan yang sangat strategis tidak mampu menarik untuk tempat berkegiatan? Mengapa posisi tersebut seolah justru menjadi ‘faktor pembunuh’ bangunan untuk berfungsi optimal?

Fasilitas Pendukung

Ada beberapa indikasi jawaban terkait dengan fenomena tersebut. Pertama, tiadanya penyiapan lahan untuk dukungan berkegiatan, misalnya lahan parkir yang memadai. Hal ini menyulitkan para pihak yang berkepentingan untuk berkegiatan di tempat tersebut. Ketiadaan fasilitas pendukung ini ditengarai terjadi karena tiadanya rencana jangka panjang selama proses pembangunan.

Kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi hal tersebut dilakukan. Perubahan pola kepemilikan kendaraan juga dapat berpengaruh, dengan semakin banyaknya pemilik mobil pribadi dibandingkan sepeda ataupun sepeda motor. Parkir untuk mobil tentu memerlukan lahan yang lebih luas, yang memang disiapkan untuk fungsi tersebut.

Kedua, tarif sewa yang mahal. Karena tingkat strategisnya, wilayah pusat kota menjadi wilayah favorit pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Konsekuensinya harga sewa bangunan di wilayah tersebut menjadi sangat tinggi. Tingginya harga sewa ini menyebabkan hanya sedikit pelaku usaha yang mampu untuk menjangkaunya.

Ketiga, ketidakjelasan kepemilikan. Bangunan juga dapat menjadi artefak kosong karena ketidakjelasan kepemilikan. Apalagi kepemilikan tanah di DIY sangat terkait dengan tanah-tanah milik Kasultanan dan Pakualaman yang seringkali hanya memiliki hak guna bangunan saja. Beberapa bangunan kosong yang berdekatan dengan kraton diindikasikan terkait dengan hal tersebut.

Keempat, fenomena SOHO (small office home office). Era informasi ini memungkinkan para pelaku usaha untuk menjalankan usaha dari tempat manapun. Nilai strategis wilayah tidak lagi dinilai secara fisik, namun juga sejauhmana informasi dapat disebarkan, digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para pihak yang terkait.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, fenomena bangunan di pusat kota semacam ini sudah teridentifikasi, misalnya yang ditengarai oleh Levy et.al (1985). Perkembangan kota beserta skala ekonomi warganya akan memunculkan pola-pola bangunan yang tumbuh, berkembang, matang, tua dan kemudian ditinggalkan.

Memang pola ini tidak terjadi dalam jangka pendek, sekitar 40 – 60 tahun. Apapun itu, fenomena yang mulai terjadi di Kota Yogyakarta ini perlu diwaspadai. Tentu untuk mencegah munculnya ‘rumah-rumah hantu’ di pusat kota tercinta ini.

(Dwi Ardianta Kurniawan. Peneliti pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI