Film Sultan Agung dan Peran Sejarawan

Editor: Ivan Aditya

RABU lalu, produser film kenamaan Hanung Bramantyo dan tim memperkenalkan film sejarah terbaru ‘Sultan Agung’yang bercerita mengenai kisah hidup raja Mataram Islam. Produser bahkan menyebut secara totalitas menyewa lahan di Desa Moyudan Sleman untuk pembuatan film. Serta berharap munculnya destinasi baru jejak-jejak pembuatan film sejarah bertema kolosal tersebut (KR,7/3).

Pada waktu yang tidak terlalu lama dengan peluncuran film, putri bungsu Sultan Hamengku Buwono X, GKR Bendara melalui akun instagramnya @gkrbendara mengungkapkan kekecewaan lemahnya pemahaman sejarah produser film atas tafsir-tafsir sejarah Sultan Agung. Secara lebih eksplisit, GKR Bendara mempersoalkan penggunaan batik parang yang keliru pada pemeran Sultan Agung. Menurut beliau, batik parang yang digunakan sang pemeran sangat tidak sesuai dengan pranatan-pranatan yang berlaku di kraton.

Hal Detail

Kritikan fundamental ini penting untuk diketahui khalayak ramai. Pembuatan film sejarah bertema kolosal di publik Indonesia sering melupakan hal detail, rinci dan tentunya menyesuaikan dengan jiwa zaman (zeitgeist) dan aturan-aturan zaman saat periode sejarah itu berlangsung. Produser film mungkin sudah merasa berpengalaman membuat film-film bertema sejarah. Tetapi selalu luput memperhatikan hal-hal fundamental. Produser lebih berpikir pada daya tarik, konsumsi publik dan mungkin rating di publik. Sesuatu yang bisa dinilai komersial untuk industri film dalam negeri.

Persoalannya membuat film sejarah tidak hanya bicara soal industri, uang dan konsumsi publik. Proses merekonstruksi masa lalu dalam bentuk film. Tentunya tidak bisa dilepaskan dari proses metodologi ilmu-ilmu sejarah. Ada tinjauan-tinjauan kritis yang perlu dilibatkan, pemahaman atas sumber, pemahaman atas pranatan kraton Islam. Bahkan pranata umum saat kondisi faktual proses sejarah itu terjadi.

Kritikan GKR Bendara sangat krusial sekali terkait penggunaan motif batik parang di dalam istana. Sebagai seorang raja, Sultan Agung terikat dengan pranatan tertentu. Bahkan motif bawahan batik antara seorang raja, pangeran, putri raja dan abdi dalem ada tata aturan tersendiri. Kita mengenal istilah paugeran sebagai suatu sistem adat di dalam istana. Buku-buku sejarah mengenal rijksblad kesultanan dan pakualaman, aturan di kraton yang dituliskan.

Selain persoalan pranata nilai, film-film sejarah juga sering terjangkiti masalah jiwa zaman dan anakronisme tempat dan waktu. Persoalan ini bagi masyarakat umum tidak terlihat dan tidak mengganggu. Tetapi bagi akademisi dan mereka yang belajar sejarah, persoalan jiwa zaman menjadi permasalahan krusial. Seperti ketika opsir-opsir Jepang berbicara seenaknya sendiri dengan Kiai Hasyim Asyari dalam film ‘Sang Kiai’ di depan para santrinya. Padahal pada zamannya, KH Hasyim Asyari adalah tokoh yang sangat dihormati Jepang.

Berikutnya persoalan anakronisme (ketidakcocokan penempatan waktu dan tempat). Sesuatu yang sepele tapi mengganggu. Penggunaan kereta api pada film-film tertentu, padahal saat itu belum ada jalur kereta api di beberapa daerah. Atau rekonstruksi penataan simbol-simbol sejarah seperti Tugu Yogya dengan sekelilingnya hutan. Suatu rekonstruksi sejarah yang berlebihan.

Peran Sejarawan

Begitu banyaknya temuan-temuan permasalahan fundamental soal pranatan, aturan dan jiwa zaman serta anakronisme dalam pembuatan film-film sejarah Indonesia. Produser film akan lebih bijaksana melibatkan sejarawan atau budayawan dalam supervisi film. Bukan sekadar penonton bayaran ketika film sudah selesai. Supervisi ini penting, untuk meminimalisir kesalahankesalahan yang telah diuraikan dimuka. Kalau perlu dilakukan supervisi berlapis, yaitu dengan mengadakan simposium atau bedah film di hadapan sejarawan dan budayawan sebelum film dilepas ke pasar.

Film sejarah sebagai sarana proses rekonstruksi masa lalu membawa pekerjaan rumah yang berat. Kedudukannya tidak lagi sejajar dengan film komedi, horor atau kisah percintaan yang ramai ditonton orang ketika masuk bioskop. Film sejarah bisa menjadi pengingat, pembangun nilai-nilai bangsa dan sesuatu yang sakral soal pembentukan sebuah bangsa. Oleh karenanya membuatnya harus penuh dengan ketelitian. Sesuatu yang harus selalu diingat oleh para pembuat film.

(Subandi Rianto. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sejarah UGM, Awardee LPDP Kementerian Keuangan PK 108. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 15 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI