Freeport ‘Mbalela’ Lagi

Editor: Ivan Aditya

SURAT tanggapan Freeport kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terasa menyengat. Surat tertanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard C Adkerson menolak semua usulan Pemerintah Indonesia terkait divestasi 51% Freeport. Salah satunya, Freeport menolak penetapan harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat kegiatan usaha pertambangan hingga 2021. Freeport tetap bertahan bahwa penetapan harga divestasi saham yang mencerminkan nilai saham pasar wajar hingga 2041.

Berdasarkan surat tanggapan tersebut, bisa dikatakan Freeport lagi-lagi mbalela alias menentang terhadap kesepakatan yang disetujui keduabelah pihak sebelumnya terkait divestasi 51% saham. Freeport mengemukakan berbagai dalih agar divestasi 51% saham tidak pernah terjadi, sehingga Freeport tetap saja menggenggam saham mayoritas. Dengan memasukkan nilai manfaat dan cadangan hingga 2041, harga saham ditetapkan akan sangat tinggi, cenderung over value yang tidak sesuai dengan nilai harga pasar yang wajar.

Modus serupa pernah diterapkan saat Freeport harus menjual 10% saham tahun lalu. Selain variabel nilai aset, Freeport juga memasukkan variabel nilai cadangan hingga 2041, sehingga harga jual saham Freeport kala itu sangat tinggi, bahkan dinilai over value. Saat itu, Freeport menawarkan 10,64% sahamnya senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 22,1 triliun (US$ 1 setara Rp 13.000). Asumsi yang digunakan Freeport adalah kontrak akan diperpanjang selama 20 tahun. Sehingga cadangan yang diperhitungkan dalam penetapan harga saham itu hingga 2041.

Sedang berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, dengan metode replacement cost, harga 10,64% saham Freeport dinilai sebesar 630 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,19 triliun. Perhitungan pemerintah tanpa memasukkan variabel cadangan dalam penetapan harga saham. Adanya perbedaan perhitungan nilai saham tersebut menyebabkan Pemerintah tidak bersedia membeli 10,64 saham Freeport. Akibatnya, Freeport tetap saja menggenggam mayoritas saham sebesar 90,64%. Sedang Indonesia hanya 9,36% selama 50 tahun terakhir.

Penetapan harga divestasi saham sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2013. Sesuai aturan itu, penetapan divestasi saham dengan metode replacement cost atau biaya penggantian investasi kumulatif, yang dikeluarkan tahap eksplorasi sampai dengan waktu divestasi. Penetapan harga saham tersebut tanpa memperhitungkan variabel cadangan tambang yang masih di bawah tanah. Pertimbangannya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai pasal 33 UUD 1945.

Selama usulan pemerintah dasarnya adalah peraturan berlaku, pemerintah harus kekeuh mempertahankannya. Kalau Freeport tetap saja menolak usulan pemerintah, maka pemerintah harus memilih opsi untuk mengambil alih Freeport pada 2021, saat kontrak sudah berakhir. Dengan opsi pengambilalihan Freeport pada 2021, pemerintah sesungguhnya tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar divestasi 51% saham. Kalau Freeport benar-benar mbalela terhadap kesepakatan divestasi 51% saham, tidak berlebihan jika pemerintah mengatakan kepada Freeport: take or leave it.

(Fahmy Radhi. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 3 Oktober 2017)

BERITA REKOMENDASI