Ganti Tanggal HPN, Abaikan Spirit Persatuan

Editor: Ivan Aditya

PERS nasional saat ini sedang dilanda perdebatan yang luar biasa terkait dengan penetapan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap tanggal 9 Februari. Perdebatan tersebut menjadi sangat kontradiktif, di tengah upaya membangun profesionalisme wartawan. Di tengah pers bertanggungjawab harus berhadapan dengan maraknya hoax. Dan terus terjadinya radikalisme pers yang muaranya adalah munculnya bibit perpecahan di masyarakat. Lebih bahayanya lagi jika terus berkembang, bisa mengancam perpecahan bangsa.

Perdebatan menjadi kian kencang, ketika upaya mengubah tanggal HPN karena alasan tanggal 9 Februari 1946 merupakan hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan organisasi ini pernah dekat dengan penguasa Orde Baru. Beberapa kalangan pers, punya pengalaman tidak mengenakkan dengan keputusan PWI saat itu. Selain itu, saat ini organisasi profesi wartawan tidak tunggal lagi.

Itulah kemudian membuat organisasi wartawan di luar PWI yang menolak tanggal 9 Februari sebagai HPN dan mencari momentum lain yang dapat dijadikan pengganti. Salah satu usulannya dengan mengambil tanggal meninggalnya tokoh pers yang ada di Indonesia. Penetapan berdasarkan tanggal kelahiran maupun meninggalnya tokoh mengandung potensi perdebatan kembali. Karena di Indonesia banyak sekali tokoh pers nasional.

Ada pula yang mengusulkan berdasarkan lahirnya UU Pers No 40/1999. Tanggal ini pun rawan terjadi pergantian. Karena sifatnya UU bisa berubah atau diamandemen. Baik dengan tujuan dikuatkan atau dilemahkan.

Sebetulnya jika membuka kembali peristiwa 9 Februari 1945, baik melalui pemberitaan media saat itu dan fakta sejarah lainnya, maka tanggal tersebut merupakan peristiwa sangat penting bagi perjuangan elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda. Seperti dikutip Harian Kedaulatan Rakyat (KR) terbitan Senin Wage 11-2-1946, menyebutkan bahwa tanggal 9-10 Februari 1946 di Solo dilakukan Konferensi Wartawan Indonesia di mana sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers. Juga hadir wakil pemerintah, yakni Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan. Tujuan dari pertemuan adalah membangun kesepakatan dan semangat persatuan dari kalangan pers untuk ikut membantu perjuangan dari ancaman penjajahan kembali Belanda.

Waktu itu, Belanda sedang gencar melakukan agresi militer. Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda. Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Harian Merdeka terbitan tanggal 11-2-1946 juga menyebutkan bahwa kongres menyepakati bahwa setiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan tanah air dan bangsa serta selalu mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara.

Untuk tujuan tersebut kemudian kongres sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah mempersatukan semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda. Dengan melihat fakta sejarah tersebut sangat jelas bahwa momentum 9 Februari 1946 sangat penting bagi perjalanan bangsa, di mana pers bersatu, ikut berjuang melalui karyanya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa.

Spirit persatuan dari momentum ini tidak bisa diabaikan. Meski saat ini, PWI tidak lagi menjadi organisasi tunggal profesi wartawan, namun demikian, spirit persatuan dan perjuangan sudah selayaknya terus dipertahankan. Termasuk insan pers bersatu, membangun kesadaran bersama membangun profesionalisme wartawan. Bersatu untuk menolak pihak-pihak yang menghambat kemerdekaan pers. Serta bersama-sama pula ikut menjaga persatuan bangsa melawan maraknya hoax dengan membangun karya jurnalistik yang bertanggungjawab.

(Primaswolo Sudjono. Wartawan KR, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 27 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI