Hak Tanggungan Elektronik Berlaku Nasional. PPAT dan Kreditor, Siapkah?

Editor: Ivan Aditya

SELEBRASI pelaksanaan pemberlakuan Hak Tanggungan secara Elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah selesai dilakukan pada sepekan lalu. Maka sejak itu pelayanan HT secara konvensional telah ditutup.

Di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Hak Tanggungan Elektronik ini merupakan layanan elektronik pertama yang dluncurkan untuk kepentingan dan kemudahan masyarakat dalam  kebutuhan berinvestasi dengan mengajukan pinjaman pada institusi keuangan terutama Perbankan. Dalam bayangan masyarakat dan juga para PPAT tentu berharap layanan elektronik tersebut akan mempermudah dan mempercepat pelayanan jika dibanding dengan layanan konvensional.

Perjalanan layanan Hak Tanggungan Elektronik ini sesungguhnya sudah dimulai sejak diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, juga Permen ATR Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Yang dimaksudkan itu antara lain mengatur tentang Akta PPAT yang disampaikan pada Kantor Pertanahan dapat berupa documen Elektronik yang dilakukan melalui sitem elektronik.

Saat itu untuk Hak Tanggungan Elektronik diterapkan dibeberapa Kantor Pertanahan di Indonesia sebagai uji coba, dimana yang dapat dilaksanakan pemasangan Hak Tanggungan secara Elektronik  melalui system HT-el  adalah untuk Debitor yang sekaligus sebagai Pemegang Hak Atas Tanah yg menjadi objek Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan Elektronik. Untuk Debitor yang bukan sebagai Pemegang Hak Atas Tanah dan juga atas Kreditor Perseorangan maka pemberian Hak Tanggungannya belum dapat dilaksanakan secara Elektronik dan masih dilaksanakan secara manual dengan mendaftarkan datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat.

Dengan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik yang diundangkan  sejak 8 April 2020, maka Perment ATR Nomor 9 Tahun 2019 diatas dicabut. Selanjutnya terbit petunjuk teknis sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik tertanggal 29 April 2020. Berdasar Perment ATR/BPN tersebut diatas, sejak 8 Juli 2020 serentak dilaksanakan dan harus diimplementasikan  Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia.

Problema

Berdasar Perment ATR/BPN yang menjadi pengguna layanan sistem Hak Tanggungan Elektronik adalah  pertama PPAT sebagai pejabat yang membuat APHT (Akta Pemeberian Hak Tanggungan). PPAT yang dapat menggunakan sistem HT Elektronik ini adalah PPAT yang sudah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja PPAT pada mitra.atrbpn.go.id dan sudah melakukan validasi data serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat. Jika dalam verifikasi terdapat data PPAT yang tidak sesuai, maka Kantor Pertanahan menghapus data PPAT dari data base mitra kerja dan melaporkan ke Dirjen Hubungan Hukum keagrariaan cq Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT.

Kedua Kreditor, biasanya merupakan institusi keuangan Perbankan dan bisa juga Perseorangan, kreditor dalam pelayanan HT -el adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang piutang tertentu, sama halnya dengan PPAT maka Kreditor yang dapat menggunakan system HT-el adalah kreditor yang terdaftar di aplikasi Mitra Jasa Keuangan pada mitra.atrbpn.go.id dan sudah melakukan validasi data serta telah diverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Problem yang dihadapi para PPAT  dan Kreditor dalam Layanan Hak Tanggungan Elektronik ini antara lain masalah waktu Pengecekan Sertipikat sebelum melakukan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang sering terkendala dengan belum di validasinya Sertipikat Hak Atas Tanah yang dijadikan objek pemberian Hak Tanggungan (bisa tiga hari atau kadang lebih), sehingga PNBP pengecekan tsb baru bisa dibayar sehari setelah validasi selesai.

Problem kemudian akan muncul lagi saat setelah APHT di tandatangani, para pihak selanjutnya didaftarkan melalui sistem elektronik, ganguan server sering muncul saat PPAT mengupload dokumen Akta dan lainnya.padahal PPAT hanya punya waktu 7 hari kerja setelah APHT ditandatangani untuk segera mendaftar dalam system tsb. Dari Kreditor problem yang sering dihadapi karena belum terdaftar dan belum tervalidasi pada system layanan HT Elektronik.

Bahwa tujuan pelaksanaan Pembebanan dengan pemberian Hak Tanggungan secara Elektronik yang harus dilaksanakan serentak secara Nasional tersebut adalah untuk memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik . Selain untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan teknologi.

Kendala banyak dihadapi oleh pengguna layanan Hak Tanggungan Elektronik baik oleh PPAT maupun Kreditor, kelihatan sekali banyak PPAT dan Kreditor yang tidak siap, karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, dalam waktu yang sangat singkat tiba tiba serentak harus dilakukan pembebanan dengan Pemberian Hak Tanggungan secara Elektronik.

Dosen Fakultas Hukum UII
Pandam Nurwulan SH MH Not

 

BERITA REKOMENDASI