Harapan Akan Kemandirian Keluarga Prasejahtera

Editor: Ivan Aditya

FEBRUARI merupakan bulan ‘panen’ pertama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) atau Conditional Cash Transfers (CCT) di tahun 2018. Di bulan itu, masing-masing dari 10 juta KPM akan menerima bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500.000. Sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017, nilai bansos setiap tahunnya ada 2 (dua) macam. Besaran dana Rp 1.890.000 untuk KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan dan kesehatan. Serta Rp 2.000.000 untuk lanjut usia, penyandang disabilitas berat, atau wilayah Papua dan Papua Barat.

Sebagai bantuan bersyarat, setiap KPM PKH tidak serta merta mendapatkan bansos. Selain harus dinyatakan eligible saat validasi, mereka akan diverifikasi secara berkala. Dalam praktiknya, pendamping sosial memverifikasi kehadiran komponen setiap KPM PKH di setiap fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes). Apabila anggota keluarga yang menjadi komponen PKH tersebut dinyatakan komitmen dalam menghadiri fasdik ataupun faskes, maka bansos akan disalurkan. Bagi mereka yang dinyatakan tidak komitmen, maka bansos akan ditangguhkan. Apabila ketidakkomitmenan ini berlanjut hingga tiga tahap (baca: tiga kali tiga bulan) secara berturut-turut, maka KPM tersebut akan dicabut kepesertaannya di PKH.

Pelecut Semangat

Melihat persyaratan yang diajukan, setiap KPM (dan masyarakat luas) memahami bahwa bansos yang diberikan bukan sekadar alat pemanja keluarga prasejahtera. Selama ini, ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa bansos yang diberikan hanya akan membuat KPM bermalas-malasan dalam bekerja. Argumentasinya, karena sudah ada ‘uang pasti’ kisaran Rp 500.000 setiap tiga bulan.

Sambut gayung atas perhatian pemerintah akan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia mesti dilakukan seluruh KPM. Verifikasi faskes, fasdik serta pendampingan bulanan secara berkesinambungan mestinya menjadi pelecut semangat KPM untuk sadar betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan di lingkungan keluarga. Komitmen anggota keluarga KPM dalam menghadiri faskes dan fasdik akan menjadikan keluarga mereka memiliki masa depan yang cerah. Dari sinilah, program PKH bukan saja diharapkan dapat mengentaskan keluarga dari jerat kemiskinan di masa kini, namun juga memutus mata rantai kemiskinan di masa-masa mendatang.

Bansos KPM tiap tiga bulan sekali diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan keluarga bersangkutan. Sementara, keaktifan keluarga dalam mengunjungi faskes dan fasdik diharapkan dapat menjadi modal besar keluarga agar di masa mendatang terdapat generasi muda yang sehat lengkap dengan kemampuan intelektual tinggi. Dengan modal kesehatan dan ilmu pengetahuan, diharapkan keluarga KPM PKH akan mampu mandiri dan melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Kesadaran akan tujuan mulia pemerintah dalam menjalankan program unggulan PKH ini tidak selamanya dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, bahkan KPM. Banyak dari kita justru menganggap bahwa PKH merupakan program bagi-bagi bantuan yang tidak memikirkan kemandirian keluarga KPM. Hal inilah yang menjadikan PKH menjadi rebutan oleh mayoritas rakyat Indonesia dan dianggap sebagai penghamburan uang negara. Padahal hakikatnya hanya stimulus memandirikan dan mengentaskan kemiskinan.

Hingga saat ini, pelaksanaan program unggulan pemerintah ini masih terdapat berbagai kendala. Namun, bermodalkan kerja sama yang solid, semua permasalahan dapat ditangani dengan baik. Hanya saja, pekerjaan rumah (PR) yang paling berat adalah mewujudkan cita-cita mulai, yakni me-revolusi mental setiap KPM. Pendamping PKH kini disebut ‘Pendamping Sosial’ merupakan ujung tombak yang dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan program mulia ini.

Sebagai ujung tombak, kemampuan dan kemauan pendamping dalam mewujudkan citacita mulia bukan berarti tidak terpengaruh faktor dari luar. Mereka akan merasa mampu dan memiliki kemauan melaksanakan tugas mulia apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari kementerian sosial sebagai penaung, pemerintah daerah, maupun masyarakat sekitar. Besar ataupun kecil support akan mempengaruhi hasil kerja pendamping dalam mewujudkan KPM yang mandiri di masa mendatang.

(Anton Prasetyo S SosI. Pendamping Sosial di Kementerian Sosial. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI