Hukum Makar di Negara Demokrasi

Editor: Ivan Aditya

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Metro Jaya DKI Jakarta telah menangkap 11 orang aktivis kritis yang diduga akan melakukan tindakan makar. (Kedaulatan Rakyat, 3/12). Penangkapan 11 orang tokoh kritis ini – kini sebagian sudah dilepas — sempat menjadi tranding topic di media sosial dan memantik perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Pada umumnya publik mempertanyakan tentang kebenaran akan fakta adanya tindakan makar. Namun juga menggugat tentang keganjilan (anomali) demokrasi yang mensyaratkan adanya kebebasan warga negara untuk berserikat dan berpendapat secara kritis dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Makar merupakan istilah hukum yang diadopsi di dalam KUHP yang antara lain dinyatakan melalui Pasal 87 yang mensyaratkan makar dengan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan; Pasal 104 (membunuh, merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan presiden dan wapres memerintah); Pasal 106 (memisahkan diri dari wilayah negara Indonesia); dan Pasal 107 (menggulingkan pemerintah). Konstruksi ketentuan makar dalam keempat pasal ini menegaskan, bahwa makar adalah kegiatan politik yang terorganisasi yang melibatkan sejumlah kalangan dengan paksaan, kekerasan, bahkan membunuh agar suatu dapat memisahkan diri dari NKRI dan menggulingkan kekuasaan politik pemerintahan yang telah berkuasa secara sah dengan paksa.

Asumsi Politik

Karena itu makar merupakan tindakan politik yang berakibat pada pelanggaran terhadap hukum pidana. Pembuktian kebenaran akan tindakan makar juga harus berdasarkan konstruksi Pasal 184 KUHAP. Tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi politik karena makar adalah tindakan hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara yang sah.

Makar ini identik dengan kudeta yang merupakan tindakan politik perubahan cepat, radikal, menyeluruh dan berjangka pendek, dengan menyingkirkan seluruh sistem bernegara lama untuk digantikan dengan sistem bernegara yang baru. Makar identik dengan kudeta yang acap kali disertai dengan kekerasan dan korban yang banyak diakibatkan oleh situasi anomie yakni sebuah situasi kekosongan sistem, karena sistem lama telah hilang karena revolusi, namun sistem baru belum ditemukan secara mapan. Situasi ini acapkali mendorong lahirnya ketidakpastian politik dan dalam situasi yang transisi dari era lama menuju era baru.

Menurut Thomas H Greene (1974) sejak tahun 1960-an makar yang berhasil menggulingkan pemerintah hanya dapat melalui jalan revolusi sebagai perubahan yang relatif mendadak dan signifikan. Adapun elemen-elemen dasar revolusi politik adalah, adanya (1) pemimpin progresif baik individu maupun kolektif; (2) adanya partai progresif yang mampu menjalani peran sebagai partai pelopor (avant garde), (3) adanya elemen ideologi; (4) adanya metode dan perangkat aksi dan dukungan eksternal.

Elemen ‘Cyber’

Karena itu, tindakan makar sepanjang memenuhi prasyarat ini besar kemungkinan akan berhasil menggantikan pemerintah yang sah. Jika tak dapat memenuhi persyaratan ini kecil kemungkinan akan berhasil. Jika merujuk pada situasi politik mutakhir akhir-akhir ini jelas tak terjadi. Itulah sebabnya dugaan tindakan makar pada 11 orang tokoh kritis yang ditangkap Polda Metro Jaya ini perlu dibuktikan secara hukum kebenarannya.

Di era demokrasi berbasis internet ini sesungguhnya semua tindakan warga negara dapat dipantau melalui elemen-elemen cyber dan akuntabilitas setiap kegiatan politik warga negara atau sekelompok warga negara dapat dikontrol oleh publik. Jadi dugaan tindakan makar oleh 11 tokoh kritis ini harusnya di baca dalam dua konteks: Pertama, mungkin saja kegiatan politiknya selama ini hanyalah merupakan bentuk kritik keras terhadap pemerintahan yang sah. Kedua, tak menutup kemungkinan pula bahwa kegiatan politiknya selama ini hanyalah merupakan tindakan provokatif yang berpotensi menebar kebencian terhadap pemerintah melalui media sosial. Keduanya tak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan makar.

(Dr Agus Riewanto SH MA. Pengajar Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 14 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI