Ikatan Kebangsaan

Editor: Ivan Aditya

‘KUAT lilit karena simpulnya’. Begitu ungkapan bahasa Melayu. Maksudnya, betapa penting peran pemimpin bagi lembaga atau organisasi. Bersatu atau bercerainya warga ditentukan kebajikan dan kearifan sang pemimpin.

Upaya Presiden Joko Widodo sebelum dan setelah demonstrasi 4-11-2016, dengan menemui pemimpin ormas-ormas Islam, ketua parpol pendukung pemerintah, dan kesatuan di TNI/Polri memperlihatkan kehendak baik untuk mengencangkan (kembali) ikatan kita sebagai bangsa.

Langkah presiden patut dipuji sebab menyentak kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Di tengah munculnya (kembali) kesadaran tentang pentingnya hasrat bersatu dan menyatu sebagai bangsa, apa yang dapat kita refleksikan dari peristiwa akhir-akhir ini?

Setiap bangsa memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing. Terbentuknya bangsa Indonesia berawal dari perasaan yang sama sebagai bangsa terjajah. Pada 1930-an, Soekarno meneriakkan ajakan ini :

“Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena kita ingin hidup lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena “ideaal” saja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup minimum seni dan cultuur. Pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagianbagiannya dan cabang-cabangnja.”

Ajakan itu diulang pada peringatan HUT XIV Kemerdekaan Indonesia, 17-8-1959, dalam amanat ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ (rediscovery of our revolution). Berkali-kali Soekarno menggunakan kata ‘kita’ yang didekatkan dengan ‘kesengsaraan’, ‘hidup lebih layak dan sempurna’, ‘cukup makanan’, ‘cukup pakaian’, ‘cukup tanah’, ‘cukup perumahan’, ‘cukup pendidikan’, ‘cukup seni dan cultuur’, serta ‘perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagiannya dan cabang-cabangnya’.

Perasaan senasib-sependeritaan itu menjadi embrio ikatan kebangsaan Indonesia. Keduanya terus menguat sehingga terbentuk semangat cinta bangsa (nasionalisme) dan keberanian membela negara (patriotisme). Berkat nasionalisme dan patriotisme itu, lahir negara-Bangsa Indonesia pada 17-8-1945.

Pertanyaannya, masih adakah perasaan senasib-sependeritaan itu? Perasaan itu nyaris hilang. Maraknya korupsi dan pungli, misalnya, menunjukkan pihak-pihak yang justru menjajah sesama anak bangsa. Indonesia telah 71 tahun merdeka, tetapi pekerjaan utamanya justru mengurusi aparatnya yang korup dan pemeras. Tindakan mereka telah merongrong kewibawaan negara di mata rakyatnya.

Mengelola kebangsaan di masa sekarang tidak mudah. Selain korupsi dan pungli, berbagai tantangan menghadang di depan mata. Pertama, kemiskinan. Maret 2016 Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta, atau 10,86% dari populasi. Meskipun turun 0,50 juta dibanding September 2015 (sebesar 28,51 juta, atau 11,13%), jumlahnya masih tinggi. Kemiskinan melahirkan kesenjangan dan kecemburuan sosial yang mudah disulut menjadi pertentangan kelas.

Kedua, kebodohan. Kebodohan membuat masyarakat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebutuhan bersama sebagai bangsa. Aksi demonstrasi yang anarkis, misalnya, pasti menyurutkan minat investor asing ke Indonesia. Padahal bangsa Indonesia sedang memerlukan stabilitas politik agar perekonomian dapat bertumbuh pesat. Ketiga, fanatisme agama. Bhinneka Tunggal Ika pasti sudah kita hafal, tapi enggan mewujudkannya. Merit system yang mengutamakan prestasi sulit diterapkan di negeri ini karena kita mementingkan kesamaan agama.

Keempat, diskriminasi. Misalnya, pembangunan hanya terpusat di Jakarta dan Jawa. Akibatnya, daerah-daerah merasa menjadi sapi perah: disedot kekayaannya, tetapi tak merasakan buahnya. Syukur Presiden Jokowi telah memprioritaskan pembangunan ke Indonesia Timur, termasuk dengan kebijakan satu harga untuk berbagai komoditas penting. Kelima, gangguan media sosial. Hadirnya media sosial dalam bentuk instagram, line, twitter, whatsapp sungguh mengganggu. Kebenaran menjadi liar karena setiap orang bebas menyebarkan informasi. Maka sungguh bijaksana diberlakukannya UU ITE terbaru sejak 28-11-2016. Negara tidak semestinya ditaklukkan oleh informasi-informasi yang tak bertanggung jawab.

Dalam lambang negara kita, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dicengkeram kuat dua kaki Garuda. Artinya, semboyan itu memandu arah terbang Sang Garuda. Semoga kita sebagai bangsa bersedia dipandu oleh semboyan itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

(Dr P Ari Subagyo. Dekan FS USD Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 30 November 2016)

BERITA REKOMENDASI