Ilmuwan Sosial dan Politik Pembebasan

Editor: Ivan Aditya

PERJALANAN panjang nan kolosal Indonesia sebagai masyarakat dan bangsa terus diwarnai aneka problema fundamental dalam multi bidang yang menghambat perwujudan janji-janji kemerdekaan. Seperti refleksi puitik Goethe, wir tasten ewig an problemen. Tak henti-hentinya kita dirundung masalah. Pertanyaannya, ketika publik mengalami masalah, bagaimana para ilmuwan sosial harus mengambil posisi?

Dimanapun basis pijaknya, para intelektual ilmu-ilmu sosial mesti mampu menjadi bagian terbesar dari solusi atas masalah masyarakat dalam berbagai lapis melalui politik pembebasan. Mereka harus mengoptimalkan kuasa guna mengejawantahkan elemen liberasi-meminjam ilmu sosial profetik Kuntowijoyo-atau etika pembebasan-mengutip Soedjatmoko-melalui instrumentasi kekuasaan maupun gerakan masyarakat sipil dalam rangka mewujudkan kepentingan publik untuk keluar dari masalahmasalah mendasar mereka.

Secara faktual, masyarakat sebagai sebuah entitas selalu berhadapan dengan kemiskinan, eksploitasi, dominasi struktur penindas dan merunut Gramsci-hegemoni kesadaran palsu. Ilmu sosial dan ilmuwannya harus mampu menjadi aktor utama dalam gerakan pembebasan masyarakat dari aneka determinan yang mendegradasi mereka sebagai individu dan unit sosial ke dalam posisi lemah (dla’if) dan terasing (alienated).

Dua Krisis

Politik pembebasan mengandaikan para ilmuwan sosial memiliki kapasitas untuk (atau bahkan telah) mengatasi dua krisis yang melingkupi dirinya. Pertama, krisis ilmu sosial dan ilmuwan sosial karena ketidakmampuan membela dan mempertahankan otonomi dirinya sendiri (Dakhidae, 2003). Otonomi merupakan salah satu elemen pokok dari tanggung jawab keilmuan ilmuwan sosial. Dalam perspektif politik, ilmuwan sosial selalu berhadapan dengan struktur kekuasaan yang menginstrumentasi kontrol terhadap pikiran, monopoli interpretasi hingga jebakan pesanan tema dan metode penelitian sosial.

Belajar dari keberhasilan ilmuwan Barat (baca: Eropa) untuk mewujudkan aufklarung dengan motto ‘sapere aude!’ (beranilah memakai akal budimu sendiri!), ilmuwan Timur memiliki energi lebih besar untuk menegakkan otonominya melalui spiritualisme dan rasionalisme sekaligus. Spiritualisme akan memberikan fondasi kokoh bagi rasionalisme sebagai paradigma sekaligus metodologi utama dalam misi dan praksis ilmiah.

Kemampuan ilmu dan ilmuwan sosial dalam menegakkan otonomi dirinya akan sangat menentukan derajat kemerdekaan (independence) dan kebebasan (freedom) yang mungkin dicapai. Kemerdekaan dan kebebasan adalah luaran ultima dari ‘pembebasan dari rasa tak berdaya dan dari ketergantungan’ dari rasa cemas dari rasa keharusan untuk mempertanyakan apakah tindakan-tindakan mereka diizinkan atau tidak diizinkan oleh wewenang yang lebih tinggi ataupun oleh adat kebiasaanî (Soedjatmoko, 1980).

Kedua, krisis ilmu sosial dan ilmuwan sosial gegara kegagalan positioning dirinya dalam lingkup keilmuan dan dalam interaksinya dengan politik kekuasaan. Menurut Ignas Kleden (1984), dalam lingkungan keilmuannya cendekiawan sosial memiliki tiga fungsi instrumental; sebagai intelektual, ilmuwan, dan teknikus. Sebagai seorang intelektual, ilmuwan sosial akan selalu mempertahankan dialognya secara terus menerus dengan masyarakat sekitar dalam suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. Sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoretis dan memperlebar keterbukaannya terhadap segala alternatif, perspektif dan temuan baru dalam bidang keahliannya. Sebagai teknikus, seorang ilmuwan akan selalu menjaga dan mengasah keterampilannya dalam menggunakan berbagai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang ditekuninya.

Ilmuwan Sosial dan Kekuasaan

Positioning ilmuwan sosial di hadapan politik kekuasaan akan menjadi salah satu faktor kunci yang akan menguji apakah dirinya berhasil dalam membangun otonomi diri dan keilmuannya serta dalam menunaikan mandat politik pembebasan masyarakat dari segala jeratan masalah, atau sebaliknya, mereka akan kehilangan arah di tengah kekuatan korporatis struktur negara dan modal. Bagi mereka terdapat alternatif biner; mengambil jarak atau menjadi bagian dari kekuasaan.

Ketika begitu banyak ilmuwan sosial menjadi bagian dari kekuasaan dan pemerintahan, sebagian besar lainnya harus terus berada di luar politik kekuasaan dan struktur pemerintahan, untuk mendampingi masyarakat secara intensif dan memberikan keseimbangan struktural dan fungsional dalam relasi masyarakat dengan negara. Namun demikian, dua alternatif tersebut hanyalah instrumen saja dari sebuah idealisme ilmuwan sosial sebagai intelektual, yaitu membebaskan masyarakat dari penjajahan struktural yang membuat mereka lemah dan terasing.

Kedua jalur tersebut merupakan pilihan subjektif. Namun, idealisme, visi, dan misi intelektual akan menjadi kompas bagi para ilmuwan sosial, baik mereka yang terlibat dalam maupun mereka yang menghindari bagian langsung dari politik kekuasaan. Hal itu akan menjadi pembeda (identifier), sekaligus penyelamat mereka dari dua tragedi; gagal membangun otonomi diri dan urung membebaskan masyarakat.

(Halili MA. Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 14 September 2016)

BERITA REKOMENDASI