Indeks Negara Baik

Editor: Ivan Aditya

SIMON Anholt, seorang guru besar kehormatan University of East Anglia Inggris pernah merilis hasil penelitiannya mengenai Good Country Index 2015 atau Indeks Negara Baik. Penelitian dilakukan di 163 negara di dunia dengan berpijak pada gagasan kosmopolitanisme yakni adanya tanggung jawab negara atau warga suatu negara tidak berhenti pada garis batas terluarnya, akan tetapi juga kontribusi negara terhadap warga dunia secara umum. Penelitian yang dilakukan Simon Anholt menggunakan 7 (tujuh) indikator utama yaitu: keilmuan dan teknologi, budaya, perdamaian dan keamanan internasional, planet dan iklim, kemakmuran dan persamaan, kesehatan dan kesejahteraan, dan keteraturan dunia.

Dari indeks tersebut Indonesia menempati urutan ke-83 di antara 163 negara yang disurvei. Hasil ini tentunya cukup melegakan meski tidak bisa dibilang membanggakan. Karena jika diukur menggunakan indikator utama yang lebih spesifik seperti keilmuan dan teknologi, Indonesia menempati urutan ke 160 diantara 163 negara.

Adapun ketika melihat dua indikator yang lain yakni: perdamaian dan keamanan internasional serta kemakmuran dan persamaan, masing masing menempatkan Indonesia diurutan ke-19 dan 35. Keberadaan Indeks Negara Baik ini tentunya cukup menarik untuk dijadikan pisau analisis atau data pembanding atas situasi kenegaraan yang selama ini kita alami.

Jika merujuk pada hasil indeks tersebut salah satu problematika atau kelemahan dari bangsa Indonesia yakni pada sisi keilmuan dan teknologi. Bisa dikatakan perkembangan keilmuan dan teknologi kita masih stagnan atau bahkan ketinggalan dari negara-negara lain. Dan peringkat ke-160 jelas menandakan bahwa proses produktivitas keilmuan dan teknologi Bangsa Indonesia benar-benar buruk (parah). Terlepas dari indeks tersebut, perlu kita mengedepankan nalar kritis, apakah benar proses produktivitas keilmuan kita benar-benar mandheg?. Tentunya hal tersebut perlu disandingkan dengan kebijakan negara untuk meningkatkan kualitas keilmuan yang salah satunya diukur dari keluaran riset baik pada konteks teknologi tepat guna maupun sumbangan teori-teori baru. Dimana tidak bisa kita pungkiri alokasi anggaran untuk riset di universitas belumlah maksimal untuk menunjang proses peningkatan kualitas keilmuan kita.

Simon Anholt menggunakan 7 (tujuh) komponen untuk menyusun indikator keilmuan dan teknologi diantaranya: jumlah mahasiswa internasional, ekspor jurnal internasional, publikasi internasional, peraih hadiah nobel, dan paten. Kalau kita cermati ketujuh komponen tersebut, sekilas dapat kita simpulkan bahwa komponen inilah yang pada dasarnya digunakan sebagai acuan dalam melekatkan label world class research university atau universitas riset berkelas internasional.

Secara akademis tentunya tidak ada persoalan dalam indikator atau komponen yang digunakan sebagai dasar penyusunan indeks tersebut, utamanya pada persoalan keilmuan dan teknologi. Akan tetapi jika kita kembalikan pada alur pemahaman pendidikan nasional seharusnya kita tidak perlu khawatir, dalam artian sebenarnya proses keilmuan kita tidak sedang mandheg (stagnan) sepenuhnya. Dan seturut dengan yang dimaksud dengan internasionalism bukan hanya dimaknai secara kuantitatif jumlah mahasiswa internasional, jurnal terindeks internasional (scopus), dan publikasi internasional. Persoalan kita sebenarnya adalah ketidakmampuan perguruan tinggi untuk mengekspor pemikiran-pemikiran indegenous dari para pemikir Indonesia, seperti misalnya keilmuan Pancasila. Secara basis epistemologis, axiologi, dan ontologi Pancasila bisa dikatakan sebagai konsep keilmuan.

Adanya rilis Indeks Negara Baik merupakan keniscayaan atas gambaran suatu negara. Hikmah dari itu semua kita bisa melihat ke dalam sekaligus mengevaluasi sampai sejauhmana capaian kita. Bangsa ini sepertinya perlu melihat kembali indikator perdamaian dan keamanan serta kemakmuran dan persamaan. Karena dewasa ini kita sering digemparkan dengan kasus terorisme, radikalisme dan tindak intoleran dengan mengatasnamakan SARA. Disini tampak perbedaan antara das sein dan das sollen.

Penerimaan atas hasi Indeks Negara Baik pada satu sisi juga perlu diimbangi dengan nalar kritis seluruh elemen bangsa agar tidak terjebak pada deratan angka yang bisa jadi tidak sepenuhnya benar atau menggambarkan kondisi sosial-budaya Bangsa Indonesia. Apapun yang terjadi Bangsa Indonesia perlu merevitalisasi dan merekontruksi kembali dirinya sesuai Pancasila. Sehingga tidak mudah terjebak pada parameter yang tidak sesuai dengan sosio-kultural kita.

(Agung SS Widodo MA. Peneliti sosial-politik Pusat Studi Pancasila UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 18 September 2017)

BERITA REKOMENDASI