Indonesia Memang Pengimpor Beras

Editor: Ivan Aditya

SEKARANG sedang ramai dibicarakan harga beras di pasaran yang melonjak cukup tinggi sehingga meresahkan masyarakat bergolongan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah telah melakukan operasi pasar beras secara nasional. Meskipun beras yang digunakan untuk operasi pasar itu laris manis, harga beras di pasar masih tetap mahal. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand dalam rangka agar dapat menurunkan harga beras di pasaran.

Harian Kedaulatan Rakyat (15/1) memuat pernyataan berupa harapan ketua MPR RI Zulkifli Hasan, agar pemerintah mengoptimalkan stok beras yang ada pada Perum Bulog untuk menurunkan harga beras. Diharapkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengimpor beras, mengingat pada Februari nanti mulai memasuki panen raya padi. ”Kalau mau impor beras, jangan didatangkan di dalam negeri, tetapi taruh dulu di luar negeri. Karena kalau masuk dan bersamaan dengan panen raya maka harga beras bisa hancur” kata Zulkifli Hasan di Solo.

Banyak kalangan yang sebenarnya tidak mengetahui kondisi nyata di lapangan, tetapi membuat pernyataan: ”tidak perlu mengimpor beras karena Indonesia sebagai negara agraris”. Banyak pejabat di pusat melontarkan pernyataan bahwa produksi beras nasional melimpah sehingga tercapainya tingkatan swasembada beras. Hal ini tampak jelas bahwa pernyataan tercapainya swasembada beras itu merupakan ‘politik pencitraan’.

Rekayasa

Perlu dicatat dalam sejarah, bahwa Indonesia baru sekali mencapai tingkatan swasembada beras pada tahun 1984, pada masa pemerintahan Orde Baru. Swasembada beras tercapai setelah melalui program pembangunan spektakuler berupa rekayasa sosial dan rekayasa ekonomi secara nasional. Berbagai macam teknologi budidaya padi telah dilakukan yaitu berawal dari sistem Bimas, Inmas, Insus, dan yang terakhir adalah Suprainsus. Akhirnya, Indonesia mencapai tingkatan swasembada beras pada tahun 1984, dan Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan internasional dari Food Agriculture Organization (FAO). Mengingat sebelumnya merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Sayangnya, setelah 1984 Indonesia kembali menjadi pengimpor beras. Karena hasil produksi beras nasional semakin merosot dan meninggalkan kondisi adanya tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar sekitar Rp 5 triliun yang sebagian besar berada di tangan petani. Tunggakan KUT tersebut akhirnya diputihkan oleh pemerintahan Presiden SBY.

Data produksi beras nasional yang dikemukakan BPS sampai saat ini memang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini terungkap dari hasil kajian yang dilakukan pakar perberasan Prof Muhammad Husen Sawit (27 Mei 2014). Telah terjadi kelebihan perhitungan produksi beras nasional sebesar 30,26%. Total produksi gabah yang digiling sebesar 32,9 juta ton gabah kering giling (GKG) yang setara dengan 20,6 juta ton beras. Sedang stok gabah yang berada di penggilingan padi, pada petani, dan Perum Bulog diperkirakan maksimum 10 juta ton. Dengan demikian jumlah produksi GKG adalah sebanyak 42,9 juta ton. Sementara BPS (Badan Pusat Statistik) menghitung produksi gabah nasional sebesar 67,3 juta ton GKG, sehingga terjadi kelebihan perhitungan produksi gabah nasional yang dilakukan BPS sebesar 24,9 juta ton GKG.

Tantangan Berat

Sudah sangat mendesak agar kita semua memikirkan masalah perberasan nasional untuk dapat diambil solusi yang objektif dan realistis. Sehingga dapat mengantisipasi tantangan yang sangat berat mengenai perberasan nasional. Tantangan-tantangan berat itu adalah sebagai berikut : (1) Lahan pertanian basah umbuk tanaman padi semakin cepat menyempit akibat beralih fungsi. Alih fungsi sudah mencapai lebih dari 150.000 ha pertahun. Data dari FAO 2004 menyebutkan bahwa luas lahan basah di Indonesia tinggal seluas 354 meterpersegi per kapita pada jumlah penduduk sebanyak 220 juta jiwa.

(2) Hasil Sensus Pertanian tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah petani Indonesia telah berkurang sebanyak 5 juta petani. (3) Hanya bertani saja, petani tidak bisa hidup sejahtera; anak keturunan petani tidak suka bekerja sebagai petani; tenaga kerja buruh tani semakin langka di pedesaan. (4) Perkembangan jumlah penduduk Indonesia sebagai konsumen beras semakin sulit dikendalikan.

(Hatta Sunanto. Magister Ekonomi Pertanian, Pengamat Perberasan Nasional Sejak 1980. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 19 Januari 2018)

BERITA REKOMENDASI