Interoperabilitas Penanganan Covid-19

Editor: KRjogja/Gus

SETELAH satu bulan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus korona, jumlah kasus sebaran semakin tinggi. Sebaran daerah pun semakin luas. Pelbagai upaya telah dilakukan Gugus Tugas, mulai imbauan social distancing, phisical distancing, PHBS, pembubaran kerumunan massa hingga respons penanganan oleh fasilitas kesehatan rumah sakit.

Namun, bagaimana penanganan didaerah? Kembali pada status bencana.Maka saatnya untuk melakukan interoperabilitas seluruh sistem penanganan darurat, kerja sama dalam satu kawasan, serta sinergi multi pihak. Agar penanganan darurat berjalan terpadu komprehensif, dan tidak saling menyalahkan antar kepala daerah.

Gugus Tugas

Ditunjuknya Kepala BNPB dan Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD (ex officio) sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas, diharapkan akan mempercepat penanganan bencana non alam ini dengan terkoordinasi dan sinergis lintas kementerian/lembaga dan daerah. Gugus Tugas dapat menjalankan proses penanganan darurat secara utuh, termasuk menggunakan kemudahan akses dalam bidang fiskal, perizinan, imigrasi, logistik, pengadaan barangdan jasa.

Bahkan pengerahan sumberdaya manusia, hingga memberikan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. Begitu besarnya kewenangan penanganan darurat bencana harus dimaknai sebagai peluang untuk mempercepat kerja di luar kebiasaan, tanpa birokrasi. Kontribusi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana, sebagaimana penanganan bencana alam yang pernah terjadi. Tidak hanya pemerintah. Dibutuhkan peran dan kontribusi organisasi masyarakat sipil, ForumPRB, PMI, swasta, dan relawan untuk penanganan tanggap darurat.

Termasuk sama pentingnya terlibat dalam struktur gugus tugas sebagai wujud kontribusi dalam skema ‘pentahelix’ Langkah pencegahan telah dilakukan pemerintah daerah hingga Rukun Tetangga. Warga masyarakat dari luar daerah diwajibkan melaporkan keberadaan dan kondisi kesehatan secara mandiri pada tenaga kesehatan. Juga isolasi mandiri. Bahkan langkah ekstrem di banyak kampung menerapkan penutupan lokal bagi para pendatang.

Realita ini merupakan fenomena saling tidak percaya antar warga yang takut desanya terjangkiti virus. Namun langkah tersebut belumlah cukup untuk menekan penyebaran virus korona. Perlu kerja sama lintas wilayah antara kota asal dan daerah tujuan. Misal DKI Jakarta dengan Jawa Tengah dan DIY, karena karantina wilayah tidak ditetapkan. Para pekerja seharusnya tidak boleh meninggalkan DKI Jakarta tanpa melakukan tes kesehatan. Selanjutnya daerah tujuan melakukan kembali tes kesehatan dan pendataan mobilisasi pada semua pintu masuk : terminal, stasiun, bandara bahkan pintu perbatasan darat.

Kartu Sembako

Menghadapi arus mudik, perlu disiapkan tempat karantina kesehatan yang diamanatkan UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Misal memanfaatkan badan/balai/pusat pelatihan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, asrama haji, bahkan hotel.
Fasilitas tersebut juga diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang saat ini mengalami penolakan untuk pulang ke kediamannya. Karena ada kekhawatiran warga, mereka carrier virus. Tak jarang mereka juga mengalami kekerasan psikologis.

Pemerintah mengalokasikan Rp 10triliun untuk skema perlindungan sosial bagi pekerja harian yang kehilangan penghasilan dengan memberikan kartu PraKerja selama 3-4 bulan dan para pengusaha mikro yang kehilangan omzet. Selain itu mengalokasikan Rp4,5 triliun bagi penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan.

Apakah jaminan perlindungan tersebut memadai, tanpa adanya skema perlindungan sosial yang berkelanjutan? Perlu langkah nyata bersama semua masyarakat dan keterpaduan sistem operasi yang saling mendukung, untuk mencegah semakin meluasnya keterpaparan pandemi Covid-19. Ini tidak dapat lagi dengan sistem kerja pada kondisi normal dan zona nyaman. Di DIY, gotong royong dan kewaspadaan seluruh masyarakat harus lebih ditingkatkan. Apalagi, mengingat aktivitas vulkanik Gunungapi Merapi meningkat.

Untung Tri Winarso, MSi.
Direktur Kantor Perkumpulan Lingkar, Koordinator Bidang Pendidikan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Forum PRB DIY.

BERITA REKOMENDASI