Jalan Bebas Iklan

Editor: Ivan Aditya

HARIAN KR beberapa waktu lalu menurunkan liputan berjuluk ‘Perda Akan Jadi Payung Hukum: Iklan di Jalan Provinsi Akan Ditertibkan’. Diwartakan juga, DPRD DIY tengah membahas Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Bagi DPRD DIY, Raperda tersebut menjadi penting mengingat penempatan serta pemasangan iklan komersial luar ruang dan papan informasi di ruang publik melanggar aturan.

Ketua Pansus Raperda tersebut, Anton Prabu Semendawai seperti dikutip KR, menengarai 200 iklan komersial luar ruang dan papan informasi di jalan milik provinsi menyimpang. ‘Pemasangan tidak sesuai aturan berpotensi mengganggu keamanan pengguna jalan dan konstruksi jalan,’ papar Anton. Ditambahkannya, banyak iklan komersial luar ruang memakai bahu jalan. Contohnya Jalan Kaliurang. ‘Tujuan Perda ini untuk menjamin keamanan konstruksi jalan, keamanan fungsi jalan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.’

Niat baik DPRD DIY membahas Raperda tersebut perlu disengkuyung. Hal ini penting. Karena keberadaan iklan komersial di wilayah Pemda DIY sudah menjadi sampah visual. Pemkot Yogyakarta memiliki Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sayangnya perda tersebut menjadi impoten saat menghadapi kelakuan buruk penebar sampah visual.

Ruang publik Kabupaten Sleman, secara visual lebih mengerikan. Pemkab Sleman kebingungan bahkan tidak bernyali saat berhadapan dengan teroris visual yang rajin menebar sampah visual iklan komersial. Hingga hari ini, Pemkab Sleman memberhalakan iklan komersial sebagai andalan sektoran pendapatan asli daerah. Hal sebangun mengemuka di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo.

Atas dasar terpaan teror sampah visual, seyogianya ‘jalan provinsi’ di wilayah Pemda DIYdibebaskan dari cengkeraman iklan komersial luar ruang. Billboard, baliho, poster, rontek, spanduk, dan umbul-umbul tidak diperkenankan dipasang di jalan provinsi. Demikian juga televisi layar lebar yang dianggap menjadi solusi mengurangi karut marut iklan luar ruang, sebaiknya juga dilarang. Mengapa? Dengan munculnya gambar berjalan dalam televisi layar lebar justru menyilaukan mata serta mengganggu konsentrasi pengemudi mobil dan sepeda motor.

Di sudut lain, bagi sebagian besar masyarakat, titik sentuh pemasangan iklan komersial luar ruang, justru antiklimaks. Masyarakat terjajah keberadaan iklan komersial luar ruang yang ditengarai mengalami obesitas komunikasi visual. Akibatnya masyarakat kehilangan aspek estetika dan ekologi visual di ruang publik. Masyarakat terhambat kemerdekaan visualnya, karena indra pandang miliknya terhalang sampah visual iklan komersial yang ditebarkan di ruang publik. Ujung ekstremnya, masyarakat terganggu kemerdekaan visualnya ketika menikmati pemandangan alam karunia Tuhan.

Melihat realitas sosial yang berkembang di akar rumput, raperda tersebut harus mampu memberi jalan keluar guna mengatasi perkembangbiakan teroris visual yang rajin menebar sampah visual di ruang publik. Anggota dewan yang bertugas membahas raperda tersebut harus berani menjadikan ruang publik tetap menjadi milik publik. Keberadaan ruang publik harus dikawal sedemikian rupa agar tidak diprivatisasi dan dikuasai merek dagang, partai politik dan caleg.

Raperda tersebut harus mengatur dan menerapkan hukuman yang sepadan bagi tukang pasang iklan komersial luar ruang apabila diketahui melanggar aturan. Raperda tersebut harus mengatur dan memberikan hukuman yang adil bagi biro iklan, event organizer, pengusaha iklan luar ruang, dan produsen yang kedapatan melanggar penempatan iklan luar ruang. Raperda tersebut harus mengatur dan mengikat keseragaman perangkat hukum serta kesamaan persepsi parapihak terkait dengan penempatan dan pemasangan iklan luar ruang.

Terpenting dari pembahasan raperda tersebut, bagaimana upaya anggota dewan dan pemerintah untuk membebaskan jalan provinsi dari dominasi iklan komersial luar ruang. Anggota dewan akan lebih mulia ketika menjalankan kerja legislasinya senantiasa memperhatikan hak sipil masyarakat agar terbebaskan dari radiasi teror visual yang disebabkan tebaran sampah visual iklan komersial di ruang publik. Jika hal itu berhasil diwujudkan, semakin memperkokoh keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Dr Sumbo Tinarbuko. Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual, FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 16 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI

Perang Tagar

4 Mei 2018

Gaya Gangu Visual

6 April 2018

Kolaborasi Kreatif

23 Desember 2017

Budaya Miskomunikasi

16 November 2017