Jalur Perseorangan dan Realita Politik Pilkada

Editor: Ivan Aditya

TAHAPAN penyelenggaraan Pilkada 2017 memasuki jadwal penyerahan syarat dukungan calon peserta perseorangan. Untuk jabatan gubernur dan wakil gubenur tanggal 3-7 Agustus 2016 ke KPU Provinsi. Sementara untuk posisi bupati-wakil bupati dan walikota – wakil walikota, tanggal 6 – 10 Agustus 2016 ke KPU Kabupaten/Kota (PKPU No 3/2016).

Mencermati kontestasi politik lokal pada beberapa hari terakhir ini memang cukup menarik, terutama di jalur perseorangan. Berbeda dengan suasana pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2017 marwah panggung politik kita dihidupkan oleh spirit kesukarelaan masyarakat sipil yang kemudian bermetamorfosa menjadi gugus kerja yang disebut sebagai relawan. Aroma untuk membangun gerakan sipil nonparpol sempat menimbulkan kesan bahwa depolitisasi seolaholeh menjadi roh baru peta demokrasi kekinian bangsa ini. Meski akhirnya tidak terbukti. Paling tidak ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang semula akan maju lewat jalur perseorangan di Pilkada DKI Jakarta 2017, pada saatsat akhir jelang tahapan syarat dukungan, akhirnya memutuskan untuk maju lewat jalur partai politik.

Dukungan

Politik ternyata bukan garis linear yang tak bertepi. Artinya, realita yang dihimpun dari pengalaman yang matang cenderung lebih dipilih dibanding oleh asumsi yang kendati telah diniatkan jadi sebuah gerakan besar sekalipun. Pilihan Ahok untuk menggunakan jalur partai politik menuai pro dan kontra. Ada sementara pihak yang kemudian menganggap Ahok tidak konsisten dan masih kurang ‘pede’di jalur perseorangan. Padahal relawan ‘Teman Ahok’ telah melansir pernyataannya di media bahwa pihaknya telah berhasil mengumpulkan 1 juta lebih fotokopi KTP. Yang akan digunakan untuk memenuhi syarat dukungan diverifikasi faktual dan administrasi.

Secara matematis dan statistik angka 1 juta itu jauh di atas angka minimum dukungan 532 ribu. Angka itu diprediksi bakal aman kendati melewati verifikasi faktual yang ketat. Sebaliknya beberapa pengamat politik mengatakan langkah Ahok menggunakan jalur parpol adalah langkah yang tepat, dengan berbagai pertimbangan tak pelak jika kemudian parpol yakni Nasdem, Hanura dan Golkar, berhasil meminangnya. Secara normatif administratif, gabungan kursi yang dimiliki ketiga parpol di DPRD DKI Jakarta itu telah memenuhi syarat. Ahok barangkali telah menyimpan sebuah strategi khusus.

Kondisi yang sama juga dialami Garin Nugroho di Yogyakarta. Ikhtiar yang telah dilakukan para relawan yang tergabung dalam Joint, konon hanya mampu mengumpulkan 4 ribu fotocopy KTP, yang tentu saja masih jauh dari angka minimum dengan berbagai alasan yang bisa dipahami, relawan Joint menyatakan untuk tidak melanjutkan tahapan ini.

Dua Fenomena

Apa yang bisa dipetik dari dua fenomena politik di atas? Undang-undang telah menyediakan panduan, cara dan mekanisme. Peraturan KPU menjabarkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun realita politik adalah ranah yang dibangun oleh kerja-kerja politik dan peristiwa kekinian yang penuh dengan berbagai pertimbangan.

Realita politik adalah fenomena yang muncul agar tak terjadi kevakuman dan kesenyapan. Bukan kemudian ingin menyatakan bahwa demokrasi akhirnya hanya menemukan ‘rumah’ yang disebut parpol, dan kemudian seolah menafikan adanya jalur perseorangan. Sementara realita politik lainnya justru secara masif (ideologis ) masih berharap adanya warna lain dalam mekanisme suksesi memilih pemimpin lokal. Ada spirit yang harus diterima sebagai realita pula.

Kita juga pernah punya kepala daerah dari jalur perseorangan. Konstelasi politik yang sempat melahirkan euforia sebuah gerakan empati dan emosional terhadap jalur perseorangan, adalah bahasa realita politik kesementaraan yang mengatakan ada deparpolisasi. Ini juga realita yang harus diterima, meski orang tidak harus melihat sejauh mana efektivitas dan keberhasilannya. Meski orang juga tidak perlu berteriak, bahwa pengkerdilan politik dilakukan oleh sementara elite, karena belum begitu yakin dengan adanya teori antikemapanan.

Realita membuktikan bahwa pergerakan dan determinasi politik di negeri ini tetap saja dinamis, terutama demokrasi lokal jelang Pilkada 2017. Banyak hal yang bisa dibaca dari pergerakan politik lokal. Hanya persoalannnya pendidikan politik di negeri ini tidak cukup massif dan terasa prematur.

(Budhi Wiryawan. Pengamat politik dan sosial kebudayaan)

BERITA REKOMENDASI