Jaminan Keruangan Bagi Nelayan Tradisional

Editor: Ivan Aditya

INDONESIA merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, dengan laut seluas 3.544.743 km2 dengan 13.266 pulau (BPS, 2017). Hal tersebut menunjukkan terdapat potensi ekonomi yang besar dari berbagai macam sumberdaya di laut. Berbagai potensi sumberdaya antara lain perikanan, garam, kegiatan perhubungan serta pariwisata. Kontribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 sebesar 2 % (BPS, 2017), masih dibawah sektor tanaman pangan dan perkebunan.

Hanya saja, luasnya laut dan beragamnya potensi tidak menjamin kesejahteraan bagi pelaku ekonominya. Nelayan tradisional sering dipersepsikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Masih banyak permasalahan dialami oleh nelayan tradisional antara lain minimnya keterampilan, sarana prasarana terbatas, modal dan persaingan wilayah. Konflik wilayah antarnelayan belum menjadi perhatian khusus padahal apabila tidak ditangani dapat berdampak luas. Peringatan Hari Nelayan Nasional pada 6 April hendaknya menjadi momentum untuk mengarustumakan kepentingan nelayan tradisional dalam berbagai kebijakan pembangunan.

Konflik Ruang

Berbagai kasus konflik antarnelayan telah terjadi di berbagai daerah Indonesia. Antara lain Pantai Utara Jawa, Papua dan Bengkalis, Riau. Gesekan terjadi antara nelayan tradisional dengan modern yang memiliki perbedaan fasilitas. Kapal dengan kapasitas besar nelayan modern mampu menjangkau wilayah lebih luas sehingga hasil tangkapan ikannya banyak. Jumlah ikan yang semakin sedikit akibat overfishing membuat beberapa nelayan modern, entah disengaja atau tidak, memasuki area nelayan tradisional. Masalah tersebut yang menjadi faktor penyebab konflik karena wilayah penangkapan nelayan tradisional semakin terdesak.

Konflik tersebut mengakibatkan beberapa kerugian materiil seperti kerusakan perahu, bangunan akibat kerusuhan atau korban, luka ñ luka maupun jiwa. Beberapa kasus bahkan membuat masyarakat harus mengungsi karena keamanan yang kurang kondusif. Dampak lebih jauh bisa menyebabkan konflik sosial antarkelompok nelayan. Kondisi ini membuat beban nelayan tradisional semakin besar karena melaut tidak lagi aman sehingga berdampak terhadap pendapatan.

Potensi konflik wilayah penangkapan antarkelompok nelayan diprediksikan akan terus berlangsung selama belum ada peraturan zonasi kelautan. Terdapat pembagian kewenangan terkait perikanan dalam Undang – undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hanya saja, aturan tersebut hanya membahas lingkup makro dan belum aplikatif. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau ñ Pulau Kecil (RZWP3K) seharusnya menjadi pedoman detail pemanfaatan ruang di laut. Sayangnya, RZWP3K nasional masih dalam proses penyusunan yang mana akan menjadi rujukan bagi tingkat provinsi dan kabupaten.

Belum adanya aturan zonasi membuat kegiatan penangkapan tidak terkontrol sehingga berubah menjadi eksploitatif. Tidak adanya aturan main menimbulkan persaingan secara bebas. Tentu, nelayan modern akan lebih mendapatkan keuntungan karena peralatannya memadai maka mampu menjangkau wilayah luas dan kapasitas muatan yang besar. Nelayan tradisional tidak berdaya menghadapi persaingan tersebut karena minimnya sarana.

Butuh Kepastian

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendesak Kementerian Kelautan Perikanan untuk segera menyelesaikan RZWP3K. Hal ini akan mendukung kebijakan Nawacita Jokowi tentang kemaritiman. Dokumen tersebut juga menjadi wadah stakeholder menyamakan persepsi sehingga kebijakan pengelolaan laut lebih komprehensif. Selama ini masih banyak kebijakan tentang kelautan yang parsial dan saling berseberangan antar kementerian, salah satu contohnya adalah impor garam.

RZWP3K menjadi semacam jaminan kegiatan nelayan tradisional dalam melakukan penangkapan ikan. Mereka tidak khawatir lagi berpapasan dengan nelayan modern karena sudah ada pembagian zona. Pengenaan sanksi dan denda dalam dokumen tersebut akan meminimalisir pelanggaran wilayah penangkapan. Manfaat lainnya adalah potensi ikan akan terjaga karena pengaturan zonasi sudah mempertimbangkan siklus hidup berkembang biak ikan. Hal ini menyebabkan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak untuk beraktivitas di laut. Harapannya tidak ada lagi konflik antarnelayan di masa yang akan datang. Mari kita wujudkan laut sebagai sumber kehidupan bukan pertikaian.

(Gilang Adinugroho. Alumni Fakultas Geografi UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 06 April 2018)

BERITA REKOMENDASI