Kampanye Anti-kekerasan Perempuan dalam Pilkada

Editor: Ivan Aditya

MEMASUKI massa kampanye sejak 15 Februari, suasana pemilihan kepala daerah (pilkada) khususnya di Jawa Tengah masih terkesan adem ayem. Entah karena panjangnya masa kampanye yang sampai empat bulan atau berhemat sekaligus menjaga ‘stamina’ mendekati hari ‘H’ pencoblosan atau yang lain yang membuat semua itu. Yang pasti, selain pemilihan gubernur, pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah akan dilaksanakan 27 Juni di Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Tegal dan Magelang serta Kota Tegal.

Sekalipun belum mengumpulkan massa, para kandidat juga tim sukses sudah terus melakukan sosialisasi. Mereka pasti juga telah mengusung materi yang siap disajikan. Sosialisasi, blusukan atau apapun namanya masih lebih mengumbar janji-janji pembangunan infrastruktur, janji kesejahteraan warga lewat pekerjaan dan sejenisnya. Tapi dari sekian isu, belum ada yang menampakkan kepedulian pada persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Peristiwa seorang perempuan dibunuh, dan kemudian jasad korban dicor di dalam bak mandi sebuah rumah di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal pun belum menggugah kepedulian. Berita yang segera menjadi viral di medsos itu belum menggelitik kandidat dan tim sukses berkampanye anti-kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar ungkapan keprihatinan. Sekalipun Kendal tidak melaksanakan pilkada pada Juni mendatang, namun merupakan bagian Provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan pemilihan gubernur.

Padahal data yang dirilis Legal Resources Centre untuk Keadilan Jender & HAM (LRCKJHAM) 7 Desember 2017 silam di Semarang mengungkap terjadinya 352 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang terjadi di 35 kabupaten/kota. Menurut Direktur LRCKJHAM Dian Puspitasari dari 704 korban, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berada di urutan pertama dengan 117 kasus (33,3%), kekerasan dalam pacaran (KdP) 91 kasus (24,8%). Kemudian perkosaan 46 kasus (13,9%) dan perbudakan seks 38 kasus (10,8). Juga ada kasus prostitusi, trafficking, pelecehan seksual dan buruh migran.

Relasi Kuasa

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhada Perempuan (1993) didefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan berbasis jender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya, penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan. Termasuk ancanam tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenenang-wenang, baik di ranah publik maupun kehidupan pribadi.. Pemerintah RI bersama ASEAN telah ikut menandatangani deklarasi dan mempersiapkan perangkat hukum serta kebijakannya. Tetapi pelaksanaan yang lambat tetap membuat perempuan rentan dengan kekerasan. (kertas kebijakan 8 Komnas Perempuan, 2011).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung-es yang terjadi akibat timpangnya relasi kuasa laki-laki perempuan. Data yang diungkap dan pelbagai peristiwa yang terjadi kian menunjukkan betapa tidak amannya perempuan baik di ruang publik dan juga domestik. Ironisnya, dari tahun ke tahun kejahatan kemanusiaan ini berindikasi mengalami kenaikan jumlah kasus. Kian ironis kenaikan kini dengan kualitas : mematikan. Artinya, tidak sedikit dalam kasus kekerasan ini, korban akhirnya dibunuh. (Wahyuni, 2018).

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan sejatinya merupakan fenomena dunia, bukan hanya Indonesia atau Jawa Tengah. Relasi kuasa yang timpang ini terjadi akibat pemahaman kehidupan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang masih mengakar kuat dalam benak serta budaya masyarakat. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kita semua menginginkan Indonesia bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Sehingga wajar, bila semua pihak juga menunggu semaraknya kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dalam pilkada ini di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Bahkan ada harapan kampanye akan terus digemakan, sekalipun pilkada sudah berlalu. Sebab penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi agenda kolektif bangsa sepanjang masa.

Kita masih menunggu kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dalam masa pilkada kali ini. Sebagaimana kita harus menunggu pemimpin daerah yang berani dan mau melakukan pembongkaran teks dan wacana mengenai relasi kuasa, agar tercipta kesetaraan lelaki perempuan. Sebab bagi perempuan yang menjadi korban, yang diperlukan adalah hukum yang berkeadilan sekaligus berkepedulian.

(Fadmi Sustiwi. Jurnalis, pemerhati masalah kesetaraan. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI