Kartu (Pintar) Virtual

Editor: Ivan Aditya

PEMERINTAH memberi berbagai jenis layanan kepada masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perpajakan, perizinan, dan masih banyak lagi. Untuk dapat menikmati layanan yang disediakan pemerintah, warga masyarakat harus memiliki berbagai jenis kartu pintar, ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), NPWP, kartu BPJS, kartu pegawai, selain tentunya KTP. Apabila warga masyarakat ingin menikmati layanan bank dan toko, maka di dompetnya akan ada tambahan kartu lagi, yaitu kartu ATM, kartu kredit, kartu diskon, kartu member, dan sebagainya.

Khusus untuk layanan publik yang disediakan pemerintah, warga masyarakat seringkali harus memfotokopi kartu-kartu tersebut. Lihat saja untuk mengurus layanan kesehatan menggunakan BPJS, mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor baik mobil maupun motor, melamar pekerjaan sebagai PNS maupun pegawai swasta, dan sebagainya. Padahal banyak urusan sebenarnya hanya berinduk pada KTP, terutama untuk penduduk Indonesia.

Data penduduk lengkap ada di Kementerian Dalam Negeri. Setiap penduduk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan sejak dia lahir. NIK ini tidak akan dihapus meskipun yang bersangkutan sudah meninggal. Dalam dunia sistem informasi, NIK ini merupakan data kunci (primary key) yang mewakili seorang penduduk, berarti tidak ada NIK kembar di negeri ini. Karena tidak ada yang kembar, maka kalau kita menyebut satu NIK, berarti kita akan menyebut satu orang yang memiliki NIK tersebut.

Dengan demikian, ketika seorang anak masuk sekolah, maka yang digunakan untuk mencatat data siswa di sekolah tersebut seharusnya cukup menggunakan NIK-nya saja, bukan nomor siswa seperti sekarang. Demikian pula ketika anak tersebut melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, hingga kuliah, tidak perlu ada nomor yang berbeda-beda. Ketika saya studi lanjut di AS, nomor mahasiswa saya sama dengan nomor KTPAS saya (di sana disebut Social Security Number yang terdiri atas 9 digit). Sebenarnya data siswa dan mahasiswa sekarang sudah ada di kementerian yang mengurusi pendidikan. Hanya sayangnya setiap siswa mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan setiap mahasiswa mendapat Nomor Induk Mahasiswa Nasional (NIMN). Tentu saja dosen mendapat Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Kalau seseorang sudah selesai sekolah atau kuliah dan akan melamar kerja, sebenarnya tinggal mengirim SMS dengan format misalnya LAMAR kode_instansi posisi No_KTP. Sistem secara otomatis dapat memeriksa riwayat pendidikan pelamar kerja tersebut, sejak SD hingga kuliah. Di sini akan terjadi penghematan yang luar biasa besarnya, karena pelamar kerja tidak perlu memfotokopi berbagai dokumen yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah, belum lagi mengurus legalisirnya. Secara tidak langsung, kepadatan lalulintas pun akan berkurang.

Untuk menikmati layanan kesehatan, penduduk juga cukup menunjukkan atau bahkan cukup menyebutkan nomor KTP atau NIKnya saja kepada petugas di rumah sakit. Dengan NIK tersebut, komputer di rumah sakit sudah dapat mengetahui data diri yang bersangkutan, termasuk jenis layanan BPJS yang selama ini diikutinya. Semua layanan medis akan tersedia secara daring, sehingga kapan pun dan di mana pun penduduk tersebut perlu mendapat layanan kesehatan, semua datanya sudah tersedia. Catatan medis yang selama ini ditulis di kertas dan media rekam lainnya, dapat disimpan secara digital.

Tidak hanya untuk hal-hal baik, catatan digital juga dapat digunakan untuk mencatat tindakan pelanggaran hukum, termasuk yang memberi hukuman. Sebagai contoh, pembakar hutan yang seharusnya dihukum, ternyata malah dibebaskan. Dalam hal ini, baik pembakar hutan, maupun pejabat yang membebaskan, akan dicatat ke sistem melalui NIK-nya. Pejabat di atasnya dapat mengevaluasi, siapa saja penegak hukum yang mudah membebaskan pelanggar aturan dan siapa saja yang menghukum.

Secara teknis sebenarnya ide di atas tidaklah sulit, karena datanya sudah ada. Untuk menghubungkan satu data dengan data lainnya, diperlukan kunci yang sama, yaitu NIK. Yang sulit justru faktor nonteknis, terutama berbagai aturan yang ada. Data kependudukan hanya boleh dikelola oleh Kemendagri cq Disdukcapil, sehingga instansi lain tidak dapat mengaksesnya. Sebenarnya tidak ada gunanya kalau data hanya dimiliki dan digunakan oleh satu instansi saja.

Data nasabah bank yang sangat rahasia dan dikelola oleh bank saja, dapat diakses oleh bank lain, misalnya melalui ATM bersama, internet banking, mobile banking, bahkan phone banking. Hal ini mempermudah nasabah melakukan transaksi, bahkan yang tidak berhubungan dengan bank sekalipun, misalnya membayar listrik ke PLN, air ke PDAM, pembayaran tiket perjalanan. Sayangnya, pembayaran secara online ini belum dapat dilakukan untuk membayar pajak kendaraan secara nasional, meskipun di beberapa provinsi sudah bisa.

Selain membangun infrastruktur fisik, sebaiknya Presiden Jokowi jangan mengesampingkan pembangunan nonfisik, karena tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur fisik. Bahkan kalau data kependudukan dapat diselenggarakan secara terintegrasi di tingkat nasional, berbagai kartu pintar yang selama ini sulit pendistribusiannya, tidak diperlukan lagi. Bahkan sila Persatuan Indonesia akan sangat dapat dirasakan penduduk, karena pergi ke mana pun di seluruh Indonesia, penduduk bisa mendapatkan layanan yang selalu sama.

(Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS CAAk. Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 5 September 2016)

BERITA REKOMENDASI