Kebijakan Sekolah Seharian

Editor: Ivan Aditya

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Muhadjir Effendy, mewacanakan kebijakan penyelenggaraan sistem full day school (sekolah seharian). Seperti diberitakan berbagai media massa, wacana tersebut menurut Menteri Muhadjir didasarkan pada realitas faktual bahwa pendidikan dasar dan menengah masih keteteran menghadapi pesatnya kemajuan zaman.

Sekolah-sekolah, menurut beliau, belum menghasilkan lulusan yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Hal itu beriringan dengan realitas lemahnya mental dan kepribadian anak-anak muda kita. Sistem sekolah seharian diharapkan dapat membenahi karakter generasi muda.

Terdapat beberapa catatan terkait dengan wacana tersebut. Pada aras filosofis. Pendidikan ó termasuk pendidikan melalui institusi resmi ó harus dimaknai sebagai wahana untuk mendidik anak didik menghadapi dan menjalani kehidupan secara komprehensif. Dengan demikian, pendidikan di sekolah harus dipandang sebagai arena yang menawarkan persinggungan siswa dengan sebagian kebutuhan hidup mereka, terutama pada kebutuhan-kebutuhan intelektual dan interaksi akademik.

Namun begitu, lingkungan sekolah tidak mungkin menyediakan seluruh kebutuhan anak didik untuk belajar hidup. Mereka membutuhkan interaksi secara lebih luas dengan lingkungan sosial, interaksi dengan alam dan interaksi dengan keluarga kecil dan besar. Dengan demikian, ‘mengungkung’ anak didik seharian di sekolah, sejatinya bertentangan dengan filosofi pendidikan itu sendiri.

Dari sisi sosiologis, wacana tersebut tampaknya dipengaruhi bias realitas urban, di mana orangtua perkotaan cenderung tidak punya cukup waktu untuk mendidik anak sepulang sekolah. Karena bapak dan ibu mereka berkarier yang pada jam pulang sekolah masih berada di tempat kerja.

Dalam konteks itu, wacana kebijakan sekolah seharian merupakan disinsentif bagi keluarga yang dengan sepenuh hati mengatur diri. Misal dengan mengorbankan karier salah satu bapak atau ibu, demi mendidik sepenuhnya anak mereka. Lebih dari itu, wacana sistem sekolah seharian juga merupakan destruksi atas kearifan masyarakat rural yang selama ini berusaha menyempurnakan kekurangan yang diidap lembaga pendidikan formal.

Dalam aspek teknokratis kebijakan, ada beberapa persoalan yang patut menjadi pertimbangan Pak Menteri. Pertama, masalah publik apa yang sesungguhnya ingin diatasi oleh Mendikbud? Jika masalahnya berangkat dari persoalan keluarga urban, maka menyeragamkan sekolah negeri dan swasta dengan sistem sekolah seharian nyata-nyata tidak tepat karena jelas akan memunculkan masalah publik yang lebih serius bagi masyarakat rural dan sub-urban.

Kedua, filosofi, konteks dan model pendidikan seperti apa yang sebenarnya ingin diadopsi sebagai kebijakan sistem sekolah seharian? Sistem pesantren yang mendidik santrinya selama 24 jam penuh memang nyata-nyata berkontribusi positif terhadap pembentukan karakter mereka. Namun sistem pesantren memiliki basis filosofis, konteks sosio-kultur dan tata kelola yang khas dan unik dan sama sekali berbeda dengan sistem persekolahan pada umumnya. Sistem pendidikan kita juga tidak memiliki sumber daya finansial, institusional, dan kultural yang memadai untuk memperpanjang ‘jam kerja’ sekolah. Maka, mengadopsi panjangnya ‘waktu didik’ dan ‘jam kerja institusional’ seperti sistem pesantren untuk seluruh sistem sekolah di Indonesia jelas tidak tepat.

Ketiga, bagaimana cakupan sistem sekolah seharian dalam persinggungannya dengan madrasah diniyah yang selama ini diselenggarakan pada sore hingga petang untuk mengatasi kehausan masyarakat atas ilmu-ilmu agama yang tidak bisa dijawab oleh sekolah-sekolah formal? Dalam relasi dengan sekolah-sekolah yang lekat dengan corak kultural tersebut, sistem sekolah seharian akan lebih berwatak predatoris, ‘menghabisi’ atau paling tidak melemahkan.

Keempat, bagaimana posisi perspektif khalayak atau objek, dalam hal ini para peserta didik dalam, perumusan kebijakan sistem sekolah seharian yang sedang dikaji Mendikbud? Dengan jam belajar ‘normal’ yang sekarang ini digunakan saja, anak-anak kita sering mengalami kelebihan beban aktivitas persekolahan yang lebih berorientasi pada penguasaan materi dan tugas-tugas kognitif yang kerap lebih tinggi dari tahap perkembangan moral dan kognitif peserta didik.

Dengan mempertimbangkan ulasan di atas, wacana sistem sekolah seharian yang dilontarkan Mendikbud tidak perlu dipaksakan untuk menjadi kebijakan ministerial. Mudah-mudahan wacana tersebut sekadar kejutan kecil Mendikbud baru.

(Dr Suharno MSi. Doktor Kebijakan Publik, Dosen FIS dan Kaprodi S2 PPKn PPs UNY)

BERITA REKOMENDASI