Kedepan Akan Dijajaki Pilkada Elektronik

Editor: Ivan Aditya

PESTA demokrasi lokal periode kedua, akan dilaksanakan medio Februari mendatang. Masih ada waktu sekitar dua bulan dalam pelaksanaan tersebut. Sekalipun ada yang beraroma panas, namun ada daerah yang tampak kurang greget menyambut pesta lokal tersebut.

Panjangnya masa kampanye, disebut-sebut membuat greget pilkada menjadi sirna. Apalagi tidak muncul tokoh-tokoh cemerlang yang hendak membawa perubahan atau tokoh kontroversial yang memunculkan pro-kontra.

Pilkada Februari mendatang melibatkan 101 daerah terdapat 338 pasangan calon dan tercatat 48 petahana yang hendak berkompetisi. Mungkin bisa dibandingkan data yang ada dalam pilkada serentak Desember 2015 silam. Dari 810 pasangan calon yang berkompetisi di 265 daerah maka terdapat 122 petahana baik untuk pemilihan gubernur, bupati, walikota. Walau demikian, Kemendagri berharap ada kenaikan partisipasi pemilih pada pilkada serentak Februari 2017 mendatang menjadi 77,5% dibanding pilkada serentak Desember 2015 lalu yang sekitar 70%, namun harapan itu tidaklah semudah membalikkan tangan.

“Tanpa kandidat cemerlang membawa perubahan atau tokoh kontroversial penyebab pro-kontra, sulit membangunkan sleeping dog yang yakin akan adanya perubahan,” ujar pakar politik Fisipol Unsoed Ahmad Sabiq. Sehingga tidak menjadi heran, jika suasana adhem ayem begitu tampak bahkan berkesan tanpa greget.

Sambutan masyarakat pada kampanye, tampak kurang antusias. Apalagi kampanye yang dilaksanakan kandidat, umumnya juga masih konvensional : mengunjungi pasar, blusukan, berdialog dengan pendukung dalam rapat umum dan sejenisnya. Tidak ada sesuatu yang spektakuler. Masih banyak yang belum tahu visi misi kandidat, apalagi yang bertebaran di ruang publik adalah gambar-gambar tokoh semata.

Padahal data KPU menyebut bila pilkada serentak di 101 daerah ini melibatkan hampir 42 juta pemilih dengan pemilih pemula sekitar 2,3 juta. Mereka akan memilih 7 gubernur, 76 bupati dan 18 walikota, tentu bersama dengan wakilnya. Selain itu terdapat sekitar 600 kandidat gubernur, bupati dan walikota dan kandidat wakilnya. (diolah dari pelbagai sumber).

***

WALAU demikian bukan berarti masa depan pilkada akan menjadi suram, di tengah masukan agar dievaluasi kembali atau bahkan keinginan adanya amandemen UUD termasuk untuk pemilihan langsung. Namun aktivis antikorupsi Pukat FH UGM Oce Madril tegas menyebutkan, amandemen UUD terkait pilkada belum perlu. “Mungkin yang diperlukan dan mendesak adalah melakukan memperbaiki UU Pilkada. Kemudian dalam undang-undang ada larangan bagi mereka yang tersangka korupsi untuk dicalonkan. Mengapa perlu? Karena aturan saat ini sangat akomodatif terhadap calon korup dan money politics, “ tambahnya.

Namun Guru Besar Hukum Politik UII Mahfud MD menilai, mengubah ataupun tidak mengubah UU Pemilu itu merupakan pilihan politik. “Terserah keputusan politik saja. Diubah atau tak diubah akan sama saja. Pilihan langsung money politics-nya eceran. Sedang pilihan lewat perwakilan money politics-nya bisa borongan. Ini soal mental kita,” ujar Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut, di Indonesia ini politikusnya kreatif. Karena diatur bagaimana pun ada akalnya bila memang berniat untuk mengakali atau mengorupsi. Menurutnya, politik uang bisa dilakukan dalam UU yang seperti apapun.

Maka pakar politik Fisipol UGM Bayu Dardias tegas menilai bila pilkada langsung akan tetap prospektif karena merupakan konsekuensi politik elektoral yang digunakan untuk memilih presiden. Sekalipun hasilnya disebut Bayu yang sedang menyelesaikan disertasi di ANU Australia, bisa berbeda. Di satu daerah bisa menghentikan politik dinasti, namun di daerah lain telah melanggengkan politik dinasti. Sementara di daerah yang lain lagi telah menghadirkan pimpinan daerah yang berkualitas cemerlang.

“Ke depan, karena pertimbangan efisiensi, mungkin akan dijajaki pilkada elektronik. Tapi sekali lagi hal tersebut tidak mengurangi esensi terkait dengan pemilihan langsung oleh rakyat,” tambah Bayu.

Adalah menarik dalam pilkada serentak Februari mendatang justru ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu kandidat. Di satu sisi ungkap Bayu, realita calon tunggal menunjukkan bekerjanya kepala daerah dengan baik seperti Walikota Surabaya, Risma. Namun jangan salah, ujar Dosen Fisipol UGM tersebut, di sisi lain kehadiran calon tunggal menunjukkan kuatnya dominasi petahana. Atau eksistensi dinasti dengan menggunakan patronase koersi dan politik uang, gagal menyajikan kandidat yang sanggup melawan.

(Fadmi Sustiwi. Wartawan Kedaulatan Rakyat. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 29 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI