Kegaduhan Demokrasi

Editor: Ivan Aditya

OPINI Satrio Wahono dengan tajuk ‘Menggagas Etika Politik Pancasila’ menarik didiskusikan lebih lanjut. Terutama pada masih abainya manusia Indonesia akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila atau pengabaian manusia terhadap etika politik Pancasila (KR, 4/10). Hal itu dapat dilacak dari semakin minimnya upaya klarifikasi sesudah kontroversi dalam komunikasi politik Indonesia yang turut menambah kegaduhan demokrasi.

Demokrasi itu memang gaduh dan kegaduhan politik menjelang tahun politik itu jelas. Tapi, kegaduhan demokrasi yang terlahir dari beragam pernyataan kontroversial dengan disertai hoax, isu-isu halusinatif dengan kemasan hiper-realitas bukanlah watak seorang negarawan yang Pancasilais. Apalagi, isu-isu halusinatif itu dalam ranah politik digital, kemudian direproduksi oleh buzzer politik untuk tujuan mempengaruhi preferensi pemilih terhadap salah satu kandidat politik. Termasuk digunakan untuk menyerang balik pihak-pihak yang berseberangan.

Padahal, sebenarnya beberapa isu-isu halusinatif yang membuat gaduh demokrasi itu hanya terjadi dalam ranah dunia maya (online). Sementara ditataran masyarakat luar jaringan (offline) isu itu tidak menarik sama sekali bagi publik, meskipun menempati trending topik. Sebut saja, isu halusinatif perihal kebangkitan paham komunisme (PKI) yang cukup meresahkan masyarakat. Padahal, merujuk survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), hanya ada 12,6% yang setuju isu PKI bangkit. Sedangkan mayoritas responden atau 86,8% tidak setuju soal adanya isu kebangkitan PKI.

Akal Sehat

Politik Identifikasi tersebut menegaskan bahwa semakin banyak para penumpang gelap demokrasi yang dengan teganya menggerakkan isu halusinatif dengan tujuan membodohi dan merusak proses pembelajaran politik kewargaan. Inilah bukti bahwa akal sehat politik sebagian kandidat politik kita sangat jauh dari etika politik Pancasila. Manuver berpolitik yang ditampilkan tidak lagi mencerminkan sebuah pembelajaran politik yang santun. Tapi lebih kepada mempertontonkan intrik saling berkuasa, tanpa lagi memperdulikan nasib rakyat.

Padahal, tidak selamanya politik itu penuh dengan intrik, tipu muslihat apalagi pembodohan. Politik sejatinya dapat memberikan pembelajaran berharga soal bagaimana demokrasi dibangun dengan etika politik Pancasila seperti mengedepankan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang sejatinya dapat mendorong politik sebagai ruang untuk mengkomunikasikan beragam programatik kandidat, dan bukan terjebak pada prosesi pencitraan yang hiper-realistis, apalagi sampai menumpulkan sensibilitas publik.

Jika kita telah sepakat bahwa kontestasi demokrasi adalah upaya melahirkan regenerasi kepemimpinan, tentunya kita harus realistis dalam mendongkrak popularitas dan meraih kekuasaan dengan tetap mengutamakan etika politik Pancasila. Etika yang dapat menuntun para kandidat politik untuk kembali menampilkan akal sehat politik yang mengedepankan otentisitas, substansial dan tentunya mencerminkan kedewasaan berdemokrasi. Tujuannya tidak lain sebagai media pembelajaran politik kewargaan dan bukan sebatas instrumen dekoratif dalam politik.

Sebab dengan mengedepankan etika politik Pancasila akan dapat menjadi transformasi pengetahuan politik. Pengetahuan yang mengacu pada bentuk, konsep, informasi dan pertimbangan faktual, mengenai sistem politik dan pemerintahan. Selain itu merupakan keterampilan intelektual terkait kepiawaian dalam menggambarkan, menginterpretasikan dan menilai fenomena politik. Kepiawaian yang dapat membatasi terjadinya fanatisme berlebihan dari satu kesatuan politik. Terakhir, etika politik itu dapat menjadi ruh dalam segala jenis tindakan guna membangun patriotisme dan nasionalisme.

Epilog

Oleh sebab itu, sebagai persiapan memasuki tahapan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, akan lebih elok bila para kandidat politik baik di dalam maupun di luar istana dapat lebih menggunakan etika politik Pancasila dan tidak secara vulgar membeberkan pernyataan kontroversial di media sosial maupun media massa. Sebab, di era demokrasi siber ini, pernyataan tanpa klarifikasi kapan saja bisa disalah-gunakan dan menjadi dis-informasi yang menyesatkan.

Artinya, perbedaan pendapat tanpa verifikasi dalam komunikasi politik jangan lagi sampai menguras energi dan perhatian rakyat. Sebab, rakyat sudah cukup lelah dengan hoax dan kegaduhan demokrasi selama ini. Rakyat tidak butuh isu-isu halusinatif, tapi rakyat butuh kandidat politik yang mampu mengedepankan kinerja, memperbaiki kondisi dengan integritas yang tentunya teruji.

(Bambang Arianto MA. Peneliti di LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 6 Oktober 2017)

BERITA REKOMENDASI