Keistimewaan Kemerdekaan RI

Editor: Ivan Aditya

KEMERDEKAAN RI istimewa karena bukan hadiah atau pemberian dari negara penjajah. Kemerdakaan RI istimewa karena merupakan hasil perjuangan bangsa kita sendiri. Namun bagi Yogya, keistimewaan dari kemerdekaan RI terletak pada sejarah kontribusi Yogya terhadap kemerdekaan tersebut.

Alinea pembuka tulisan ini bisa jadi mengundang cibiran orang yang menilai wong Yogya terlalu narsis karena menonjolkan dirinya. Meskipun sejarah kontribusi Yogya bagi RI itu faktual, sebagian orang yang mungkin merasa bosan saat kita membahasnya (menulisnya) berulang kali.

Seperti pesan Bung Karno : ”Jangan sekalikali melupakan sejarah!”. Pesan itu benar dan profetis, sebab terbukti kita tidak peduli sejarah. Yang terjadi adalah, sejarah Indonesia dan sejarah-sejarah lokal Nusantara justru banyak ditulis orang asing. Kalau kita mau belajar sejarah Mataram, harus membaca dulu tulisan orang Belanda, HJ de Graf. Kalau kita mau menyelidiki sejarah Jawa, tak bisa tidak harus meneliti tulisan orang Amerika, antropolog Clifford Geertz. Kalau mau mempelajari sejarah politik Indonesia, lagi-lagi harus belajar dari orang Amerika, Bemedict Anderson. Bahkan kalau kita ingin mempelajari sejarah lokal Madura, harus meneliti tulisan orang-orang Belanda (Himb de Jonge dan Elly Touwen-Bouwsma) dan tulisan orang-orang Perancis (Glenn Smith dan Helena Bouvier). Peter Carey meghabiskan waktu 40 tahun meneliti riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855).

‘Ibu Pengasuh’

Jadi, dalam memperingati Kemerdekaan RI yang ke-71 ini, wong Yogya semestinya merenungkan kembali sejarah kontribusi Yogya bagi RI. Tujuannya bukan narsisisme, tetapi refleksi intrapersonal supaya kita semakin arif dan kontributif. Sebab, setelah Negara memberikan UUK bagi Yogya, saatnya kita bertanya, ”Apa yang diberikan Yogya bagi Negara?”

Masa lalu Yogya memang kontributif bagi RI. Hal itu terjadi karena Yogya ada sebelum RI ada. Kekuatan sebagai entitas politik yang punya posisi tawar sangat tinggi di era kolonial memampukan Yogya menjadi ‘ibu pengasuh’ bagi ‘bayi RI’. Ketika pusat pemerintahan RI di Jakarta terdesak, Yogya menjadi ibukota RI (1946-1949). Kepemimpinan dwi tunggal Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengantarkan RI untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan sebagai negara merdeka.

Ketika RI lahir, Sri Sultan HB IX mendapatkan iming-iming dari Belanda untuk diangkat jadi Super Wali Nagari atas wilayah Jawa dan Madura. Artinya, Yogya bisa saja merdeka sendiri tanpa perlu bergabung dengan RI. Namun, beberapa waktu sebelum Kemerdekaan RI 1945, dwi tunggal Yogya itu bersatu (reunifikasi Kasultanan dan Pakualaman) dan memutuskan untuk bergabung dengan RI.

Besarnya kontribusi Yogya bagi RI itu membuat wong Yogya merasa terluka saat proses UUK tertunda-tunda. Namun keadaan sekarang sudah berubah. UUK sudah jadi kenyataan, sudah diundangkan empat tahun silam (3 September 2012).

Substansi Keistimewaan

Maka, jangan tanyakan apa yang diberikan Negara, tetapi tanyakan apa yang kita berikan kepada Negara. Jangan sampai kontribusi istimewa Yogya terhadap RI hanya merupakan sejarah masa lalu. Dari rezim ke rezim, sejatinya Negara RI cukup konsisten mendukung keistimewaan Yogya. Di Orde Lama ada UU No 3 Tahun 1950, meski substansi keistimewaannya belum jelas. Di Orde Baru, meski ada upaya menyeragamkan sistem pemerintahan daerah, namun terbukti UU No 5 Tahun 1974 tidak meniadakan DIY dan DI Aceh. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun terkesan lamban dan menarik-ulur, buktinya UUK lahir dalam periode kekuasaannya. Sebaliknya, bagaimana konsistensi dari keistimewaan kontribusi Yogya bagi RI? Keistimewaan Yogya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk RI.

Salah satu bagian UUK yang harus terus dikembangkan karena menekankan kontribusi Yogya bagi RI adalah Pasal 15. Pada ayat (1) huruf a. Ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogya harus kontributif dalam menegakkan empat kekuatan penting Indonesia yang dulu disebut sebagai empat pilar RI: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Merdeka!

(Dr Haryadi Baskoro. Pakar Keistimewaan, penulis buku ‘Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya’. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 16 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI