Kekuasaan yang Tidak Berkuasa

Editor: Ivan Aditya

KE(-KUASA-)AN memang ada di mana-mana dan dalam berbagai level kehidupan, demikian Foucault. Di satu sisi kita menentang kekuasaan, tetapi di dalam penentangan itu kita hidup dalam kekuasaan lain. Di satu sisi kekuasaan membelenggu kemandirian dan harkat manusiawi, di sisi lain kekuasaan juga diperlukan untuk mengontrol kebebasan manusiawi. Kekuasaan selalu paradoksal.

Tulisan ini mempersoalkan bahwa sebetulnya ada kekuasaan yang dibutuhkan, tetapi semakin tidak memperlihatkan kekuasaannya. Artinya, terdapat sisi-sisi tertentu kekuasaan tidak berdaya dalam kuasanya. Hal tersebut sekaligus akan menjawab salah satu persoalan penting, mengapa intolerasi dan kekerasan terjadi di mana-mana, dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai lini kehidupan.

Kekuasaan itu meliputi skala, bentuk, jenis, dan sifat yang berbeda. Hal yang disorot di sini adalah kuasa negara. Secara umum terdapat dalam berbagai bentuk undang-undang, peraturan, yang tertulis (menjadi hukum), disebut juga sebagai aparat ideologis negara. Keberadaan kuasa dalam bentuk hukum positif (tertulis), biasanya mengikat warga negara dan ada konsekuensi hukum, yang didukung oleh aparat represif negara. Persoalannya, kenapa banyak kuasa negara kehilangan daya kuasanya?

Individualisasi

Kuasa itu berkontestasi. Warga memang terikat oleh kuasa negara, tetapi terdapat kuasa lain yang menjadi keyakinan demokratis dan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni ada yang disebut sebagai liberalisasi individual dan individualisme. Warga berhak, atas nama demokrasi dan HAM, menentukan pilihan individual. Dalam kuasa pilihan individual inilah warga berhak menentukan kebebasannya. Dalam konteks kebebasan tersebut, kuasa negara menjadi sangat lemah, untuk mengatakan kehilangan daya kuasa.

Pilihan liberalisasi individual, bisa saja bergabung atau berbeda dengan kontrol kuasa negara. Sebagai pilihan bebas individual, seseorang memiliki peluang yang sama untuk menjadi patuh sebagai warga negara, atau tidak patuh atas nama demokrasi, HAM, dan kebebasan manusiawi. Seorang warga bebas untuk mematuhi berbagai aturan atau melanggarnya. Banyaknya pelanggaran dapat dilihat sebagai semakin melemahnya kekuasaan. Bahkan kadang pelanggaran tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran.

Persoalannya, banyak kebebasan dan pelanggaran tidak sepenuhnya terjangkau kuasa negara. Kebebasan manusiawi atas nama kuasa individual akan melihat hal tersebut sebagai kebenaran tertentu dalam dirinya. Atas nama kesamaan kebebasan manusiawi tersebut, akan terjadi penggabungan sehingga muncullah berbagai kelompok atas nama kebenarannya sendiri. Tidak heran kemudian muncul kelompokkelompok radikal mengatasnamakan kebenaran dalam dirinya.

Masalah muncul ketika kelompok atas nama kebenaran dalam dirinya justru tidak mengakui kebebasan dan kebenaran orang atau kelompok lain, yang juga menjunjung kebebasan dan kebenaran dalam dirinya. Atas nama kebebasan dan kebenaran inilah yang menimbulkan berbagai perbedaan, konflik, bahkan kekerasan. Tidak mengherankan jika kemudian berbagai bentuk intoleransi semakin merebak.

Kondisi tersebut didukung oleh kuasa negara, institusi kuasa yang diberi mandat untuk mengatur warga, masyarakat, berbagai kelompok kepentingan, semakin lemah karena terserimpung oleh berbagai pemahaman tentang demokrasi. Kuasa dan legitimasi kuasa (simbolik) negara juga semakin lemah ketika negara tidak berhasil memberikan kehidupan yang elegan kepada warga dan masyarakat. Berbagai perangkat negara beroperasi secara carut-marut dan tambal sulam. Degradasi kesenjangan ekonomi semakin tajam. Bahkan negara tidak memiliki kemampuan maksimal menangani ketidakadilan dalam berbagai bentuknya.

Berbahaya

Hal tersebut jika terus berlarut tentu akan berbahaya. Negara dan bangsa Indonesia, dalam menerobos dan membangun masa depannya, tidak dalam kinerja yang maksimal. Melemah dan hilangnya kuasa negara, menyebabkan Indonesia terjerat energinya untuk mengatasi kekacauan-kekacauan internal, kekerasan-kekerasan fisik ataupun simbolik yang mengarah pada kriminalitas.

Mengingat beberapa kondisi Indonesia yang semakin rawan kekerasan, pertama, tampaknya kuasa negara perlu dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut paling tidak mengembalikan kuasa negara untuk sedikit menekan liberalisasi individu atau kelompok atau nama kebenaran yang berbeda- beda. Sebagai negara, kita sudah memiliki Pancasila sebagai sesuatu landasan utama ideologis dan menjadi kesepakatan suci bernegara.

Kedua, liberalisasi individual dan kelompok kepentingan perlu difungsikan kembali sebagai kebebasan mendukung kinerja bernegara dan berbangsa, tidak dalam pengertian kebebasan mendapatkan dan merebut kekuasaan. Bagaimanapun, kita perlu menjunjung sumpah suci bangsa : bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu.

(Aprinus Salam. Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 28 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI