Keluar dari Jerat Trump

Editor: Ivan Aditya

RESMI sudah Donald Trump menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS). Prosesi inagurasi 20 Januari lalu menyedot perhatian besar dari seluruh penjuru dunia. Tidak hanya kontroversi seputar dirinya tetapi juga kebijakan yang akan dilakukan.

Dari perspektif kebijakan ekonomi, mazhab yang dianut Partai Republik pengusung Trump tipikal menggunakan ekspansi fiscal untuk menstimulasi pertumbuhan. Model kebijakan semacam ini potensial akan memantik defisit dan inflasi yang tinggi.

Akan tetapi, inflasi yang menaik ini yang justru ‘diidamkan’. Sejak krisis finansial global 2008, laju inflasi AS terlalu rendah dari angka ideal. Kecilnya inflasi menyebabkan tingkat produksi lesu sehingga angka pengangguran (untuk ukuran mereka) bertengger di level yang tinggi.

Momentum Kebangkitan

Tampilnya Trump, yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, dalam panggung politik seolah menjadi momentum kebangkitan ekonomi. Sinyal ini senantiasa didengungkan saat Trump tampil selama kampanye, yakni mengembalikan kejayaan AS. Untuk mewujudkan janjinya, Trump diproyeksikan menyerap pasar keuangan dunia guna membiayai defisit belanjanya. Tendensi itu semakin jelas setelah beberapa CEO di bidang keuangan masuk dalam tim ekonomi. Agar menarik pemodal dunia, suku bunga obligasi pemerintah AS akan dipasang tinggi.

Efek domino di pasar keuangan jauh lebih cepat dengan dampak bola salju yang besar pula. Manuver kebijakan fiskal di atas memberi tekanan pada sisi moneter. Kendati secara institusional, Bank Sentral AS independen dari ranah politik, ekspansi fiskal akan dikalkulasi bank sentral dalam meracik strategi moneternya.

Dalam pandangan bank sentral, ekonomi AS tidak boleh dibiarkan berjalan ‘terlalu panas’ agar tidak menimbulkan risiko yang merugikan pemulihan yang telah diupayakan. Alhasil, Gubernur Bank Sentral AS, Janet Yellen memberi aba-aba akan menaikkan Fed rate dua sampai tiga kali pada tahun ini.

Dampak bagi Indonesia

Dampaknya bagi Indonesia cukup signifikan. Investor asing dan domestik akan melepas modalnya, likuiditas pasar keuangan domestik menyusut, permintaan dolar naik, cadangan devisa menipis, dan rupiah terdepresiasi. Akibatnya, stabilitas sistem keuangan terganggu.

Sinyal untuk meredam sentimen negatif di pasar keuangan domestik sudah dinyalakan BI. Pada Januari, BI mempertahankan suku bunga acuan 7-day Reverse Repo rate pada level 4,75% setelah sepanjang 2016 BI menggebu memangkasnya. Artinya, pelonggaran moneter semakin redup.

Ke depan, suku bunga acuan BI ini masih dimungkinkan berubah. Repo rate yang tadinya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kini bergeser menuju upaya stabilisasi. Inflasi akibat kenaikan harga barang yang diatur pemerintah dan beberapa harga komoditas pangan yang bergejolak adalah pemantiknya.

Kembali ke soal AS, derasnya aliran modal masuk ke pasar finansial AS mendorong apresiasi dolar terhadap mata uang dunia. Apresiasi menekan ekspor dan mendorong impor. Target pertama yang dibidik adalah China. Sepertinya, Trump ingin merebut kembali hegemoni ekonomi dunia yang untuk sementara waktu berpindah ke China.

Tak pelak lagi, kebijakan ini diprediksi akan menyumbat arus transaksi perdagangan dunia dari dan ke AS. Dampaknya bagi Indonesia, permintaan bahan baku China ke Indonesia bisa turun. Indonesia bisa semakin dibanjiri produk dari China karena pengalihan produk ekspornya dari AS ke Indonesia.

Kecenderungannya, defisit neraca perdagangan dengan China akan semakin besar sementara surplus dengan AS semakin tipis. Bagi negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan AS, tidak terkecuali Indonesia, sudah saatnya untuk mencari pasar baru, terutama di Afrika dan Amerika Latin.

Ekonomi Terbuka

Alhasil, Trump effect merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia. Hal ini tidak lantas membuat Indonesia harus mengubah jadi sistem ekonomi tertutup. Pilihan sistem ekonomi terbuka diklaim masih menjadi opsi terbaik.

Masalahnya, pelaku ekonomi nasional dan pemerintah tidak berada dalam posisi memilih. Karenanya, penguatan pasar domestik adalah solusi paling layak untuk keluar dari jerat Trump. Bukankah kebijakan yang akan dilakukan AS pada prinsipnya memberi peluang yang lebih besar kepada pasar dalam negerinya sendiri?

(Dr Haryo Kuncoro. Direktur Riset the Socio-Economic & Educational Business Institute (SEEBI) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 24 Januari 2017)

BERITA REKOMENDASI