Kemiskinan dan BLT Desa

Rachmanto MA
Sedang menempuh Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan SPs UGM

DANA Rp 2,2 triliun siap digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Uang ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan keterangan resmi Kepala Pusat Data Kemendes PDTT, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan.

Sasarannya adalah 12 juta keluarga miskin di daerah yang terkena imbas coronavirus. Penerima manfaat juga bukan merupakan keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan dari skema jaminan sosial lainnya.

Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya negara melindungi masyarakat miskin agar kehidupannya tidak semakin terperosok. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara benar sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Penurunan Pendapatan

Pengaruh Covid-19 terhadap masyarakat perlu diantisipasi sejak dini. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.200 responden menunjukkan sekitar 70% masyarakat mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sebelum wabah. Selain itu, 67% penduduk menyatakan kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

Survei juga menunjukkan 15% warga merasa tabungannya hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan. Sementara 15% lainnya hanya cukup untuk satu minggu. Informasi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, seperti diberitakan KR online, rata-rata masyarakat terdampak di Yogyakarta hanya dapat bertahan antara 1- 6 bulan jika dilihat dari tabungannya yang dimiliki.

Proses pengajuan penerima bantuan yang bersifat bottom-up merupakan hal baik yang perlu diapresiasi. Ada kesadaran bahwa masalah yang dihadapi komunitas masyarakat hanya bisa diidentifikasi masyarakat sendiri. Dalam hal ini, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilibatkan secara aktif untuk mendata dan mengajukan calon penerima manfaat bantuan langsung tunai.

Data tersebut kemudian diajukan hingga tingkat desa. Kepala desa akhirnya yang bertanggung jawab terkait pemanfaatan dan pertanggungjawaban BLT dana desa. Hasil pendataan RT-RW ini tidak lantas disetujui sebagai penerima bantuan. Daftar tersebut akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial RI.

Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan Apalagi selama pandemi, pemerintah meningkatkan jumlah penerima PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Begitu pun nominal bantuan sembako yang naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan/keluarga. Dengan kata lain, penerima BLT dana desa adalah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apapun.

Ujung Tombak

BERITA REKOMENDASI