Kepentingan di Balik Regulasi Pilkada

Editor: Ivan Aditya

SEBUAH kepentingan politik meski sudah dikunci lewat aturan hukum atau regulasi, tetap saja bisa diakomodasi. Itulah drama akhir rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 soal Pilkada. ”Calon kepala daerah/wakil kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ”. Namun DPR minta norma itu diubah, dengan mengizinkan terpidana hukuman percobaan dapat menjadi kandidat. Norma itu kemudian dituangkan ke dalam Peraturan KPU tentang pencalonan.

Posisi KPU memang dilematis. Maju kena mundur kena. Sudah diikat dengan pasal 9AUU No 10 Tahun 2016, ”bahwa tugas dan wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU (PKPU) serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang keputusannya bersifat mengikat.. Sejak awal sudah diprediksikan bahwa katab ”mengikat : tersebut dalam implementasinya benar adanya akan ‘mengikat’ lembaga penyelengggara pemilu yang bermarwah independensi ini. Sebagai konsekuensinya maka KPU patuh dan tunduk, dengan menerima rekomendasi DPR setelah menerima surat resmi DPR yang ditandatangani Ketua Komisi II DPR Revisi tersebut akan dimasukkan dalam PKPU N0 09 Tahun 2016. tentang pencalonan.

Menyimpan Kepentingan

Ada apa sebenarnya dibalik drama itu? Sehingga norma yang semestinya sudah sesuai dengan semangat reformasi, transparansi, demokrasi, masih juga ditawar dan direvisi?. Bukan sekarang bukan pula dulu, bahwa regulasi politik selalu saja menyimpan kepentingan. Tentu ada kepentingan apa yang seolah memaksakan kehendak seperti ini.

Demokrasi dalam implementasinya susah untuk disebut maju atau mundur. Kemajuan, jika pijakannya regulasi yang seharusnya bisa memberi kerangka atau pigura bagi kemudahan proses transformasi dengan semangat meniadakan diskriminasi. Namun sebaliknya jika arah demokrasi sekadar menjadi bagian dari ‘permainan kepentingan sesaat’ lewat tata aturan main yang pragmatis, jangka pendek, dan hanya sekadar mengakomodasi proses-proses administrasi dan teknis, maka layak dikatakan mundur.

Apa pun makna pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 tahun 2016 di atas adalah tegas bahwa terpidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap tidak bisa maju dalam pilkada sebagai kandidat, ini menunjukkan transparansi yang berkemajuan. Soal hukuman yang bersifat ringan karena kealpaan, atau karena yang bersangkutan tidak dipenjara, maka selamanya klausul akan berada pada kamar yang selalu diperdebatkan.

Kondisi ini semakin meneguhkan bahwa posisi tawar partai politik yang direpresentasikan lewat lembaga dewan, tetap saja besar pengaruhnya. Kekuatan itu dibangun dengan mengambil jalan tengah seperti halnya sebuah transaksi jual beli di pasar. Koneksitas kepentingan dan sejauhmana daya lentur aturan saling diadu. Hasilnya adalah sebuah rumusan yang seolah-olah harmoni, menyerupai nilai-nilai kultural bahwa keseimbangan itu terjadi ketika bandul bergerak ke kanan dan ke kiri sama besar ayunannya. Dalam peta politik di negeri ini, nilai-nilai permakluman akan terasa terus ada, jika kemudian kekuatan yang kuat berada di atas satu atau dua level dengan kekuatan yang lemah.

Menerima

Secara psikologis sikap yang diambil oleh komisioner KPU dengan menerima rekomendasi DPR tersebut bisa dimengerti. Karena kondisi yang memaksa KPU untuk segera menetapkan PKPU yang saat ini sangat dinantikan oleh para komisioner di provinsi/kabupaten/kota yang sedang menyiapkan Pilkada serentak 15 Februari 2017. Tekanan karena waktu dan juga sinkronisasi pekerjaan-pekerjaan teknis yang demikian, maka tak bisa dihindari jika kemudian KPU merekomendasi masukan Komisi II DPR.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya bagaimana dengan independensi KPU di dalam menjalankan program, jadwal dan tahapan Pilkada 2017? Norma, makna dan filosofi dasar independensi yang diemban KPU tak bisa ditawartawar lagi. Independensi, netralitas, kemandirian, kejujuran dan profesional adalah marwah yang harus diemban oleh KPU dan penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu.

(Budhi Wiryawan. Pengamat politik dan sosial kebudayaan, mantan komisioner KPU Kabupaten. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 22 September 2016)

 

BERITA REKOMENDASI