Kesalehan Sosial

Editor: Ivan Aditya

GONJANG-GANJING pemerintahan antara tahun 1945 hingga 1948, merupakan bagian sejarah perjuangan mempertahankan kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia atas pendudukan Belanda, berdampak sosial cukup tinggi. Masalah sosial, seperti: kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, marak di mana-mana. Upaya-upaya penangulangannya dilakukan Menteri Sosial bersama para sosiawan. Nilai-nilai kesalehan sosial diperkokoh melalui pencanangan Hari Sosial (sejak 1983 disebut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) pada tanggal 20 Desember 1949. Setiap kali kita memperingati HKSN, tanggal 20 Desember bangsa ini berpengharapan agar kesalehan sosial tetap terjaga dan dapat diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman.

Pada masa kini, kesalehan sosial muncul spontan untuk saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, seperti: gempa di Pidie Jaya, Aceh, ataupun bencana lainnya. Dalam jangkauan lintasbatas negara, kesalehan sosial terwujud dalam bentuk bantuan logistik untuk 350 ribu orang yang terjebak peperangan di Allepo. Aksi kemanusiaan demikian, jauh lebih bermakna daripada sekadar analisis tentang peta konflik, sebab-musabab, dan prediksi kesudahannya. Patut diapresiasi adanya kesalehan sosial tanpa embel-embel, betul-betul rame ing gawe, sepi ing pamrih.

Demi waktu, sungguh menjadi suatu keprihatinan ketika kesalehan sosial terkontaminasi unsur politik, sebagaimana marak menjelang pilkada. Pada saat demikian, ada kecenderungan calon pemilih digiring melalui kampanye agar siap mengedepankan karakter individual demi kemenangan, seraya mampu mengalahkan pihak lain. Di dalam dan melalui pilkada, keterbelahan sosial menjadi keniscayaan, kesalehan sosial terkoyak, mewabah dalam bentuk kejahatan politik.

Membandingkan bencana dengan pilkada memang tidak sebanding, walaupun pada pilkada sering dijumpai adanya bencana sosial. Betapapun di Undang-undang No 24 Than 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dimintakan perhatian tentang bencana sosial, akan tetapi adanya huru-hara, demonstrasi, dan korban kampanye atau korban perang, tidak pernah ditangani dan diselesaikan sebagai bencana sosial. Sejatinya, bencana sosial itu sering terjadi, dan tidak kalah mengerikan dibanding bencana alam. Namun kehadirannya tidak mampu mengusik kesalehan sosial, dan dibiarkan hadir sebagai bagian dari konflik politik.

Demi waktu, mungkin sudah menjadi panggilan zaman, ajaran zoon politicon, dari filsuf Aristoteles, dipraktikan sebagai ‘makhluk politik’. Dalam makna demikian, manusia berkumpul, berkelompok, berkoalisi, karena ada tujuan politik ingin diraihnya. Partai politik, dipilih sebagai organisasi yang diyakini mampu menjadi sarana untuk menggapai tujuan pribadi maupun bersama. Prinsip-prinsip kebijakan partai dipandang bermakna bila memberikan kesempatan pada setiap anggota untuk berperan serta dalam  mengaktualisasikan dirinya.

Memang, konsep dan makna kesalehan sosial bersifat dinamis, bukan statis dan final, apalagi universal. Pada ranah ideologi, dikenal perikemanusiaan. Menurut Bung Karno, perikemanusiaan itu mengalami perkembangan sesuai tahap perkembangan masyarakat. Pada saat manusia mulai hidup dalam sistem keluarga, berlanjut ke sistem suku, dan kemudian membentuk bangsa, maka di sana kesalehan sosial terejawantahkan dalam wujud kebersatuan watak dan kesatuan tanah airnya. Ada rasa kebangsaan di antara mereka.

Kini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesalehan sosial, rasa kebangsaan, dan perikemanusiaan, semakin abstrak, lentur, dan kendur. Agar jati diri Bangsa Indonesia tidak goyah, menjadi relevan ajaran perikemanusiaan dari Mahatma Gandhi – bahwa kemanusiaan itu satu dan universal – diaktualisasikan. Kemanusiaan itu tidak pernah terkotak-kotak atau terbelah, sehingga nasionalisme atau kebangsaan identik dengan perikemanusiaan. Kata Gandhi : “nasionalismeku adalah perikemanusiaan”.

Kesalehan sosial masa kini perlu difungsikan sebagai instrumen untuk memperkuat rasa kebangsaan. Jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih, demi nasib dan masa depan bangsa, harus diaktualisasikan pada ranah kebijakan, regulasi, dan implementasi.

Dalam posisi kesetaraan antarbangsa, pengelolaan negara atas prinsip no day without nationality, ‘dari, oleh, dan untuk bangsa sendiri’, perlu dukungan aktif semua pihak, utamanya penyelenggara negara. Melalui aktualisasi kesalehan sosial, kita gapai Indonesia masa kini dan masa depan, yakni Indonesia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), bangsa yang mampu menjadi Tuan di negeri sendiri.

(Prof Dr Sudjito SH MSi. Guru Besar Ilmu Hukum UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 21 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI