Ketertiban dan Ketentraman

Editor: Ivan Aditya

SAMPAI di mana draf Perda Ketertiban dan Ketenteraman DIY? Pertanyaan ini penulis ajukan karena beberapa pertimbangan terkait perkembangan terkini kehidupan publik baik dalam lingkup DIY maupun kehidupan publik luas di Republik. Inisiatif menghadirkan ketertiban publik itu semula datang dari wakil rakyat di DPRD DIY. Namanya semula hanya Perda Ketertiban. Namun, dalam sebuah diskusi di DPRD DIY, GBPH Yudaningrat berpendapat sebaiknya Perda Ketertiban ditambah dengan Ketenteraman.

Menurut beliau, penciptaan ketertiban saja tidak cukup karena terkadang penciptaan ketertiban bisa menimbulkan ketidaktenteraman. Hal itu dapat dilihat dalam banyak kasus penertiban umum dilakukan di daerah, seperti DKI Jakarta, yang seringkali justru menimbulkan paradoks. Penciptaan ketertiban umum seringkali disertai ketidaktenteraman dari upaya dilakukan.

Penulis sepakat dengan pendapat itu. Memang penciptaan ketertiban publik harus bermuara pada ketenteraman. Penulis berpendapat ketertiban publik dan ketentraman tidak bisa dipisahkan. Publik yang tertib pasti ditopang individu-individu yang tenteram. Demikian sebaliknya, pribadi-pribadi yang tenteram pastilah membuahkan publik yang baik.

Penciptaan ketertiban publik dan ketenteraman umum bukanlah perkara mudah. Kesesuaian antara normativitas atau orde normatif, dan normalitas atau orde faktual, haruslah selalu dicapai. Hal itu membutuhkan penciptaan hukum atau peraturan dihasilkan dari suatu kebijakan.

Penciptaan hukum di ruang publik membutuhkan strategi dan cara tersendiri. Kehidupan publik merupakan ruang, tempat, arena, ranah, diskursus di mana interaksi sosial berlangsung. Setiap pribadi memiliki individualitasnya sehingga publik semakin beragam. Keberagaman dalam ketertiban, atau tertib dalam keragaman, merupakan formula penting perlu dijadikan acuan.

Dalam konteks DIY, kita menghadapi banyak tantangan. Sebagaimana ditekankan dalam draf Perda Ketertiban dan Ketenteraman, krisis sosial, atau lebih khusus lagi krisis nilai kini sedang berlangsung. Meski pendidikan menjanjikan bagi kemajuan peradaban, hal itu juga menciptakan pluralitasnya tersendiri yang perlu dikelola dengan piawai demi tercapainya kebaikan umum atau publik.

Permasalahan ini membutuhkan pemecahan tersendiri. DIY sendiri sesungguhnya memiliki cara tersendiri bagaimana mengatasi tantangan ini. Namun, mengingat lemahnya pranata dan perangkat hukum yang ada, penciptaan ketertiban umum dan ketenteraman publik membutuhkan strategi dan cara khusus tersendiri.

Menurut penulis, dalam konteks DIY, alangkah baiknya kalau inisiatif pembuatan peraturan dan ketentuan perundangan tentang ketertiban dan ketenteraman dijadikan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Menjadikannya sebagai Perdais akan memberikan nilai tambah tersendiri. Bukan hanya bagi konservasi nilai, tetapi juga bagi penciptaan perbaikan kehidupan publik.

(Lambang Trijono PhD. Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI