Ketimpangan Dibalik Keistimewaan

Editor: Ivan Aditya

SEBAGAI daerah dengan keistimewaan khusus, DIY ternyata dinilai masih belum mampu mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakatnya (Kedaulatan Rakyat, 4/9). Kucuran dana istimewa (danais) yang terus meningkat selama lima tahun terakhir, ternyata belum memberikan pengaruh pada kesejahteraan rakyat. Yang ironis ada indikasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di DIY tetap tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan Masyarakat DIY tergolong tinggi, bahkan Kota Yogyakarta menduduki ranking tertinggi di Indonesia. Tetapi, di saat yang sama ketimpangan sosial di DIY juga tergolong tertinggi di Indonesia. Bagaimana menjelaskan terjadinya anomali kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi, padahal IPM DIY termasuk tinggi dan angka pertumbuhan ekonominya juga terus naik dalam lima tahun terakhir. Di mana letak kekeliruan yang terjadi?

Kalau melihat besaran dana yang telah dikucurkan ke DIY, jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013, dana istimewa yang dikucurkan hanya sebesar Rp 231 miliar, sementara di tahun 2017 dana yang dikucurkan pemerintah meningkat tiga kali lipat lebih menjadi Rp 853,9 miliar.

Cuma, yang menjadi masalah ketika dana yang dikucurkan ke DIY itu sebagian besar hanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan dan promosi wisata dan kebudayaan. Maka yang terjadi kemudian kesempatan masyarakat miskin untuk dapat merespons perubahan menjadi terhambat. Karena kebijakannya bersifat meritokratis.

Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya animo masyarakat berkunjung ke DIY, di satu sisi harus diakui telah berhasil mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,17% di tahun 2017. Tetapi, di sisi lain, ketika kue pembangunan yang berhasil diraih tidak menetes ke bawah dan tidak pula dibagi ke masyarakat miskin, jangan heran jika yang terjadi kemudian kesenjangan atau ketimpangan sosial menjadi makin melebar.

Berbeda dengan pengalaman sejumlah negara. Korea Selatan sebelum memasuki era industrialisasi telah melakukan land reform yang terbukti mampu memperbesar jumlah kelas menengah. Di DIY perubahan dan akselerasi pembangunan ekonomi yang pesat tampaknya tidak didasari oleh fondasi sosial yang kokoh. Alih-alih mampu merespons perubahan global dan akselerasi perkembangan ekonomi. Bagi kalangan masyarakat miskin, perubahan yang terlalu cepat di sekitarnya justru seringkali menyebabkan terjadinya marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Di DIY, pembangunan dan kemunculan berbagai pusat perbelanjaan, ruko, hotel berbintang dan pembangunan fisik sangat agresif. Ini bukan hanya menyebabkan munculnya persoalan tata ruang dan kelestarian sumber daya air. Tetapi juga menyebabkan masyarakat miskin mengalami proses marginalisasi akibat proses infiltrasi, invasi dan suksesi kepemilikan aset produksi.

Konversi lahan pertanian produktif menjadi perkantoran, perumahan, dan sarana fisik yang lain, dari sudut pandang ekonomi memang merupakan indikator kemajuan. Tetapi, karena di saat yang sama tidak terjadi multiplier effect yang bisa dinikmati masyarakat miskin, maka yang terjadi kemudian adalah polarisasi sosial yang makin lebar. Tidak sedikit keluarga miskin menjadi makin miskin karena tidak mampu bersaing dalam struktur perekonomian yang makin rigid. Sementara, bagi kelas menengah ke atas yang mampu merespons perubahan dan industrialisasi, umumnya memiliki dan mampu memanfaatkan peluang untuk menambah akumulasi modal dan investasi yang makin menjanjikan.

Untuk mencegah agar ketimpangan sosial di DIY tidak makin melebar, selain mengandalkan pada kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat, kunci selanjutnya adalah bagaimana memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan yang dikembangkan benar-benar pro-poor. Merancang program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan, dan memastikan agar keluarga miskin memiliki akses pada sumber-sumber permodalan, pemasaran dan aset produksi adalah fondasi yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat miskin tidak menjadi korban perubahan.

Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa pembangunan yang menafikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat miskin, niscaya hanya akan melahirkan diskriminasi dan polarisasi sosial yang makin lebar. Keberhasilan pembangunan yang substansial, tentu tidak hanya dilihat dari angkaangka statistik pertumbuhan ekonomi dan IPM saja. Sebab di luar itu semua yang terpenting adalah bagaimana memastikan nasib masyarakat miskin telah dapat dientas.

(Prof Dr Bagong Suyanto. Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 11 September 2017)

BERITA REKOMENDASI