Kondisi Darurat Korupsi

Editor: Ivan Aditya

”Bumi akan selalu cukup memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tapi tak akan cukup memenuhi keserakahan satu orang manusia.”

PESAN moral di atas disampaikan Gandhi bertahun lalu kepada pengikutnya. Kata-kata itu lebih sebagai pesan moral agar setiap manusia tidak mengejar kehausan nafsu duniawinya semata. Karena seluruh isi bumi pun tak akan sanggup memenuhinya.

Pesan moral ini masih relevan apabila kita kontekskan dengan kondisi Bangsa Indonesia dewasa ini. Hampir setiap hari kita menyaksikan para pejabat saling tunjuk menuduh siapa yang ‘Sengkuni’. Sementara mereka sendiri adalah ‘Durno’.

Kondisi Kritis

Bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi kritis, bahkan sekarat. Jika tidak segera diobati dengan obat yang tepat dan dosis yang menyembuhkan, beberapa tahun ke depan nama Indonesia hanya akan menjadi sejarah. Perjuangan gigih Bung Karno dan Bung Hatta tinggal kenangan bahkan terlupakan.

Bagaimana tidak? Negara Indonesia sedang diserang penyakit korupsi dari berbagai sisi, yang menggerogoti tanpa ampun. Terakhir, Sabtu (17/9) malam KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Irman Gusman, Ketua DPD RI. Betapa perih rasanya mendengar berita ini. Lembaga yang sedang diperjuangkan kewenangannya karena diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi daerah, ternyata menikam rakyat dari belakang.

Dengan dijeratnya Ketua DPD dalam kasus korupsi ini, lengkaplah sudah penderitaan rakyat karena ulah wakil dan pemimpin di pusat. Pertama, kita dihebohkan kasus korupsi Ketua MK Akil Muchtar. Lembaga yang kita percaya bersih dan berintegritas ternyata menyimpan busuk di dalamnya. Baru-baru ini juga, kita kembali dikejutkan dengan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Arif Hidayat, dilanjutkan dengan pemberhentian Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena pelanggaran etik yang dilakukannya. Terakhir korupsi menggoncang MA dengan dugaan suap yang dilakukan Sekretaris Jendral MANurhadi.

Dalam buku Hukum Tak Kunjung Tegak, Moh Mahfud MD menjelaskan betapa memrihatinkannya kondisi korupsi di Indonesia. Banyaknya pejabat negara dan wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi ternyata tak menyurutkan niat pejabat lain melakukan korupsi, bahkan semakin menjadi-jadi. Keadaan ini disebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas transparansi pengelolaan anggaran dan rendahnya penegakan hukum bagi para pelakunya.

Dua Hal

Penegakan hukum atas kasus korupsi ini, rasanya tidak mungkin jika hanya mengandalkan model pemberantasan seperti yang selama ini terjadi. Kita patut mengapresiasi KPK karena keberhasilannya menangkap para pelaku korupsi. Namun sayangnya, kita juga harus mengakui bahwa dalam bidang penjegahan KPK gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Setidaknya, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk paling tidak mengurangi angka peningkatan korupsi, yaitu:

Pertama, potong satu generasi. Mungkin terdengar agak sedikit arogan, tapi solusi ini patut untuk dipikirkan terlebih dahulu. Kita sudah lama mengubur kepercayaan terhadap generasi tua, yang semakin dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang menimpa mereka. Cara satu-satunya adalah dengan memotong satu generasi tua untuk dipensiunkan dan diganti dengan generasi yang baru. Pada generasi muda yang akan menjabat, langsung diberikan pemahaman atas berbagai masalah yang dihadapi, utamanya tentang korupsi.

Kedua, yaitu dengan mengampuni semua dosa masa lalu pada masa orde lama dan orde baru. Melupakan semua kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelumnya, sehingga jika ditemukan suatu kasus korupsi yang dilakukan pada masa lalu, maka negara harus mengampuninya. Penindakan atas kasus korupsi hanya dilakukan terhadap para koruptor yang melakukan korupsi melewati batas saat suatu UU disahkan. Jika hal ini sampai terjadi maka siapapun pelakunya harus ditindak dengan tegas.

Cara kedua ini memang terdengar lebih bersifat kooperatif terhadap para koruptor, namun paling mungkin untuk dilakukan. Jika tidak segera diatasi, anak cucu kita nanti tidak akan pernah mengenal Indonesia lagi.

(Despan Heryansyah SHI MH. Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi dan mahasiswa program Doktor Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 21 September 2016)

BERITA REKOMENDASI