Krisis Belanja Modal

Editor: Ivan Aditya

OPTIMISME dijaga, tetapi kita harus tetap berpijak pada realitas. Pesan inilah yang barangkali hendak disampaikan Sri Mulyani Indrawati pada gebrakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan di kabinet Jokowi-JK. APBN-P yang belum lama diketok akan mengalami pemangkasan yang tidak tanggung-tanggung, Rp 133,8 triliun. Rancangan APBN untuk tahun 2017 tampaknya juga akan penuh dengan bahasa penghematan dan pemangkasan anggaran publik. Untuk sementara, ini merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Berbagai indikator ekonomi makro menunjukkan betapa beratnya tantangan tersebut. Pertumbuhan PDB hanya mencapai 4,9%, meleset dari target pemerintah sebesar 5,2%. Defisit APBN saat ini sudah sekitar 2,53% dari pendapatan domestik, semakin mendekati angka yang diperbolehkan Undang Undang, yaitu 3%. Di tengah upaya ambisius pemerintah untuk membangun infrastruktur, pemerintah harus menerima kenyataan bahwa pemasukan pajak hingga pertengahan tahun baru mencapai 33,8%. Kebijakan tax amnesty baru menghasilkan angka-angka asumsi di atas kertas dan belum akan menjadi pendapatan riil dalam waktu dekat.

Belanja pemerintah yang akan dipangkas adalah untuk anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Pesan Presiden agar setiap jajaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah berhemat sudah sangat jelas, karena di dalam sidang kabinet keluar instruksi untuk mencermati setiap butir Satuan Tiga, unit anggaran yang langsung terkait dengan program. Perintah berhemat yang dikeluarkan juga sudah cukup sering terdengar di antara pejabat pemerintah, yaitu dengan mengurangi perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, belanja gedung pemerintah, dan jenis-jenis belanja rutin lainnya. Sebaliknya, prioritas untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, tunjangan profesi tenaga guru dan tenaga kesehatan tidak akan dipangkas untuk menjaga momentum pembangunan.

Masalahnya, apakah seluruh jajaran birokrasi pemerintah paham tentang betapa seriusnya persoalan yang kita hadapi? Apakah penajaman prioritas anggaran benar-benar dilakukan untuk mengarah pada peningkatan kesejahteraan secara merata? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang masih sulit dijawab tetapi akan menentukan keberhasilan strategi penganggaran publik yang diterapkan pemerintah.

Yang terjadi selama ini, jika terjadi pemangkasan anggaran dan instruksi penghematan, alokasi yang dikurangi oleh kebanyakan pejabat pemerintah adalah belanja modal, yaitu belanja investasi yang langsung terkait dengan kebutuhan rakyat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata. Asumsi bahwa pemangkasan anggaran mestinya ditujukan kepada kegiatan-kegiatan rutin yang mengakibatkan inefisiensi sering tidak berlaku.

Dari segi politik anggaran, kendala cukup besar berasal dari beragamnya kepentingan dari elite politik ketika merancang APBN maupun APBD. Contoh paling jelas adalah kembalinya dana optimalisasi di luar sistem pendanaan DAU dan DAK dalam proses penentuan APBN-P beberapa bulan yang lalu. Sistem alokasi melalui skema dana optimalisasi menjadi salah satu penyebab dari krisis belanja modal karena dua alasan :

Pertama, sulit diharapkan bahwa dana optimalisasi akan dapat mengatasi defisit anggaran karena tidak langsung terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan cenderung bersifat off-budget. Ketika dana optimalisasi ditambah dalam APBNPsebesar Rp 58,4 triliun, banyak yang khawatir yang dikorbankan adalah belanja modal untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan perumahan rakyat.

Kedua, karena alokasi dana optimalisasi didasarkan pada pengajuan proposal oleh K/L atau Pemda dan bukan rencana strategis yang sebelumnya telah dipikirkan secara matang, kriteria penggunaannya seringkali kurang objektif, kurang transparan dan tidak relevan dengan kepentingan publik. Akibatnya, selain menggerus belanja modal, kecil kemungkinan bagi skema dana optimalisasi untuk benar-benar ditujukan bagi kegiatan yang sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan rakyat.

Di tengah krisis belanja modal dan berbagai kesulitan yang menghadang ekonomi bangsa Indonesia, terdapat kesempatan besar untuk melakukan pembenahan birokrasi secara serius dan melakukan reformasi politik penganggaran yang menyeluruh. Perubahan mendasar memang seringkali terjadi di tengah krisis dan tantangan besar. Masalahnya, apakah pemerintah memiliki sense of crisis dan memang berani melakukan perubahan mendasar ini?

(Prof Dr Wahyudi Kumorotomo. Ketua Pengelola dan Guru Besar pada Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM)

BERITA REKOMENDASI