Krisis Dosen

Editor: Ivan Aditya

INDONESIA terancam mengalami krisis dosen, dalam arti jumlah dosen yang tidak mencukupi dari angka yang seharusnya. Keadaan ini disebabkan lebihnya dosen berpendidikan sarjana (S1) yang seharusnya tidak bisa lagi menjadi dosen. Kurangnya dosen berpendidikan magister (S2) dan kurang-nya dosen berpendidikan doktor (S3). Di sisi lain juga sangat kurangnya dosen berjabatan guru besar alias profesor.

Keadaan tersebut dinyatakan langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek-Dikti), Ali Ghufron Mukti. Lebih lanjut disampaikan informasi bahwa dosen yang berpendidikan sarjana sekarang ini berjumlah 34.393 dari jumlah ideal 0 orang. Dosen berpendidikan doktor berjumlah sekitar 25.000 dari jumlah ideal 30.000 orang dan jumlah dosen berjabatan guru besar atau profesor sekitar 6.000 dari jumlah ideal 22.000 orang.

Sejak dikeluarkannya UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka keberadaan dan karakter dosen pada perguruan tinggi diatur secara lebih jelas dan terinci. Pasal 45 UU menyebutkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 46 ayat (1) menyebutkan kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dan ayat (2) menyebutkan dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Ketentuan dalam UU Guru dan Dosen itulah yang disebut sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya dosen di Indonesia, meskipun bukan berarti ketentuan tersebut adalah tidak benar. Mengingat sebelum adanya ketentuan tersebut banyak dosen yang pendidikan minimalnya ‘hanya’ sarjana.

Untuk memberikan solusi atas ancaman krisis dosen tersebut maka Kemristek-Dikti menawarkan beasiswa kepada masyarakat yang menginginkan, tentunya yang memenuhi syarat. Beasiswa yang ditawarkan ialah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (BA-PTNB), dan Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul (PMDSU). Adapun kuota yang diberikan, yakni 1.000 untuk BPP-DN, 150 untuk beasiswa BA-PTNB, dan 250 untuk PMDSU.

Penerima beasiswa tersebut baik personal yang bersangkutan maupun perguruan tingginya, PTN atau PTS, kalau yang bersangkutan sudah berstatus dosen tentu sangat beruntung karena bisa menghemat dana puluhan bahkan bisa ratusan juta rupiah untuk membiayai studi. Kiranya kebijakan Kemristek-Diti ini perlu disukseskan bersama.

Pemberian beasiswa sebagai solusi tentu saja konstruktif namun begitu ada kekurangannya, yaitu diperlukan waktu panjang untuk memetik hasil. Padahal kebutuhan dosen baru saat ini sudah sangat mendesak. Kekurangan kedua, solusi ini tidak menambah jumlah dosen manakala yang mendapat beasiswa sudah berstatus sebagai dosen.

Untuk melakukan solusi jangka pendek sebenarnya Kemristek-Dikti bisa mengoptimalkan dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di samping dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Selama ini dosen ber-NIDK dapat difungsikan apabila jumlah minimal dosen ber-NIDN per program studi adalah 6 orang. Artinya, kalau suatu program studi pada perguruan tinggi tidak memiliki dosen ber-NIDN sebanyak 6 orang maka dosen yang ber-NIDK tidak dapat difungsikan. Dosen ber-NIDK hanya bisa difungsikan kalau suatu program studi memenuhi jumlah minimal dosen ber-NIDN sebanyak 6 orang. Akibatnya banyak program studi terpaksa ditutup gara-gara tidak memiliki dosen ber-NIDN sebanyak 6 orang.

Dalam ancaman krisis dosen seperti sekarang ini bisa dibuat kebijakan untuk mengoptimalkan dosen ber-NIDK dengan cara memungkinkan persyaratan minimal jumlah 6 dosen setiap program studi tidak hanya diisi oleh dosen ber-NIDN tetapi bisa diisi dosen ber-NIDN dan ber-NIDK.

Mengoptimalkan fungsi dosen ber-NIDK sangat argumentatif karena dalam realitasnya kebanyakan mereka adalah dosen senior purna bhakti dari PTN. Mereka memiliki banyak pengalaman untuk mendidik mahasiswa dan mengembangkan program studi pada perguruan tinggi.

(Prof Dr Ki Supriyoko. Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 14 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI

IPM Indonesia

29 Maret 2017

Alih Kelola Sekolah

12 Januari 2017

Virus Zika Pendidikan

8 September 2016

PT Terbaik Indonesia

1 September 2016

Resesi dan Utang

19 November 2020