Laut Natuna Utara

Editor: Ivan Aditya

PEMERINTAH melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) merilis peta terbaru Indonesia tahun 2017 (Jumat, 14/7). Peta tersebut merupakan revisi terhadap beberapa hal yang mengubah wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Perubahan wilayah tersebut terjadi karena beberapa hal seperti ratifikasi perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura dan Filipina yang akan segera diberlakukan. Selain perubahan wilayah pada segmen tertentu akibat perjanjian, peta tersebut memunculkan wilayah baru bernama Laut Natuna Utara.

Istilah Laut Natuna Utara merupakan wilayah yang sebelumnya banyak digunakan dalam industri migas merujuk pada wilayah laut di utara Kepulauan Natuna bagi kepentingan ekplorasi maupun eksploitasi. Kepentingan penamaan Laut Natuna Utara menurut pemerintah adalah untuk kesatuan persepsi wilayah tersebut dengan landas kontinen. Proses penamaannya pun dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh International Hidrographic Organization (IHO) dan sesuai dengan ketentuan Electronic Navigational Chart (ENC).

Penamaan wilayah tersebut langsung mendapatkan respons dari Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut kebijakan Pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan standar penyebutan nama wilayah internasional dan tidak masuk akal. Tiongkok pada tahun 2014 menerbitkan peta wilayah dengan sembilan garis terputus (nine dash lines) yang beririsan dengan wilayah hak berdaulat Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Klaim Tiongkok meliputi seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah utara Kepulauan Natuna diklaim sebagai zona tangkap ikan tradisional Tiongkok. Tindakan hukum dilakukan oleh penegak hukum maritim Indonesia terhadap pencuri ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut.

Terdapat beberapa hal yang dapat ditilik dari kebijakan penamaan tersebut. Pertama, penamaan wilayah Laut Natuna Utara merupakan sebuah langkah maju dari pemerintah bagi penegasan wilayah. Pemerintah menyebutkan wilayah tersebut tidak melebihi 200 mil yang merupakan zona hak berdaulat dan berbatasan langsung dengan perairan internasional tanpa tumpang tindih dengan wilayah teritorial negara lain. Wilayah laut Kepulauan Natuna dapat menjadi hot spot di masa yang akan datang. Potensi konflik di wilayah tersebut tidak hanya dengan Tiongkok, kapal nelayan beberapa negara tetangga seperti Vietnam berulang kali tertangkap sedang mencuri ikan di wilayah tersebut. Sebelumnya wilayah tersebut dianggap sebagai bagian wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Kedua, Indonesia menegaskan akan melakukan setiap hal yang dianggap perlu jika di wilayah tersebut terjadi situasi yang mengancam. Penamaan tersebut merujuk suatu wilayah dalam wilayah teritorial Indonesia yaitu Natuna. Indonesia memilih untuk bersikap terhadap tren ancaman di wilayah tersebut, terutama klaim batas wilayah. Sikap Indonesia melalui kebijakan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak gamang terhadap klaim wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok.

Ketiga, kebijakan ini merupakan lanjutan dari ëpesaní simbolis Presiden Joko Widodo yang menggelar rapat terbatas kabinet bidang keamanan pada Kamis (23/6/2016) di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di Perairan Natuna. Dalam rapat terbatas tersebut Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Rapat tersebut dilakukan satu minggu setelah insiden penangkapan kapal penangkap ikan Tiongkok pada Jumat (17/6) oleh gugus tugas kapal perang TNI AL. Dalam insiden penangkapan tersebut KRI Imam Bonjol sempat mengeluarkan tembakan peringatan terhadap kapal nelayan Tiongkok yang mencoba kabur saat hendak ditangkap.

Kebijakan penamaan wilayah sejatinya merupakan hal yang biasa dilakukan. Namun penamaan wilayah menjadi sesuatu yang sensitif ketika wilayah tersebut merupakan wilayah sengketa. Wilayah Laut Natuna Utara bukan wilayah sengketa, namun sebagian wilayahnya masuk dalam sembilan garis terputus Tiongkok seperti tersebut di atas. Langkah yang dilakukan pemerintah merupakan langkah proporsional dan terukur, secara politis kebijakan penamaan merupakan suatu pijakan kuat Indonesia melindungi wilayah hak berdaulat di utara Kepulauan Natuna tanpa gestur agresif. Langkah soft tersebut dibarengi dengan kebijakan hard penguatan instrumen pertahanan dilakukan secara pasti di Kepulauan Natuna. Kedua kebijakan tersebut mencerminkan sikap Indonesia atas wilayah Kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara.

(Suryo Wibisono. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional & Peneliti Pusat Studi Pertahanan UPN ’Veteran’Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 20 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI