Lebaran Politik

Editor: Ivan Aditya

DALAM setiap momen Lebaran, kita menyaksikan para politisi saling bermaaf-maafan melalui berbagai seremoni, misalnya dalam bentuk open house. Ruang publik juga dipenuhi ucapan ‘Mohon Maaf Lahir dan Batin’ dari para politisi melalui baliho berbiaya mahal.

Media komunikasi semacam itu juga dimanfaatkan mereka untuk menegaskan eksistensi diri bagi yang sudah memangku jabatan politik. Misal Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah beberapa partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD, menteri, gubernur, bupati, dan seterusnya. Yang lain, seraya memperkenalkan diri sebagai calon atau bakal calon kontestan dalam kompetisi politik elektoral lima tahunan.

Bagi elite, Lebaran adalah momentum untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik semacam itu. Bagi publik, Lebaran dan seluruh seremoni kolosal yang berlangsung di dalamnya harus memiliki makna politik yang lebih dalam.

Pencurian

Pertama, Lebaran adalah momentum menilai apakah para politisi secara lebih substantive meminta maaf kepada publik. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi menunjukkan, bahwa mereka sebenarnya belum sungguh-sungguh meminta maaf kepada rakyat. Sehingga mereka terus melakukan pencurian langsung atau tidak langsung atas anggaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Pelemahan gerakan antikorupsi dan agendaagenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, dapat dibaca sebagai ketidaksungguhan mereka untuk menjadikan rakyat sebagai ‘fitrah’ perjuangan politik mereka. Kengototan membentuk Panitia Khusus Hak Angket DPR atas KPK jelas menunjukkan hal itu.

Kedua, dari perspektif sebaliknya, rakyat juga belum sungguh-sungguh menjadikan diri mereka sebagai fitrah atas setiap perjuangan politik. Dalam perspektif politik demokratis, rakyat adalah titik berangkat, energi bergerak, sekaligus arah kembali. Sebagaimana konsepsi Lincolnian, democracy is government of the people, by the people, andfor the people.

Rakyat yang memiliki priveledge politik untuk memilih kelompok pengatur mereka tidak betul-betul mengoptimalkan hak pilih universal untuk menyeleksi orang-orang pilihan dengan integritas jempolan. Banyaknya pejabat dan wakil rakyat dari level kepala desa, bupati, hingga anggota DPR yang terlibat dengan korupsi, membuktikan kegagalan rakyat. Sekaligus kekalahan mereka atas politik uang, pemasaran politik, dan politik pencitraan.

Momentum Lebaran tak kunjung berhasil dioptimalkan rakyat untuk menjadikan entitas mereka sebagai fitrah politik. Lebaran belum diinstrumentasi sebagai penguatan politik kewarganegaraan, dimana rakyat mestinya menjadikan kebajikan dan keutamaan publik sebagai dasar bagi seluruh seleksi dan artikulasi politik. Basis bagi seleksi dan artikulasi politik itu bukanlah uang, sembako, perkoncoan, klanisme, dan lebih-lebih kebencian. Lebaran merupakan even untuk merebut kemenangan politik dengan tidak mau tunduk pada setiap godaan politik elite yang berpotensi mendegradasi rakyat menjadi sekedar objek politik elektoral.

‘Titi Mangsa’

Ketiga, untuk konteks politik Indonesia, Lebaran merupakan alat efektif untuk mengevaluasi bekerjanya pemerintahan. Kinerja tim ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, infrastruktur, keamanan dan seluruh bidang pemerintahan dapat dinilai dalam setiap momen Lebaran. Kehadiran pemerintahan negara akan sangat terasa dalam setiap momen Lebaran.

Publik mestinya tidak hanya menjadikan Lebaran sebagai selebrasi kultural atas kebersamaan, harmoni dan rekonsiliasi sosial. Lebih dari itu, Lebaran dan mudik adalah titi mangsa untuk mengevaluasi tatakelola perhubungan sebuah rezim pemerintahan dari tahun ke tahun. Mudik untuk Lebaran merupakan waktu tepat untuk menilai apakah kinerja pemerintahan lokal dari tahun ke tahun dalam memperbaiki infrastruktur pembangunan dan kesejahteraan rakyat berlangsung baik. Pada ujungnya, ingatan dan catatan kolektif publik dari Lebaran ke Lebaran akan menjadi alat evaluasi politik : apakah sebuah rezim politik layak diberikan kepercayaan publik untuk menjadi the ruler pada pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah berikutnya?

Lebaran sejatinya bukan semata-mata event kultural untuk memperkuat spiritualitas transcendental dan harmoni sosial. Lebaran dan segala prosesi yang melingkupinya merupakan momen kolektif untuk merefleksikan bekerjanya kekuasaan elite, pemerintahan dan kewargaan kita dalam kerangka politik demokratis.

(Halili MA. Pengajar ilmu politik di FIS UNY dan peneliti di Setara Institute for Democracy and Peace. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 30 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI

Revivalisme Pancasila

4 Juni 2018

Persekusi Politik

3 Mei 2018

Dari UKPPIP Ke BPIP

22 Maret 2018

Politik Toleransi

22 November 2017

Politik Harapan

27 Oktober 2017